KEDIRI (RadarJatim.id) — Kebutuhan embarkasi haji di wilayah Selatan-Tengah Jawa Timur kembali mengemuka setelah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus, mendesak percepatan pengoperasian Bandara Dhoho Kediri. Hal itu ia sampaikan setelah menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh, pada Selasa (18/11/2025) kemarin.
Saat ditemui radarjatim.id, Rabu (19/11/2025), Gus An’im, sapaan akrab KH An’im Falachuddin Mahrus, menilai pemerintah pusat belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kebutuhan layanan haji masyarakat daerah. Kediri sudah siap, lanjutnnya, tapi status embarkasi masih menggantung
Gus An’im juga menyoroti ketimpangan perlakuan antara Embarkasi Yogyakarta dan Embarkasi Dhoho Kediri. Meski keduanya, yakni Embarkasi Yogyakarta dan Embarkasi Dhoho Kediri telah melalui proses survei, namun hanya Yogyakarta yang mendapat lampu hijau lebih cepat.
“Jogja sudah disurvei, Kediri juga sudah disurvei. Tapi, kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?,” kritiknya yang menyinggung lambatnya respons pemerintah terhadap kesiapan wilayah Kediri Raya.
Di mata Gus An’im, penundaan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan pelayanan bagi ratusan ribu warga yang berada di wilayah Mataraman.
Dampak Keterlambatan di Daerah
Selama ini, calon jamaah haji dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, hingga Nganjuk, harus menempuh perjalanan panjang menuju Surabaya. Selain memakan waktu, kondisi ini juga sering menyulitkan jamaah lanjut usia yang jumlahnya tiap tahun makin meningkat.
Bagi daerah ring Selatan Jawa Timur, Embarkasi Kediri dianggap mampu memangkas jarak, biaya, dan risiko perjalanan. Tak heran, desakan agar Dhoho segera beroperasi muncul dari berbagai kalangan.
Melihat dinamika tersebut, Gus An’im mendorong pemerintah agar Bandara Dhoho Kediri resmi digunakan paling lambat pada 2027. Ia meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk menyampaikan skema percepatan yang konkret.
“Harapan kami, Dhoho bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Tolong tunjukkan roadmap supaya tidak simpang siur lagi,” ujar Gus An’im.
Pada bagian lain ia menilai, beban Bandara Juanda yang selama ini menjadi satu-satunya pintu keberangkatan jamaah haji Jawa Timur dinilai sudah terlalu berat. Tingkat kepadatan di Juanda tak lagi sebanding dengan pertumbuhan jumlah jamaah.
“Juanda itu sudah sangat sibuk. Embarkasi Kediri bukan sekadar wacana, ini kebutuhan mendesak untuk pemerataan layanan,” tandasnya.
Dorongan Gus An’im menunjukkan, bahwa isu pembangunan infrastruktur haji tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan nyata daerah. Kediri dan wilayah Mataraman menunggu kebijakan yang lebih tegas dan responsif dari pemerintah pusat.
Dengan semakin menumpuknya tuntutan, penggunaan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji kini menjadi salah satu isu strategis yang akan menentukan kualitas pelayanan haji Jawa Timur di masa mendatang. (rul)
