GRESIK (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur (Jatim) harus berjibaku untuk menutup lobang defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang mencapai ratusan miliar. Tiga langkah teknis pun ditempuh sekaligus, yakni meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, rasionalisasi dengan cara memotong anggaran belanja sebagai upaya efisiensi, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berjalan.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama Badan Anggaran yang melibatkan Pemkab Gresik dan pimpinan dewan di kantor DPRD Gresik, Sabtu (12/8/2023). Hadir dalam rapat Banggar tersebut, di antaranya Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Misbachul Munir, juga Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) A.M. Reza Pahlevi. Sementara dari pimpinan dewan, hadir Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir dan Wakil Ketua Mujid Riduan.
Ditemui di ruang kerjanya seusai rapat Banggar, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir merasa bersyukur, karena defisit anggaran dalam APBD 2023 yang mencapai sekitar Rp 503 miliar akhirnya mendapatkan solusi. Kalau tidak, katanya, dipastikan pengelolaan berbagai program Pemkab Gresik akan terganggu.
“Alhamdulillah, tadi ada kesepakatan untuk menutup defisit yang ada dengan beberapa langkah teknis, sehingga defisit yang tadinya sekitar Rp 503 miliar, nanti di P-APBD bisa clear, nol rupiah. Ada sumber-sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan sesuai perencanaan awal, terutama di sektor pajak dan belanja yang harus dikurangi,” ujar Abdul Qodir.
Dikatakan, untuk menutup defisit anggaran pada APBD 2023 disepakati menaikkan sumber pendapatan, terutama dari beberapa jenis pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalny, dengan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP), sehingga bisa dinaikkan Rp 25 miliar, demikian juga BPHTB kita naikkan targetnya.
Selian itu, pemangkasan atau pengurangan anggaran belanja pada beberapa proyek yang dinilai tidak terlalu mendesak, juga dilakukan. Ia mencontohkan, beberapa proyek peningkatan infrastukrut di Dinas PU dipangkas anggarannya. Sisanya, ditutup dengan memanfaatkan SiLPA tahun berjalan.
Disinggung adanya isu permintaan Pemkab Gresik untuk memotong anggaran jasmas atau pokir dewan, secara diplomatis Qodir mengatakan, dalam melakukan efisiensi belanja, orientasinya bukan pokir atau tidak pokir, tapi seluruh mata anggaran belanja mana yang memungkinkan untuk diturunkan.
“Seluruh belanja kita lakukan efisiensi, kita lakukan rasionalisasi. Kami tidak berpikir pokir atau tidak pokir, semuanya kita lakukan efisiensi. Di Dinas PU saja kita potong 10 miliar dari anggaran peningkatan jalan, juga beberapa proyek lainnya. Jadi intinya, untuk menutup defisit yang terjadi, pendapatan ditingatkan, belanja diturunkan. Sisanya ditutup SiLPA,” ujarnya, seraya menambahkan, posisi kekuatan APBD Gresik 2023 Rp 3,7 triliun lebih. (sto)
