Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri manufaktur terbesar di Jawa Timur sekaligus penyangga utama megapolitan Surabaya, Kabupaten Gresik kini berada dalam pusaran paradoks pembangunan. Di satu sisi, akselerasi aktivitas ekonomi dan industrialisasi telah memantik terbukanya lapangan kerja baru. Namun, disisi lain, pertumbuhan ini juga menghasilkan eksternalitas lingkungan yang tidak terelakkan, yaitu: timbulan sampah yang terus meningkat.
Hingga periode awal 2026, kondisi infrastruktur pengolahan limbah domestik di Gresik menghadapi ujian berat. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Ngipik, yang merupakan fasilitas utama seluas kurang lebih 9 hektar, telah mencapai ambang batas kapasitas teknisnya atau overload.
Akumulasi sampah selama lebih dari satu dekade tanpa pengolahan signifikan di sisi hulu telah menjadikan TPA ini sebagai beban ekologis yang kritis. Fenomena ini bukan sekadar persoalan keterbatasan lahan, melainkan alarm bagi urgensi transformasi tata kelola sampah dari sistem konvensional ‘kumpul-angkut-buang’ menuju ekosistem ekonomi sirkular yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dilema Perilaku dan Kesenjangan Infrastruktur
Secara historis, akar permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik bersumber dari rendahnya partisipasi pemilahan di tingkat hulu. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menetapkan instrumen hukum progresif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Plastik Sekali Pakai, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan perilaku masyarakat.
Budaya masyarakat yang cenderung mencampur sampah organik dan anorganik di dalam satu wadah menciptakan kesulitan teknis di fasilitas pengolahan. Sampah plastik yang terkontaminasi sisa organik kehilangan nilai jualnya di pasar daur ulang, sementara sampah organik yang bercampur residu anorganik menjadi sulit untuk dikomposkan secara higienis. Kondisi ini menyebabkan beban kerja di TPA Ngipik semakin berat, karena harus memproses residu yang seharusnya bisa direduksi sejak dari rumah tangga.
Selain faktor perilaku, terdapat tantangan infrastruktur yang tajam di wilayah dengan laju urbanisasi cepat, khususnya di Gresik Selatan, seperti Kecamatan Menganti dan Driyorejo. Lonjakan pemukiman baru di kawasan ini secara linear meningkatkan volume timbulan sampah harian. Meskipun TPST Belahanrejo telah beroperasi untuk melayani wilayah ini, kapasitas pengolahannya sering harus berkejaran dengan kecepatan ledakan populasi. Kesenjangan inilah yang memicu munculnya titik pembuangan liar di bantaran sungai yang mencemari aliran Kali Lamong, menciptakan risiko kesehatan dan estetika bagi warga sekitar.
Reklamasi Lahan Berbasis Energi
Merespons kondisi kritis di TPA Ngipik, Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil langkah berani dengan mengadopsi teknologi Landfill Mining (penambangan sampah lama). Secara teknis, landfill mining adalah proses penggalian kembali sampah yang telah terpendam untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai upaya pemulihan lahan (land reclamation) untuk memperpanjang usia pakai TPA; kedua, sebagai sumber pemanenan sumber daya (resource recovery).
Material hasil penambangan sampah lama tersebut diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). RDF merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan melalui proses pencacahan, pemilahan, dan pengeringan sampah anorganik yang mudah terbakar seperti plastik, tekstil, dan kertas. Produk akhir berupa briket atau pelet RDF ini memiliki nilai kalor yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai bahan bakar di tungku industri semen atau pembangkit listrik.
Dengan mengintegrasikan landfill mining dan produksi RDF, Gresik berhasil mengubah beban lingkungan masa lalu menjadi aset energi masa depan. Strategi ini meminimalkan kebutuhan akan ekspansi lahan TPA yang mahal dan kerap terhambat oleh hambatan sosial.
Desentralisasi dan Peran Strategis RDF
Dalam arsitektur pengelolaan sampah Gresik, TPST Belahanrejo di Kecamatan Kedamean memainkan peran sebagai “benteng pertahanan” wilayah Selatan. Dengan kapasitas yang telah ditingkatkan hingga mencapai 100 ton per hari, fasilitas ini berfungsi sebagai penyaring sampah domestik dari zona urbanisasi padat (Kedamean, Menganti, dan Driyorejo) sebelum mencapai TPA utama.
Kehadiran TPST ini bukan sekadar fasilitas transit, melainkan pusat manufaktur energi. Dengan mengubah sampah domestik menjadi RDF, TPST Belahanrejo mampu menyerap residu yang semula tidak bernilai menjadi pasokan energi bagi industri lokal. Keberhasilan operasional di Belahanrejo membuktikan, bahwa desentralisasi fasilitas pengolahan adalah solusi paling rasional bagi kawasan industri padat penduduk. Hal ini secara signifikan mengurangi emisi karbon dari transportasi pengangkutan sampah karena jarak tempuh menuju TPA Ngipik yang lebih jauh dapat dipangkas.
Salah satu aspek yang menarik dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah kemauan untuk menempuh jalur Kerja Sama Regional. Sebagai bagian dari mitigasi risiko lingkungan, Gresik menyalurkan beban sampah sebesar 200 ton per hari ke fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo di Surabaya.
Sinergi lintas daerah ini memberikan “ruang nafas” yang sangat dibutuhkan bagi TPA Ngipik untuk melakukan pemulihan lahan secara menyeluruh melalui program landfill mining. Kolaborasi ini membuktikan, bahwa penanganan krisis sampah di kawasan metropolitan berbasis manajemen wilayah terpadu adalah langkah yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan parsial. Ini bentuk nyata dari kepemimpinan kolaboratif yang mengedepankan solusi teknis di atas batas-batas administratif.
Menuju Digitalisasi Retribusi
Modernisasi sistem dengan teknologi tinggi, seperti mesin pencacah RDF dan alat berat penambangan sampah menuntut biaya operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance) yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik memperbarui kebijakan melalui Perbup No. 54 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi.
Penyesuaian tarif ini harus dilihat sebagai investasi lingkungan jangka panjang. Untuk menjamin transparansi, digitalisasi sistem penagihan retribusi di tingkat desa menjadi sangat krusial. Implementasi skema Pay as You Throw (PAYT) atau ‘bayar sesuai volume sampah yang dihasilkan’ dapat menjadi instrumen ekonomi yang memaksa perubahan perilaku masyarakat. Dengan sistem digital yang transparan, dana retribusi dapat dikelola secara akuntabel untuk membiayai pemeliharaan mesin RDF dan insinerator ramah lingkungan secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada APBD.
Mengunci Masa Depan Zero Waste
Agar langkah-langkah kebijakan yang sudah positif ini dapat mencapai hasil maksimal sesuai target Jakstrada (pengurangan sampah 30% pada 2025), diperlukan beberapa akselerasi strategis: Pertama, pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) Mandiri. Karena itu, Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi berskala besar secara mandiri di wilayah selatan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pengiriman ke PSEL Surabaya dan menjamin ketersediaan energi alternatif yang stabil bagi industri lokal di Gresik.
Kedua, Revitalisasi TPS 3R sebagai Pusat Ekonomi. Fasilitas TPS 3R di setiap desa/kecamatan tidak boleh hanya menjadi tempat penampungan sementara. Fasilitas ini harus direvitalisasi menjadi unit bisnis yang menguntungkan melalui pengolahan kompos berkualitas dan daur ulang plastik, sehingga mampu membiayai operasionalnya sendiri dan memberikan insentif bagi warga yang memilah sampah.
Ketiga, pentingnya kemitraan strategis Corporate Social Responsibility (CSR). Karena status Gresik sebagai kota industri, maka perusahaan-perusahaan besar harus dilibatkan secara aktif. Skema off-taker (pembeli siaga) yang dijamin oleh regulasi daerah harus diperluas, di mana industri manufaktur diwajibkan menyerap produk RDF hasil olahan TPST lokal sebagai bagian dari komitmen karbon rendah mereka.
Dan keempat, Edukasi dan Integrasi Kurikulum. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari bangku sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan perlu mengintegrasikan kurikulum manajemen sampah sejak usia dini, dikombinasikan dengan penegakan hukum (law enforcement) yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai sesuai amanat Perda No. 3 Tahun 2021.
Perlu diketahui, Kabupaten Gresik telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh dalam menghadapi darurat sampah. Pergeseran paradigma dari manajemen pembuangan akhir menuju pemulihan sumber daya melalui teknologi landfill mining dan RDF adalah langkah visioner yang menempatkan Gresik sebagai model nasional bagi daerah industri lainnya.
Transisi menuju ekonomi sirkular memang penuh tantangan, namun integrasi antara kemandirian teknologi di hilir, transparansi fiskal melalui digitalisasi, serta edukasi masif di hulu adalah prasyarat mutlak untuk menyelamatkan lingkungan Gresik dalam jangka panjang. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor industri, target Gresik Zero Waste bukan lagi sekadar impian di atas kertas, melainkan sebuah peta jalan yang nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan, hijau, dan resilien bagi generasi mendatang. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Akademisi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
