BANYUWANGI (RadarJatim.id) — Sosialisasi dan gesah bareng Satgas Saber pungli Banyuwangi yang melibatkan Kepala Madrasah Negeri, Kepala SMPN dan SMAN se-Kabupaten Banyuwangi, juga Kepala SDN di Kecamatan Banyuwangi beserta bendahara sekolah, berlangsung di hall El-Royal Hotel Banyuwangi, Kamis (1/8/2024). Sosialisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar di sekolah.
Wakapolresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka D, mengatakan, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu menghindari pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan. Kalaupun ada pungutan, lanjutnya, harus ada dasar hukum atau peraturan perundang-undangan, serta keputusan bersama yang telah disepakati.
“Tupoksi Satgas Saber Pungli itu pembinaan. Jika ada laporan dugaan pungli akan dipelajari. Bila sudah terbukti korupsi, maka petugas tipikor (tindak pidana korupsi, Red.) yang menyidik,” ujar mantan Kapolres Lumajang ini.
Gesah bareng berjalan secara gayeng, karena para narasumber dari Kasatbinmas Polresta Banyuwangi juga menyampaikan secara tuntas semua bentuk korupsi, pungli maupun gratifikasi. Sebagai moderator dalam kegiatan itu adalah Hakim Said, dari Rumah Kebangsaan.
“Tugas polisi adalah mencegah terjadinya korupsi maupun pungli melalui sosialisasi tatap muka atau imbauan pada banner,” kata Kompol Toni, Kasat Binmas Polresta Banyuwangi.
Terkait penggunaan anggaran negara, Wakapolresta Banyuwangi menyampaikan, setiap dana yang disediakan pemerintah, tentu ada aturan penggunaannya. Jika belum memahami atau tidak adanya aturan yang jelas, dapat menanyakan kepada instansi terkait.
“Lebih baik lembaga pendidikan menerima dalam bentuk barang daripada harus membelanjakan sendiri,” tambah Dewa.
Sementara Sekretaris Dinas Inspektorat Pemkab Banyuwangi, M. Lutfi, berharap, dari sosialisasi ini bisa ada kesamaan pemahaman dari penyelenggara negara dengan para pihak terkait, seperti kepala sekolah, juga kontrol sosial dari LSM dan kalangan media
Saat dibuka sesi dialog, banyak kepala sekolah dan madrasah yang menyampaikan situasi dan kondisi teknis dan psikologis di lapangan. Diharapkan, ada sinergi dan kolaborasi dengan komite sekolah, dinas, Kemenag dan aparatur penegak hukum (APH) untuk terwujudnya lembaga pendidikan yang berintegritas, berbudi luhur, dan bermartabat. (tyo)
