GRESIK (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Gedung Nasional Indonesia, Jumat (9/5/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama antara DPR RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Plt. Bupati Gresik, Asluchul Alif, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Ia menyampaikan, bahwa pemahaman tentang keuangan desa tidak cukup diasah hanya sekali dalam setahun.
“Kalau bisa, tiga kali dalam setahun kita adakan workshop seperti ini agar lebih intens. Jadi, kalau sekali workshop masih kurang paham, workshop selanjutnya bisa ditingkatkan lagi pemahamannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Plt. Bupati Alif juga menekankan, pengelolaan keuangan desa yang baik harus menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara menyeluruh.
“Kita ingin desa-desa di Gresik menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Maka, akuntabilitas harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya formalitas,” tandasnya.
Berdasarkan data Dinas PMD Gresik, jumlah desa tercatat sebanyak 330 desa. Jumlah tersebut menjadi dasar dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, guna mendukung pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran.
Melalui workshop ini, para perangkat desa mendapatkan materi dan pendampingan teknis dari BPKP dan Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa.
Sejumlah pejabat nasional dan daerah turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya, anggota DPR RI Komisi XI Thoriq Majiddanor; Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nugroho Setijo Nagoro; Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Arman Sahri Harahap; dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair. Hadir pula Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik, Abu Hasan; Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu; serta perwakilan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Seksi PPA II Bidang PPA II, Anang Rahmawan. (sto)
