GRESIK (RadarJatim.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik menggelar Halaqah Ulama dan Umara di aula Masjid Agung Gresik (MAG), Sabtu (10/12/2022).
Acara bertajuk “Hidup Damai Tanpa Saling Menyalahkan” itu di antaranya dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir, Ketua PCNU KH Mulyadi, Ketua PD Muhammadiyah Gresik M. In’am, Ketua Pengadilan Agama Rachmad Hidayat, Asisten I Suyono, serta menghadirkan keynote speaker dekan FISIP UIN Sunan Ampel Dr Abdul Chalik, MAg.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejarah tidak mencatat atau membuat prasasti nama-nama netizen yang suka mencela, mencaci maki apalagi menghasut. Di era digital dan kemajuan teknologi saat ini, sambungnya, setiap lapisan masyarakat menjadi bagian dari pengguna teknologi termasuk media sosial.
Dikatakan, jika menemukan persoalan atau perselisihan, sebaiknya jangan disampaikan melalui media sosial terlebih dulu, apalagi permasalahan yang seharusnya tidak disebarluaskan. Ditambah lagi dengan maraknya aksi gangster akhir-akhir ini yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah, kiai, ulama dan umara, sudah menunjukkan perannya dalam ikut menjaga kondusifitas di Kabupaten Gresik,” kata Gus Yani sapaan akrab Bupati Fandi Akhmad Yani.
Gus Yani mengapresiasi MUI dan seluruh pengurusnya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Menurutnya, tema yang diangkat sangat pas dengan kondisi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi baru-baru ini.
“Mari bersinergi, bersama-sama kita jaga kondusivitas di Kabupaten Gresik,” pungkas Gus Yani.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, KH Mansoer Sodiq mengatakan, tugas MUI yang terberat adalah menyatukan umat dengan Islam washatiyah.
“Munculnya kelompok yang menyebarkan ajaran Islam yang ekstrem dan radikal berpengaruh kepada situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu perlu kita jaga kerukunan,” ujarnya.
Dikatakan, dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi tahun politik yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan. Pasalnya, di tahun politik ada saja kelompok yang memancing situasi di tengah perhelatan kontestasi politik.
“Melalui Halaqoh Ulama dan Umara ini, kita duduk bersama, untuk membuat hidup damai tanpa saling menyalahkan, “ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik, Much. Abdul Qodir menambahkan, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Pemkab juga melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di daerah.
“Ini sudah tertuang dalam Perda 16 tahun 2020, tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat,” katanya.
Menurut Qodir, MUI merupakan rumah besar umat Islam, bertugas membimbing umat sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah. “Baik buruknya umat ditentukan ulama dan umara. Di sini letak tugas ulama dan umara sesuai peran dan fungsinya, “singkatnya. (sto)
