SIDOARJO (RadarJatim.id) — Dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PC NU Sidoarjo mengkritik, bahkan menolak rencana penerapan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Berkeadilan yang akan disahkan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada 2026 mendatang.
Mereka menilai skema tersebut belum memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh sekolah, khususnya lembaga pendidikan swasta di bawah naungan LP Ma’arif PC NU Kabupaten Sidoarjo.
Penolakan itu disampaikan saat audiensi bersama Ketua DPRD Sidoarjo dan Komisi D di gedung dewan, pada (10/12/2025). Para pengurus LP Ma’arif menngaku tidak pernah diajak berkonsultasi, padahal kebijakan tersebut berdampak langsung pada sekolah-sekolah swasta.
“Kami belum pernah diajak koordinasi soal BOSDA Berkeadilan. Tiba-tiba sudah akan disahkan. Skema ini belum memenuhi rasa adil bagi semua sekolah,” ujar M. Saifullah Asy’ari, Ketua LP Ma’arif PC NU Sidoarjo.
LP Ma’arif menilai adanya perbedaan indikator BOSDA memicu ketimpangan. Bagi sekolah MI dan MTs di bawah Kementerian Agama, bantuan dihitung berdasarkan jumlah siswa. Namun bagi SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan, penilaian didasarkan pada besaran SPP. Perbedaan formula ini dianggap tidak logis serta merugikan sekolah swasta berbasis keagamaan.
Selain itu, dua kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yakni seragam gratis hanya untuk siswa negeri, serta beasiswa anak yatim yang juga terbatas untuk sekolah negeri dinilai semakin memperbesar ketidakadilan. “Hal inilah yang memicu gelombang penolakan dari para guru dan pengurus LP Ma’arif,” terang Saifullah Asy’ari.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan bahwa skema BOSDA Berkeadilan disusun berdasarkan data resmi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
Ia menyebut bahwa skemanya akan terus dibenahi, anggaran sebesar Rp157 miliar sudah tidak dapat diubah dalam tahun berjalan. “Oleh karena itu masukan dari guru-guru Ma’arif akan kami akomodasi pada 2027, tetapi harus sesuai SOP dan data afirmasi warga miskin,” jelasnya.
Merasa aspirasi belum terakomodasi, LP Ma’arif PCNU Sidoarjo berencana menggelar aksi demo damai di DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam waktu dekat. Selain itu, mereka akan mengirim surat resmi kepada Bupati Sidoarjo untuk meminta evaluasi menyeluruh terkait skema BOSDA Berkeadilan.
Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dan mekanisme BOSDA benar-benar mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.(mad)
