GRESIK (RadarJatim.id) – Calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari Partai Ummat (PU) daerah pemilihan (dapil) Gresik-Lamongan, Muhammad Okbah bersama caleg DPRD Gresik dapil Kecamatan Gresik-Kebomas M. Priyanto menggelar Bazar Murah di Desa Kramat Inggil, Kecamatan Kebomas, Gresik, Kamis (18/1/2024) malam. Dengan selisih sekitar 40 persen di bawah harga pasaran, puluhan warga desa tersebut ramai-ramai memanfaatkan belanja murah tersebut.
Ada dua jenis komuditas yang dijual dalam Bazar Murah, yakni minyak goreng dan gula pasir. Meski cuaca gerimis setelah sebelumnya hujan mengguyur kawasan Gresik dan sekitarnya, antusias warga yang sebagian besar kaum emak-emak itu, tak surut. Mereka memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari itu dengan harga murah.
“Ini memang tak seberapa nilainya. Tapi kami berharap, paling tidak bisa membantu meringankan beban belanja ibu-ibu, karena ada selisih harga lumayan besar,” ujar Okbah.
Selain menggelar bazar, kedua caleg itu memanfaatkan pertemuan di gang kampung itu untuk sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang diagendakan pada 14 Februari 2024 itu. Dalam kesempatan ini, Okbah menyinggung fenomena maraknya praktik politik uang (money politics) menjelang pemilu. Ia menilai, praktik politik tanpa disadari justru merugikan masyarakat dalam waktu relatif panjang, selama 5 tahun.
“Katakanlah Njenengan semua menerima uang dari transaksi politik ini sebesar seratus atau dua ratus ribu dari caleg, nikmatnya yang sesaat itu tidak sebanding dengan penderitaan yang panjang. Karena itu, kita mesti perangi politik uang atau politik transaksional itu, dengan tidak memilih caleg atau pemimpin yang melakukannya,” tandas caleg DPR RI dari PU dapil Gresik-Lamongan dengan nomor urut 2 ini.
Ia menyadari, menolak politik uang atau politik transaksional di zaman “ruwet” sekarang ini tidaklah populer atau bahkan anti-tren. Tetapi, demi kebaikan dan perbaikan bangsa untuk masa mendatang, sebaiknya hal itu dilakukan. Karena itu, lanjut, kader-kader PU sepakat untuk menghindari praktik politik uang.
“Kalau saat nyaleg sudah biasa membeli suara rakyat dengan uang hingga menghabiskan miliaran rupiah, ujung-ujungnya kalau jadi pasti cari pulihan untuk balik modal. Dan, inilah yang berpotensi memicu tindak korupsi di kalangan birokrat. Partai Ummat berkomitmen dan meminta kader-kadernya yang ikut dalam kontestasi politik di pemilu legislatif, untuk menjauhi politik uang. Kalau mau memilih caleg, pilihlah dengan pertimbangan kapasitas dan kemampuan untuk berhidmat membawa kebaikan,” pungkasnya. (sto)
