SURABAYA (RadarJatim.id) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, meminta segenap komponen pemangku kebijakan di wilayah Jawa Timur untuk mewaspadai puncak musim hujan pada awal tahun 2024.
“Berdasarkan prediksi curah hujan pada tahun 2024 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan puncak musim hujan di bulan Februari,” jelas Suharyanto pada Rapat Koordinasi Antisipasi dan Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Selasa (16/1/2024).
Suharyanto menegaskan, prediksi tersebut harus diatensi secara serius, sejalan dengan kejadian bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor yang telah terjadi pada beberapa wilayah pada Januari 2024.
“Prediksi dari BMKG menyatakan, puncak musim hujan bulan Januari 2024 lalu salah satunya di Jawa Barat, kemudian terjadi bencana tanah longsor di Subang dan banjir di Dayeuhkolot. Prediksi ini wajib ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan daerah,” ujarnya.
Selain Jawa Timur, wilayah lainnya dengan prediksi dilanda puncak musim hujan di bulan Februari 2024 meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
Suharyanto mengemukakan beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak dari ancaman bencana hidrometeorologi basah.
“Pertama lakukan penanaman vegetasi dan pemangkasan ranting pohon yang rentan patah, kemudian memperkuat tanggul sungai dan lereng serta pembersihan drainase. Perhatikan dan lakukan penataan pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan kembangkan jaringan komunikasi sebagai suatu sistem peringatan dini berbasis masyarakat sehingga jika terjadi potensi bahaya, informasinya dapat langsung diketahui warga setempat,” tambahnya.
Suharyanto juga mengingatkan penetapan rambu rawan bencana dan jalur evakuasi, serta pengerukan sedimen sungai yang berguna untuk restorasi daya tampung debit air.
“Terakhir upaya melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang melanda wilayah dengan ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” pungkasnya.
Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 27 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi dan 3 kabupaten menetapkan status tanggap darurat, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Blitar.
Dukungan BNPB
BNPB memberikan dukungan dalam upaya mitigasi dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, yakni Bantuan Operasional Dana Siap Pakai (DSP) untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah masing-masing sebesar Rp 250 juta.
Selain itu, BNPB menyalurkan dukungan peralatan logistik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa 8 unit Perahu Katamaran 3,2 meter, 13 set tenda pengungsi, 33 set tenda keluarga, 45 unit genset 2 KVA, 1.900 lembar selimut dan matras serta 110 unit velbed.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan yang selalu diberikan guna percepatan penanganan bencana di daerah.
“Sejak masa siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, BNPB terus memberikan dukungan dana operasinal dan peralatan. Sekarang pun demikian, dalam masa persiapan dan siaga darurat bencana hidrometeorologi basah kepada Jawa Timur,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhi Karyono.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB yang terus mendukung tidak hanya pada masa tanggap darurat, namun sejak fase kesiapsiagaan sehingga diharapkan upaya awal ini dapat berjalan dengan maksimal,” ungkap Adhi.
Adhi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan dua kali apel kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah, yaitu apel siaga peralatan serta personel yang terdiri dari lintas sektor.
“Tidak hanya itu, kami juga memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur terkait Klaster Logistik Tahun 2023 – 2024 sehingga alokasi bantuan ketika tanggap darurat dapat terorganisir dengan baik,” jelas Adhi.
Rapat Koordinasi Antisipasi dan Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Timur turut dihadiri oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Tenaga Ahli BNPB serta diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota serta organisasi perangkat daerah se-Jawa Timur. (hum/rj2)
