JAKARTA (RadarJatim.id) — Booming demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi secara serentak pada Selasa (6/9/2022) hari ini. Tidak hanya di gedung DPR RI di Senayan Jakarta, aksi demo juga merebak di sejumlah daerah di Indonesia.
Peserta aksi demo berasal dari berbagai kalangan, di antaranya mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, juga pedagang kecil-menengah dan masyarakat umum. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama: menolak kenaikan harga BBM.
Selain itu, dari pendemo kelompok buruh juga menuntut pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta agar upah minimum meningkat 10-13 persen pada 2023.
Massa buruh mulai berdatangan untuk melakukan demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). Pantauan di lapangan menunjukkan, di sekitar Gedung DPR, pagar kawat berduri sudah dipasang.
Aparat kepolisian juga bersiaga mengawal unjuk rasa itu. Jalan Gatot Subroto pun mulai ditutup saat massa aksi mulai berdatangan. Massa aksi yang datang mulai membentuk barisan dan bernyanyi bersama. “Entakkan kaki kita semua,” seru orator dari atas mobil komando. “Jangan kembali pulang, sebelum kita yang menang!” demikian seruan itu dinyanyikan bersama.
Massa aksi pun bergerak sambil bergandengan tangan. Spanduk yang dibawa massa sudah terpasang menutupi gerbang utama Gedung DPR. Spanduk berwarna oranye ini bertulisan tiga tuntuntan massa dalam aksi demo kali ini, yaitu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan UMK/UMS sebesar 13 persen.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya mengatakan, aksi demonstrasi itu diikuti sedikitnya oleh 3.000 buruh di Jabodetabek.
“Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR/MPR RI,” ujar Iqbal.
Demo ini merupakan respons atas naiknya harga tiga jenis BBM sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Rincinya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Di Pamekasan
Di Pamekasan, Jawa Timur, berbagai elemen mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Pamekasan, Senin (5/9/2022). Mereka menolak keras kenaikan harga BBM lantaran pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 masih belum stabil dari berbagai sektor.
Massa aksi merupakan gabungan dari sejumlah organisasi. Di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM), serta beberapa pedagang di Pamekasan yang terdampak kenaikan tersebut.
Basid, Korlap aksi menyampaikan, ada sekitar 2.000 kader yang turun aksi. Mereka menuntut agar para wakil rakyat mendengar, serta turut serta menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang sulit.
Basid menambahkan, seluruh kader mahasiswa di Madura mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan dalam waktu dekat akan memblokade beberapa SPBU di Madura untuk turut menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Khairul Umam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan saat menemui masa aksi, turut serta menolak kebijakan pemerintah atas kenaikan harga tersebut. Pihaknya sepakat serta siap berjuang bersama mahasiswa dengan disaksikan oleh berbagai komisi di DPRD Pamekasan.
Umam menambahkan, perekonomian masyarakat belum stabil pascapandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 2 tahun terakhir. Karena itu, tak sepantasnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kami akan berusaha keras untuk menolak regulasi kenaikan harga BBM baik di provinsi maupun di pusat. Segala aspirasi penolakan kenaikan BBM siap disampaikan dan diperjuangkan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.
Sebaran Demo
Aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga digelar di luar Jabodetabek. Berikut sebaran aksi demo penolakan terhadap kenaikan harga BBM di berbagai daerah di Indonesia yang berhasil dihimpun RadarJatim.id.
– Di depan gedung DPRD Pamekasan, Jawa Timur
– Di depan gedung DPRD Sidoarjo, Jawa Timur
– Di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur
– Di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya
– Di depan gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur
– Di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur
– Di depan Balai Kota dan DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat
– Di Makassar, Sulawesi Selatan
– Di depan gedung DPRD Bone, Sulawesi Selatan
– Di depan gedung DPRD Sulawesi Utara
– Di depan gedung DPRD Medan, Sumatera Utara
– Di depan gedung DPRD NTB. (Tim/rus)
