SIDOARJO (RadarJatim.id) – Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo hingga akhir tahun 2024 ini belum juga selesai dikerjakan atau molor dari waktu yang telah disepakati oleh dinas terkait dengan pihak ketiga.
Misalnya pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri ((SMPN) 2 Tulangan, SMPN 2 Jabon, Alun-alun Sidoarjo serta revitalisasi kawasan trotoar atau pedestrian di Stadiun Gelora Delta (GOR) Sidoarjo.
HM. Nizar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa keterlambatan proyek pembangunan ini disebabkan oleh pihak ketiga yang menang tender kurang profesional. Sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
“Mestinya pada saat menerima pekerjaan itu sudah dapat menghitung lama pekerjaannya. Kalau dirasa waktunya terlalu mepet harusnya menambah tenaga pekerja,” kata Nizar saat ditemui ruang Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Rabu (24/1/2024) sore.
Disamping itu, kurangnya peran konsultan pengawas dalam melakukan pengawasn setiap paket pekerjaan yang diterima oleh kontraktor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Sehingga berdampak pada kualitas bangunan dan molornya pekerjaan.
“Konsultan pengawas ini harus benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi hingga masa pekerjaan. Bukan hanya sebagai pantes-pantesan saja yang seolah-olah tidak memiliki fungsi apapun,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa banyaknya proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan akan mencederai citra Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang gesit dan serba cepat.
Apalagi ada beberapa proyek pembangunan yang belum selesai atau molor itu berada di tengah-tengah kota, seperti revitalisasi trotoar Stadiun Gelora Delta Sidoarjo dan Alun-alun yang sangat mengganggu estetika kota.
“Dibawah kepemimpinan bupati yang dikenal kerja serba sat-set ini, harusnya mereka juga mengimbangi. Bukan malah merusak citra itu,” ucapnya.
Pria yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 4 (Tarik, Balongbendo dan Krian) itu menyarankan agar proyek-proyek strategis Pemkab Sidoarjo dapat dilelang atau tender di triwulan pertama. Tidak seperti di tahun kemarin yang banyak dilakukan di triwulan ketiga.
“Kalau triwulan pertama sudah tender selesai maka, keterlambatan pekerjaan tidak akan sampai lewat tahun anggaran,” jelasnya.
Perlu diketahui pembangunan gedung SMPN 2 Tulangan tahap pertama pada tahun 2022 bermasalah, gedung yang dibangun kekurangan volume dan jadi temuan BPK sehingga pelaksana proyek CV Jaya Mulia diwajibkan mengembalikan uang ke kas daerah.
Kemudian pada tahun 2023 perusahaan yang sama, CV Jaya Mulia menang tender pelaksana pembangunan lanjutan gedung SMPN 2 Tulangan. Namun masalah kembali terjadi, proyek tersebut tidak selesai tepat waktu atau lebih dari 31 Desember 2023.
Hingga pada 8 Januari lalu, proyek yang menelan anggaran Rp 5 miliar itu tak kunjung selesai. Sejumlah pekerja masih melanjutkan pekerjaan, seperti pemasangan daun pintu dan pekerjaan finishing lainnya (mams)
