SIDOARJO (RadarJatim.id) – Setiap anak harus memperoleh pendidikan yang sama tanpa harus membeda-bedakan status maupun latar belakangnya, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Untuk itu, penerapan standarisasi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kelangsungan pendidikan inklusi, khususnya bagi kelompok belajar atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Sidoarjo.
“Sehinga pentingnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo bersama lembaga pengelola PAUD dan TK bersinergi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata H. Usman, M.Kes, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo saat menjadi narasumber di acara Workshop Penerapan Standar PAUD Inklusi di Auditorium Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Selasa (25/2/2025).
Kegiatan yang digelar KB/TK Bustanul Athfal Aisyiyah, Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Sidoarjo itu, dihadiri juga oleh M. Dimas Zakaria Pratama, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo.
Pria yang akrab disapa Abah Usman itu mengungkapkan bahwa sebagai anggota DPRD Sidoarjo, pihaknya siap memfasilitasi lembaga atau pengelola PAUD dan TK bersama Dinas P&K Sidoarjo serta para komunitas penggiat inklusi untuk duduk bersama dalam merumuskan standarisasi pendidikan inklusi di Kabupaten Sidoarjo.
“Dalam hal ini, kami di lembaga legislatif tentunya siap memfasilitasi lembaga pengelola PAUD dan TK bersama Dinas (P&K, red) serta komunitas penggiat inklusi untuk duduk bersama merumuskan standarisasi atas kelangsungan pendidikan inklusi di Sidoarjo,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, khususnya bagi ABK sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni saat terjun ke masyarakat nantinya.
“Ini harus dibarengi dengan sikap responsif, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak ada inklusifitas pendidikan. Sehingga anak-anak luar biasa ini merasa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama di masyarakat,” terangnya.
Tidak kalah pentingnya penyelarasan kurikulum bagi seluruh siswa, serta lembaga pendidikan seyogyanya menyiapkan ruang didik yang selaras dengan anak inklusi.
Selain itu, monitoring dan evaluasi (monev) harus dilakukan secara rutin sebagai deteksi dini atas keberhasilan atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga diperlukan untuk perencanaan program lanjutan.
“Keberadaan sekolah inklusi harus bisa menjadi wadah yang nyaman bagi anak anak,” tambahnya.
Menurut Dimas Zakaria bahwa penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas atau ABK di Kabupaten Sidoarjo masih sangat kurang, karena minimnya anggaran yang ada.
”Dari data yang ada, dari jumlah 2000an penyandang disabilitas di Sidoarjo. Saat ini hanya bisa tertangani sekitar 600an saja. Karenanya dengan workshop ini, kita harapkan adanya peningkatan kemampuan pendidik dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Sementara itu, Zubaidah Syafi’i, Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo menuturkan tentang pentingnya pelaksanaan workshop ini, untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan merangkul keberagaman.
Zubaidah berharap bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ekosistem pendidikan dini yang inklusif di Kabupaten Sidoarjo, khususnya untuk TK Bustanul Athfal Aisyiyah.
“Tentunya, kami berharap sekolah menjadi tempat yang nyaman dan inklusif bagi semua anak tanpa terkecuali. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Aisyiyah dalam mendukung program pendidikan nasional yang merata dan berkualitas,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Zubaidah juga memaparkan keberhasilan Sekolah Luar Biasa (SLB) dibawah naungan Aisyiyah Sidoarjo yang mampu mengantarkan anak didiknya mandiri serta mampu bekerja di beberapa instansi pemerintahan dan swasta. (mams)
