GRESIK (RadarJatim.id) — Dewan Kebudayaan Gresik (DKG) bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik menggelar Rembug Kebudayaan di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jalan Pahlawan Gresik, Selasa (28/11/2023) siang.
Hadir sebagai narasumber, budayawan nasional dan panelis Kongres Kebudayaan Indonesia 2023, Halim HD dan Sejarahwan Gresik, Dr Muchammad Toha, SAg, MSi. Tema yang di bahas dalam Rembug Kebudayaan kali ini adalah Refleksi Sejarah dan Budaya Gresik Pasca-Kongres Kebudayaan Indonesia.
Dalam Rembug Kebudayaan tersebut, lahir 5 rekomendasi, yakni:
- Adanya bank data kesenian dimiliki Dewan Kebudayaan Gresik;
- Adanya riset dan kurasi seni yang melibatkan kelompok-kelompok kesenian di akar rumput;
- Adanya Perda dan Perbup yang menetapkan Anggaran Kebudayaan;
- Meminta dinas-dinas terkait untuk dapat membawa dan turut merekomendasikan Gresik dalam kegiatan-kegiatan berskala Nasional dan internasional. Seperti Jalur Rempah, Panji, dsb;
- Mengajak para stakeholder kebudayaan dan rekan-rekan pada Dewan Kebudayaan untuk melakukan giat-giat kebudayaan dengan dua nafas, Konsep Bandar dan Ruang Tamu Peradaban.
“Dewan Kesenian itu adalah wujud organisasi kaum seniman, bukan berdasarkan instruksi. Ini kritik saya Kepada Salim Said (yang ditemuinya di Temu Teater ’93),” ucap Halim HD.
Atas hal itu, pemateri yang sudah malang melintang berjejaring dan melakukan riset dewan kesenian di berbagai daerah di Indonesia, ia menjelaskan posisi dewan kesenian di masing-masing hendaknya ditingkatkan. Menurutnya, yang paling ideal dari posisi lembaga kebudayaan di tingkat kabupaten/kota adalah dewan kesenian, bukan dewan kebudayaan. Adapun di tingkat provinsi dan nasional bisa mewujud dalam dewan kebudayaan.
“Kebudayaan itu spiritnya, ruhnya, nilainya. Tetapi wujud daripada itu, mestinya dewan kesenian,” tegasnya serius.
Halim juga menyampaikan, bahwa poin paling penting dalam kerja kebudayaan adalah berada pada komunitas, sanggar, kelompok/grup kesenian, yang itu semua menjadi basis dasar kerja seni dan kebudayaan.
“Dan posisi dewan kesenian adalah sebagai fasilitator juga advokat yang memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok tersebut. Kemudian dari dewan-dewan kesenian di tingkat kabupaten/kota itu diserap oleh dewan kebudayaan yang berada di tingkat provinsi,” ungkap networker kebudayaan dan panelis Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 itu.
Ia juga mendorong agar setiap dewan kesenian memiliki bank data kesenian. “Dewan kesenian penting memiliki bank data untuk menguatkan basis produksi apa yang akan dilakukan dan mengisi kekosongan data di dinas,” tambahnya.
Sealin itu, ia menekankan pentingnya peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) atau juga peraturan walikota (Perwali) yang menitikberatkan pada angka anggaran pasti bagi dewan kesenian atau dewan kebudayaan.
“Karena komitmen pada kebudayaan haruslah berbasis angka anggaran pemerintah daerah. Nominalnya harus jelas, tetap, dan cenderung naik,” desaknya.
Sementara itu, Sejarahwan Gresik, Muchammad Toha menandaskan pentingnya dewan kebudayaan dan para pelakunya untuk menjaga agar budaya tetap lestari.
“Budaya, walaupun kecil harus seperti rumput, punya akar yang kuat yang kokoh dan tidak mudah untuk dicerabut dari akar itu sendiri,” ujarnya filosofis.
Toha yang juga pejabat penting di lingkungan Kemenag ini memberikan pesan dan catatan dalam kegiatan ini, bahwa kedudukan Dewan Kebudayaan Gresik (DKG) tidak hanya sebagai penggembira untuk menghibur kekuasaan, namun juga posisi dewan kebudayaan atau dewan kesenian sangat sentral untuk merawat tradisi, seni dan kebudayaan yang ada sebagai wajah budaya lokal kita. DKG ini menjadi punjer untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Gresik. Makanya, budyawan ini harus betul-betul eksis. (sto)
