SIDOARJO (RadarJatim.id) — Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menggelar Gelar Forum Grup Diskusi (FGD) bertemakan ‘Menuju Pemilu 2024 yang Berkualitas’. Kali ini menghadirkan narasumber Nanang Haromin, seorang pengamat politik yang membahas teknis dan dasar hukum pemilu.
Dalam FGD ini, tujuan utama adalah untuk membahas secara menyeluruh teknis dan dasar hukum pemilu guna mencapai pemilu yang berkualitas. Acara ini dihadiri oleh seluruh asisten laboratorium Program Studi Administrasi Publik serta mahasiswa semester 6 Prodi Administrasi Publik Umsida.
Nanang Haromin sebagai narasumber mengungkapkan bahwa, pemilu merupakan sebuah konflik yang dilegalkan oleh pemerintah. “Sesungguhnya tidak ada sistem pemilu terbaik, namun sistem yang cocok bagi Indonesia. Sistem konvensional/sistem pencoblosan memakai paku menjadi kearifan lokal dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan cara tersebut, orang luar mengakui kesusksesan pemilu Indonesia,” papar Nanang.
Nanang juga menyoroti pentingnya pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan terkait pemilihan sistem pemilu. Ia mencontohkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat memperkuat partisipasi pemilih, tetapi juga melemahkan peran partai politik. “Saya harap problematika pemilu paling ‘rumit’ pada tahun 2019, tidak akan terulang pada pemilu 2024. Permasalah tahun 2019 pemilu kemarin. Pemilu yang berkualitas, akan lahir dari penyelenggara pemilu yang berintegritas,” terangnya.
Sebagai pengamat politik, Nanang juga mengidentifikasi beberapa problematika dalam sistem pemilihan di Indonesia, antara lain adanya banyak korban jiwa, praktik politik uang, malpraktik, ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya harap pihak KPPS dan penyelengga pemilu tingkat bawah sebagai wadah awal terciptanya kualitas pemilu juga harus mampu mengawal proses pemilu menuju Indonesia yang berkualitas,” harap Nanang pada (8/7/2023) pagi.
Sementara itu, Hendra Sukmana, Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, juga menyampaikan pandangannya bahwa pemilu yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula.
“Pemilu yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Saya harap kedepannya mahasiswa AP bisa mengawal pemilu 2024 dengan bersinergi bersama KPU mensosialisasikan ajakan untuk memilih, menolak politik transaksional, dan menjadi pengawas independen yang berintegritas. Karena muara pemilu adalah melahirkan tokoh-tokoh pembuat kebijakan publik,” ujar Hendra.
Dari hasil FGD tersebut, beberapa rekomendasi telah dihasilkan. Rekomendasi tersebut meliputi partisipasi politik dan pengawasan oleh mahasiswa dan akademisi untuk menjaga kualitas pemilu yang berintegritas, mendorong penyelenggara pemilu untuk membuka akses data calon legislatif secara transparan, manajemen teknis penyelenggaraan pemilu, sinkronisasi peraturan KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang baik, pemerintah melakukan sosialisasi partisipasi Daerah Urban dalam pemilihan, pemilih perlu memahami ketentuan dan teknis pemilu, serta kontribusi Umsida dan mahasiswa dalam memberikan inovasi berupa website dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pemilu.
Dengan diadakannya FGD ini, diharapkan para peserta dan pihak terkait dapat menerapkan rekomendasi yang dihasilkan untuk memastikan pemilu yang berkualitas dan menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilu di masa depan.(mad)
