SURABAYA (RadarJatim.id) Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta agar program pemberdayaan masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dimaksimalkan. Saat ini program seperti pelatihan dan budidaya ikan dinilai belum maksimal.
Dalam pembahasan anggaran rancangan APBD tahun 2026, anggota Komisi B Agoeng Prasodjo menilai sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dinas tersebut masih belum maksimal, terutama dalam hal pelatihan dan budidaya ikan.
Pihaknya menyebutkan jika anggaran pelatihan masyarakat yang disiapkan DKPP tahun ini hanya sekitar Rp 300 juta. Jumlah itu tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa.
“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun,” kata Agoeng Prasoodjjo, Senin (20/10/2025).
Seharusnya, cakupan pelatihan lebih banyak supaya masyarakat yang bisa ikut pelatihan semakin luas. Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pelatihan dilakukan, agar masyarakat tidak sekadar menerima teori, tetapi benar-benar bisa mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi.
“Jangan hanya selesai pelatihan lalu selesai. Harus ada tindak lanjut, supaya pelatihan ini benar-benar memberdayakan,” imbuhnya.
Pihaaknya juga menyoroti adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan, seperti lele dan nila. Menurut Agoeng, program budidaya ikan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga seharusnya diperluas, bukan dikurangi.
“Misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya,” tegasnya.
Pemberdayaan masyarakat melalui sektor ketahanan pangan dan pertanian dinilai merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Untuk itu dirinya mendorong agar anggaran DKPP diarahkan secara lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (RJ1/RED)
