SIDOARJO (RadarJatim.id) –Rencana pertunjukkan Wayang Jawa Timur atau Wayang Porongan untuk 12 titik pertunjukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo batal digelar dalam waktu dekat ini, karena harus menunggu proses aturan cairnya anggaran yang melekat di APBD 2024.
Para Dalang Sidoarjo kecewa dengan pergelaran yang akan dikelola oleh Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sidoarjo, termasuk juga dalam pengelolaan anggarannya.
“Saya dengar anggaran Rp 600 juta dari Bupati Sidoarjo sudah turun diterima oleh Bu Kartini selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Sidoarjo. Tapi, Bu Kartini membatalkan pergelaran perdana tanggal 26 Februari di Candi Pari, alasannya tidak ada dana. Dananya belum turun,” kata Cak Tawar Gonzales, Humas Tim Dalang Wayang Porongan, Jumat (16/2/2024).
Menurutnya, pada Kamis (15/2/2024) malam, digelar rapat Konsolidasi Tim Dalang Wayang Porongan dengan Pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo, di Aula Dekesda, dihadiri oleh para Dalang yang akan tampil di 12 titik pertunjukkan tahun 2024 tersebut, sekaligus dalam Harjasda ke 165.
“Dalang Wayang Porongan saat ini kecewa dengan dana yang turun dari Bupati Sidoarjo nilainya Rp 600 juta, dulu dimandatkan oleh Bupati untuk dikelola oleh Dekesda kerjasama dengan Dikbud, ternyata dikelola oleh Dikbud saja,” tambah Cak Tawar dengan nada kecewa.
Rapat konsolidasi sebelumnya sebagai tindaklanjut dari rapat Dekesda yang dihadiri Ketua Umum, Ribut Wiyoto, dan Dewan Pakar, Winarto, dengan Sukartini, Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo, pada Kamis siang di Kantor Dikbud Sidoarjo.
Dekesda menyampaikan hasil rapatnya dengan Dikbud, yakni pesan Sukartini kepada para Dalang bahwa penundaan pergelaran karena Dikbud sedang mengajukan perubahan nomer kode rekening anggaran terkait dengan peruntukan anggaran yang berbunyi Jasa Seni Dalang.
Sementara itu, Sukartini dengan tegas mengatakan pergelaran untuk 12 titik pertunjukkan akan dikelola oleh Dikbud. Tidak diserahkan ke Dekesda karena ini memang anggaran APBD 2024. “Kalau itu anggaran pribadi seseorang silahkan saja dikelola, saya tidak ikut-ikut. Masalahnya ini anggaran APBD 2024 pertanggungjawabannya ada di Bidang Kebudayaan. Saya tidak mau sembarangan, harus tetap taat aturan,” tegas Bu Kartini.
“Pergelaran tetap jadi, tetap ada. Cuma sekarang masalahnya lagi proses perubahan kode rekening, yang semula belanja jasa tenaga kesenian wayang kulit dirubah penyelenggaraan acara wayang kulit. Jadi bukan Dikbut ingin menguasai anggaran, tapi memang aturannya seperti itu. Saya juga sudah koordinasi dengan pimpinan dan pihak anggaran di Pemkab. Jadi bukan saya buat-buat seenaknya. Saya harus taat aturan agar nantinya tidak berdampak hukum,” tegas Kartini pada Sabtu (17/2/2024) pagi.(mad)
