GRESIK (RadarJatim.id) – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gresik. Rakor dihelat di aula Mandala Bhakti Praja kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Jumat (2/9/2022).
Hadir pada rakor tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Mewakili Kapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik Agus Walujo Tjahjono, Para asisten dan staf ahli, kepala OPD, pimpinan BUMD, kepala BPS, Bulog Regional Surabaya Utara, dan Camat Se-Kabupaten Gresik.
Wakil Bupati Aminatun Habibah yang biasa disapa Bu Min mengatakan, di tingkat daerah berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi. Di antaranya, ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga pasar.
“Saat ini kita menghadapi inflasi di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Gresik. Namun, harga pangan di Kabupaten Gresik masih cenderung stabil. Untuk itu kita siasati bersama, termasuk salah satunya dengan melakukan operasi pasar,” ujarnya.
Isu kenaikan harga BBM, kata Bu Min, juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok maupun komoditas lainnya di pasaran. Karena itu, progran operasi pasar diharapkan bisa tepat sasaran.
“Operasi pasar harus tepat sasaran dan antisipasi kepanikan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke Kabupaten Gresik,” tambahnya.
Wabup berharap, melalui rapat koordinasi ini ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis di Kabupaten Gresik dapat terwujud.
Dandim 0817 Gresik Ahmad Saleh Rahanar mengatakan, terkait pengendalian inflasi dibutuhkan kerja sama antardaerah, antar-OPD. Selain itu, operasi pasar sangat diperlukan dalam pengendalian inflasi daerah di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik.
Sementara Wakapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra menyampaikan, dari segi presisi keamanan yang sudah dipetakan di wilayah Kamtibmas Polres Gresik terkait isu kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok lainnya.
“Satgas Pangan terus bergerak dalam pemantauan harga pokok di Kabupaten Gresik serta pemantauan kepada kelompok-kelompok terorganisir yang disinyalir akan melakukan penolakan terkait adanya kenaikan harga baik BBM maupun bahan pokok,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menjelaskan, inflasi dan deflasi merupakan 2 hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang. Karena itu, diperlukan kanal yang terprogram dengan baik untuk mengantisipasi dan mengatasinya.
“Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi yang di sisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya,” ungkapnya.
“Kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah Ini,” harapnya.
Kepala BPS Kabupaten Gresik Satriyo Wibowo dalam paparannya menyampaikan pemantauan terhadap perubahan hingga pada tingkat konsumen selama bulan Agustus 2022 di 8 kota. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di sebagian komoditas yang dipantau.
“Hal ini mendorong terjadi kenaikan indeks Harga Konsumen (IHK), di tahun 2000 – 2021 cenderung stabil pada tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi yang disebabkan salah satunya dampak dari perang Rusia – Ukraina,” bebernya. (sto)
