KEDIRI (RadarJatim.id) – Harapan ribuan calon jamaah haji di Kediri dan wilayah Mataraman untuk berangkat dari daerah sendiri mulai menemukan titik terang. Pemerintah bersama DPR RI memproyeksikan pemberangkatan jamaah haji 2027 dapat dilakukan melalui Bandara Dhoho Kediri, sehingga jamaah tidak lagi harus memulai perjalanan dari Embarkasi Surabaya.
Rencana tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Sumbersari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Kamis (30/7/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH An’im Falachuddin Mahrus, mengatakan, Bandara Dhoho memiliki peluang besar menjadi titik keberangkatan haji, karena mampu melayani pesawat berbadan lebar.
“Bandara Dhoho memiliki landasan yang memungkinkan pesawat berbadan besar terbang langsung ke Arab Saudi, tanpa harus transit untuk mengisi bahan bakar. Dari sisi operasional tentu lebih efisien,” ujar Gus An’im.
Menurutnya, efisiensi tersebut berpotensi menekan biaya operasional maskapai yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mendukung rencana tersebut, berbagai persiapan mulai dilakukan, termasuk studi ke Daerah Istimewa Yogyakarta guna mempelajari sistem pengelolaan embarkasi haji serta fasilitas pendukung lainnya.
Selain bandara, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur penunjang berupa tempat transit jamaah. Salah satu konsep yang sedang dibahas ialah pembangunan hotel haji, yang tidak hanya difungsikan saat musim haji, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai hotel komersial sepanjang tahun.
“Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyiapkan lahan sekitar lima hektare. Konsepnya bukan sekadar asrama, tetapi hotel yang tetap produktif ketika musim haji selesai,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, Gus An’im juga menyoroti pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. DPR, kata dia, masih mencari formulasi pembiayaan terbaik agar biaya yang dibebankan kepada jamaah tidak meningkat signifikan.
Selain persoalan biaya, ia mengingatkan pentingnya pelayanan bagi jamaah sakit dan lanjut usia, khususnya saat pelaksanaan wukuf di Arafah.
“Prinsipnya, selama masih memungkinkan secara medis, jemaah harus tetap difasilitasi mengikuti safari wukuf. Karena wukuf merupakan inti dari ibadah haji,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran badal haji dengan tarif murah yang marak beredar di media sosial.
“Regulasi di Arab Saudi semakin ketat. Kalau ada penawaran badal haji dengan biaya yang tidak masuk akal, masyarakat perlu waspada karena berpotensi menjadi penipuan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, mengatakan, pemerintah terus memperkuat pelayanan haji yang ramah bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, jumlah petugas perempuan telah ditingkatkan hingga sekitar sepertiga dari total petugas haji. Selain itu, materi fikih perempuan juga akan menjadi bagian penting dalam bimbingan manasik dengan melibatkan pembimbing perempuan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi, menambahkan, bahwa koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar berbagai rencana tersebut dapat direalisasikan sesuai target. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, maka penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tonggak baru bagi masyarakat Kediri dan kawasan Mataraman.
Selain memangkas waktu tempuh menuju embarkasi, keberangkatan melalui Bandara Dhoho juga diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan layanan haji dan sektor pendukung lainnya. (rul)
