(Belajar dari Anak-anak Pekerja Migran di Gresik)
Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Ada kabar yang patut disambut dengan rasa syukur beberapa waktu lalu. Sembilan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik akhirnya kembali dari Malaysia. Mereka bukan rombongan wisatawan yang baru menyelesaikan perjalanan, melainkan anak-anak yang sedang menemukan kembali tanah kelahirannya sendiri.
Sebagian dari mereka lahir di negeri seberang, yang sebagian besar tumbuh jauh dari desa tempat orang tuanya berasal. Mereka pulang dengan membawa harapan sederhana: dapat hidup sebagai anak-anak Indonesia yang memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lainnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memfasilitasi kepulangan mereka layak diapresiasi. Di bawah koordinasi Bupati Fandi Akhmad Yani bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, BP3MI Jawa Timur, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, negara menunjukkan, bahwa kehadirannya bukan sekadar slogan.
Ketika Bupati Yami menyampaikan, bahwa dokumen kependudukan bukan hanya persoalan administrasi, melainkan pintu masuk bagi seluruh pelayanan publik, sesungguhnya yang sedang ditegaskan adalah hak setiap anak untuk diakui keberadaannya sebagai warga negara. Tanpa identitas, seorang anak sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, bahkan hak-hak sipil yang paling mendasar.
Keberhasilan itu tentu membanggakan. Namun, setiap keberhasilan selalu membawa tanggung jawab baru. Memulangkan seorang anak dapat diselesaikan dalam hitungan hari, tetapi memastikan ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, percaya diri, berpendidikan, dan memperoleh masa depan yang layak merupakan pekerjaan yang memerlukan kesabaran bertahun-tahun.
Kepulangan itu bukan garis akhir. Ia justru merupakan titik awal dari pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama. Ini pekerjaan besar untuk mengantarkan mereka meraih masa depan gemilang, sebagaimana layaknya anak bangsa lainnya.
Rumah yang Belum Utuh
Kabupaten Gresik bukanlah daerah yang asing dengan migrasi tenaga kerja. Data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan, bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 391 penempatan pekerja migran asal Kabupaten Gresik. Angka tersebut menggambarkan, bahwa bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan ekonomi yang penting bagi banyak keluarga. Di balik angka itu terdapat ribuan cerita tentang pengorbanan orang tua yang rela meninggalkan rumah demi kehidupan yang lebih baik.
Migrasi memang menghadirkan harapan. Tidak sedikit keluarga yang mampu memperbaiki taraf hidup karena hasil kerja di luar negeri. Rumah menjadi lebih layak, anak-anak dapat melanjutkan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari lebih mudah dipenuhi.
Namun pembangunan ekonomi hampir selalu memiliki sisi lain yang jarang dibicarakan. Setiap keberangkatan seorang pekerja migran sering juga berarti berkurangnya kehadiran seorang ayah atau ibu dalam kehidupan anaknya. Ada anak yang tumbuh bersama kakek dan nenek, ada yang mengenal orang tuanya melalui panggilan video, bahkan ada yang harus belajar kembali beradaptasi ketika pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun tinggal di negeri orang.
Ekonomi memang mudah dihitung dengan angka. Kita dapat mencatat berapa besar remitansi yang dikirim, berapa rumah yang berhasil dibangun, atau berapa biaya pendidikan yang mampu dipenuhi. Akan tetapi, kerinduan seorang anak tidak pernah tercatat dalam statistik.
Tidak ada data yang mampu menghitung berapa kali seorang anak menunggu telepon dari ibunya, atau berapa kali ia harus menerima kenyataan, bahwa hari ulang tahunnya hanya dirayakan melalui layar telepon genggam. Di sinilah kita menyadari, bahwa pembangunan manusia tidak pernah cukup diukur dengan pertumbuhan ekonomi semata.
Pekerjaan yang Belum Selesai
Harus diakui, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak. Kabupaten ini berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 702,13, sekaligus membangun berbagai instrumen kelembagaan seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PUSPAGA, Forum Anak, PATBM, hingga Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Semua itu merupakan fondasi yang sangat penting bagi pembangunan manusia.
Di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, pembangunan manusia juga ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama. Perlindungan anak diposisikan bukan sebagai program pelengkap, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas dan patut diapresiasi.
Namun, justru karena fondasinya telah tersedia, tantangan berikutnya menjadi semakin jelas. Kajian mengenai perlindungan anak pekerja migran menunjukkan, bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada bagaimana berbagai sistem yang sudah dibangun dapat saling terhubung.
Data anak pekerja migran masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Mekanisme koordinasi lintas sektor masih lebih sering berjalan ketika muncul kasus. Pedoman operasional yang secara khusus mengatur perlindungan anak PMI juga masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, pemerintah telah memiliki banyak potongan puzzle, tetapi gambar besarnya belum sepenuhnya tersusun.
Di sinilah peran Bappeda menjadi sangat menentukan. Sebagai arsitek pembangunan daerah, Bappeda memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa perlindungan anak pekerja migran tidak berhenti sebagai program sektoral, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi.
Ketika data Disnaker, Dinas KBPPPA, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa saling terhubung, maka setiap anak dapat teridentifikasi sejak dini dan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembangunan yang baik bukan sekadar menghadirkan banyak program, tetapi memastikan seluruh program saling berbicara.
Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Akan tetapi, rasanya tidak adil jika seluruh beban itu diletakkan di pundak pemerintah. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara. Ia adalah tanggung jawab seluruh masyarakat.
Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar tumbuh dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta stabilitas daerah. Karena itu, sudah saatnya tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Jalan lingkungan, drainase, atau gedung serbaguna memang penting, tetapi masa depan sesungguhnya dibangun melalui manusia.
Bayangkan apabila perusahaan-perusahaan di Gresik bersama-sama menyediakan beasiswa bagi anak-anak pekerja migran, mendukung layanan konseling keluarga, memperkuat literasi digital, atau membantu pengembangan pusat-pusat pembelajaran masyarakat. Mungkin tidak ada prasasti yang berdiri megah, tetapi puluhan tahun kemudian hasilnya akan nampak dalam sosok anak-anak yang tumbuh menjadi generasi terdidik, sehat, dan percaya diri. Itulah investasi sosial yang sesungguhnya.
Demikian pula masyarakat. Kita sering menganggap, bahwa pengasuhan adalah urusan keluarga semata. Padahal dalam budaya Indonesia, seorang anak dibesarkan oleh seluruh lingkungannya. Guru, tetangga, tokoh agama, kader PKK, Posyandu, hingga perangkat desa memiliki ruang yang sama untuk memastikan tidak ada anak yang tumbuh dalam kesepian.
Ketika seorang anak mulai kehilangan semangat belajar, mengalami tekanan psikologis, atau kesulitan beradaptasi karena ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri, masyarakat tidak seharusnya menjadi penonton. Kepedulian sosial adalah bentuk perlindungan yang paling murah, tetapi sering kali paling mahal untuk diwujudkan.
Membangun Peradaban
Pada akhirnya, perlindungan anak bukan sekadar urusan memenuhi indikator kinerja pemerintah atau mengejar predikat Kabupaten Layak Anak. Semua penghargaan itu memang penting sebagai pengakuan atas kerja keras yang telah dilakukan. Namun, penghargaan hanyalah penanda, bahwa kita berada di jalan yang benar, bukan bukti bahwa perjalanan telah selesai.
Sembilan anak yang pulang dari Malaysia sesungguhnya sedang mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga. Mereka mengingatkan, bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau megahnya kawasan industri. Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika setiap anak, siapa pun orang tuanya dan dimanapun ia dilahirkan, merasa bahwa daerah ini tidak pernah meninggalkannya.
Mungkin suatu hari nanti tidak ada lagi yang mengingat angka sembilan. Orang akan lupa tanggal kepulangan mereka. Bahkan pemberitaan itu pun akan tenggelam oleh berbagai peristiwa baru. Namun, semoga yang tidak pernah kita lupakan adalah maknanya. Bahwa negara memang berhasil membawa mereka pulang, tetapi hanya masyarakat yang dapat membuat mereka benar-benar merasa memiliki rumah.
Sebab, sebuah daerah tidak dikenang karena banyaknya gedung yang dibangun. Sebuah daerah akan dikenang karena keberhasilannya membesarkan manusia. Dan, peradaban yang baik selalu dapat dikenali dari satu ukuran yang paling sederhana: tidak ada seorang anak pun yang dibiarkan berjalan sendirian menuju masa depannya. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua PADMA Indonesia.
