GRESIK (RadarJatim.id) – Pengelola Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Sidomukti di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur angkat bicara terkait dugaan penyebaran form dukungan terhadap salah satu calon legislatif (caleg) PKB yang melibatkan guru dan para siswa di sekolah tersebut. Ditegaskan, secara kelembagaan sekolah di bawah naungan LP Ma’arif itu melarang aktivitas politik praktis, termasuk terkait dukungan terhadap caleg, yang melibatkan elemen sekolah dan dilakukan di lingkungan sekolah.
“Sudah menjadi garis kebijakan yayasan dan sekolah, bahwa sekolah tidak boleh dijadikan sarana kampanye atau kegiatan politik praktis, termasuk terkait kegiatan caleg menjelang pemilu. Apalagi kalau sampai melibatkan anak-anak didik kami,” tegas Kepala MI Ma’arif Sidomukti, M. Mukhlis SAg, saat ditemui di kantornya, Senin (9/10/2023).
Mukhlis mengaku, hingga kini secara langsung pihak sekolah belum mengetahui beredarnya form dukungan terhadap salah satu caleg yang dilakukan sebagian guru kepada para siswa di sekolah yang dipimpinnya. Karena itu, ia tidak mau gegabah mengambil sikap terhadap dugaan tersebut dan berencana menggali informasi dari para gurunya.
Sebagaimana diberitakan laman ini (RadarJatim.id, 5 Oktober 2023: https://radarjatim.id/siswa-mi-diduga-dimanfaatkan-untuk-pileg-2024-caleg-pkb-gresik-membantah/), salah seorang caleg dari PKB, Ainul Farodisa, MPd, diduga telah memobilisasi para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), jenjang pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas untuk melakukan pendataan calon pemilih pemilu 2024.
Namun, oleh sang caleg, temuan dan pengaduan itu dibantah. Ia berdalih, form yang dibuat sebenarnya untuk relawannya, bukan untuk para siswa sekolah tersebut yang kemudian diteruskan kepada orang tuanya. Lewat guru kelas, calon bernomor urut 2 di dapil I (Kecamatan Gresik dan Kebomas) yang juga guru di sekolah itu diduga menitipkan form khusus kepada para siswa MI. Tujuannya, mendata anggota keluarga masing-masing. Setelah form diisi data anggota keluarga, dikembalikan lagi ke guru kelas dan diminta menyertakan foto kopi KTP bagi yang sudah memilki KTP.
Mukhlis kembali menegaskan, kebijakan larangan aktivitas politik praktis di lingkungan sekolah juga sudah menjadi kesepakatan di antara para guru di sekolah tersebut. Bahkan, dalam rapat rutin bulanan, lanjutnya, hal itu selalu disampaikan, mengingat pelaksanaan pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Meski demikian, pihak sekolah menghormati hak politik masing-masing personal (pribadi) untuk terlibat dalam politik praktis.
“Kami tegas dan sepakat untuk tidak membawa kegiatan politik praktis ke lingkungan sekolah. Dalam rapat bulanan itu selalu saya ingatkan. Rapat terakhir, 4 Oktober (2023) lalu juga saya ingatkan kembali. Tapi, kalau secara pribadi monggo. Itu hak masing-maing pribadi, asal tidak dilakukan di lingkungan sekolah, apalagi sampai melibatkan anak-anak,” tandanya.
Ia menambahkan, segera menelusuri kebenaran informasi tentang dugaan penyebaran form dukungan caleg kepada para siswanya. Jika terbukti dugaan itu benar, katanya, sekolah akan memberikan sanksi kepada guru yang terlibat. Apa bentuk sanksinya, ia belum bersedia menyampaikan.
Pria berpenampilan kalem dan santun ini mengaku, hingga kini belum menerima pengaduan atau permintaan klarifikai dari para wali murid yang telah menerima form isian data pendukung salah satu caleg yang juga guru di sekolah itu. Namun, ia siap menerima jika mereka mau berdialog dengan pihak sekolah.
“Kalau mau ke sekolah monggo. Kami akan jelaskan bagaimana kebijakan dan sikap sekolah terkait politik praktis. Apalagi pemilu sudah tidak lama lagi pelaksanaannya,” katanya seraya menambahkan, pihak sekolah tidak mau terlibat dengan aktivitas politik praktis, karena dampaknya bisa merembet pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Kita kan tahu, di antara para wali murid atau bahkan para guru yang ada di sini, pasti macam-macam pilihan politiknya. Itu hak pribadi yang harus dihormati. Karena itu, demi kepentingan lembaga, jangan sampai kegiatan politik praktis, termasuk terkait terhadap pencalegan, masuk ke lingkungan sekolah,” pungkasnya. (sto)
