SIDOARJO (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pembangunan Frontage Road (FR) dari Waru sampai Buduran tuntas seluruhnya pada 2026 mendatang. Target ini seiring keberhasilan pemkab mengurai persoalan yang menghambat pembangunan, yakni persoalan lahan makam desa.
”Pada 2026 sudah kita siapkan Rp 40 miliar. Untuk membangunan jembatan dan jalan. Agar semuanya bisa selesai pada 2026,” jelas Bupati Sidoarjo Subandi setelah rapat pembahasan pembangunan frontage road untuk kawasan Kedungrejo dan Waru, pada Senin (3/11/ 2025).
Rapat yang digelar di Ops Room Kantor Bupati Sidoarjo tersebut, antara lain melibatkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, Perwakilan BPN Sidoarjo, SIG, hingga warga serta Pemerintah Desa Waru dan Kedungrejo.
Adapun persoalan lahan makam di kawasan Waru itu ada dua. Pertama lahan makam Desa Krajan Kulon yang berada di dekat Polsek setempat, serta lahan makam Desa Kedungrejo di dekat stasiun Waru. Kendala kedua lahan makam itu, yakni terkait pemindahan lahan.
Namun pada Senin siang, telah tercapai kesepakatan, baik antara pemerintah daerah dengan warga, maupun pemerintah desa setempat.
Termasuk, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada, Rabu (5/11/2025) mendatang, akan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai bentuk ganti rugi lahan makam. Nantinya, setelah pembayaran selesai, makam akan dilanjut proses pengukuran peta bidang.
”Yang di Waru sudah selesai. Kalau ada warga Waru yang meninggal sudah bisa dimakamkan di lahan makam baru,” kata Bupati Subandi.
Sementara untuk lahan makam umum Desa Kedungrejo, dalam rapat tersebut juga sudah ada musyawarah desa terkait lahan pengganti.
”Ada tanah seluas 1.500 meter persegi di Kedungrejo Barat,” tambah Bupati Subandi.
Sebelumnya sempat ada persoalan sertifikat dobel. Akhirnya sudah ada kesepakatan tentang proses hukum. Yaitu, ada proses di Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut sertifikat yang dobel itu.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemkab Sidoarjo menugaskan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo Komang Rai Warmawan untuk mengawal proses tersebut.
”Agar pemerintah daerah dalam melakukan transaksi nanti tidak terganggu masalah hukum,” terang Bupati Subandi.
Rencana pembangunan frontage road (FR) Waru–Buduran telah menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan ini terealisasi pada 2021, meski penetapan lokasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 tahun 2014 telah ada sejak 2014.
Diharapkan dengan pembangunan tersebut, kendala kemacetan parah yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Raya Waru, Aloha, Gedangan, hingga Buduran bisa terusai. Sebab saat ini akibat pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan yang tinggi membuat daerah tersebut kerap macet dan lalu lintas padat merambat terutama di jam—jam sibuk.
Dengan pembebasan lahan yang terus dikebut, kedepan Pembangunan FR ini bisa segera dilakukan. Agar kemacetan arah Surabaya-Sidoarjo bisa segera terurai. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Pemkab Sidoarjo.
Bupati Subandi berharap pembangunan frontage road bisa segera tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jalan pendamping sepanjang sekitar 9,4 kilometer itu bisa digunakan. Semua persoalan lahan diharapkan tuntas pada 2025 ini. Jadi, pada 2026 mendatang, Pemkab Sidoarjo siap merampungkan seluruh pekerjaan fisiknya. Baik pembangunan jembatan maupun ruas jalan.
Untuk mendukung pembangunan FR Waru-Buduran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah membangun jalan pendamping pada lahan milik perusahaan yang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat. Jalan pendamping di lahan perusahaan yang sudah dihibahkan total kebutuhan jalan sepanjang 10 kilometer.
Dengan adanya pembangunan jalan tersebut, maka beban di jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Waru-Kecamatan Buduran bisa dikurangi. Dimana jalan tersebut merupakan salah satu jalur masuk menuju dan keluar kota Sidoarjo menuju Surabaya.
”Kami berharap frontage road bisa dilewati dari wilayah Waru hingga ke Sidoarjo pada 2026,” tegas Bupati Subandi.
Sementara itu, Kepala DPUBMSA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menyampaikan persoalan utama pembangunan FR Waru-Buduran selama ibni memang terkendala pembebasan lahan di dua titik makam desa, yaitu di Desa Waru dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru.
Dimana Pembangunan frontage road sepanjang 10,2 kilometer dari Waru hingga Buduran hingga pertengahan 2025, sebelumnya ada sekitar 800 meter lahan belum bisa dibebaskan karena terkendala sejumlah persoalan, termasuk keberadaan dua makam desa dan lahan masjid.
Satu lagi titik yang juga menjadi perhatian adalah ujung trase di Desa Buduran yang berbatasan dengan lahan milik PT KAI. Pemkab Sidoarjo sudah berkomunikasi dengan PT KAI agar lahan tersebut bisa dilepas untuk dimanfaatkan pembangunan FR Waru-Gedangan.
“Sudah ada komitmen dengan PT KAI, semoga bisa diuruk dan dilepas 2026 nanti,” ujarnya.
DPUBMSA menargetkan seluruh pembebasan lahan rampung di 2025, dan pelaksanaan fisik frontage road bisa dilanjutkan dan dituntaskan pada tahun 2026.
Pembangunan FR Waru-Buduran selama ini memang dinanti-nanti pengguna jalan. Masyarakat Sidoarjo sangat berharap pembangunan Frontage Road (FR) ruas Aloha-Buduran segera tuntas agar kemacetan yang kerap terjadi seperti di Waru, Aloha, Gedangan, dan Buduran bisa terurai.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menuntaskan pembangunan FR Waru-Gedangan. Agar kemacetan selama ini bisa terurai, karena sangat membantu pengguna jalan yang sudah bertahun-tahun selalu terkendala kemacetan,” kata Supardi, salah satu penggguna jalan.
Dengan komimen Pemkab Sidoarjo yang kini sudah mengalokasikan anggarkan pembangunan FR Waru – Buduran senilai Rp 40 M dan ditargetkan pembagunanya tuntas 2026, pihaknya sangat mendukung dan berharap program tersebut segera terealisasi. (ADV/MAD)
