Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Fenomena tingginya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, sering menciptakan celah kerentanan yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Status ASN masih dipandang sebagai jaminan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masa depan, sehingga memicu perilaku irasional di sebagian kelompok masyarakat untuk menempuh “jalur pintas”.
Kondisi ini diperparah oleh adanya asimetri informasi antara kebijakan pemerintah pusat mengenai sistem seleksi nasional yang transparan dengan pemahaman masyarakat di tingkat daerah yang masih meyakini adanya praktik “titipan”.
Kejadian pemalsuan Surat Keputusan (SK) ASN di Kabupaten Gresik pada April 2026 menjadi bukti nyata adanya patologi birokrasi yang terstruktur. Munculnya puluhan warga yang mendatangi berbagai kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan atribut lengkap, namun membawa dokumen palsu menunjukkan tingkat kepercayaan yang salah sasaran. Kasus ini bukan sekadar penipuan kriminal biasa, melainkan sebuah serangan terhadap integritas institusi Pemerintah Kabupaten Gresik.
Eksploitasi Figur Otoritas
Secara objektif, kasus ini merupakan bentuk kejahatan administrasi yang terencana secara sistematis. Modus operandi yang digunakan adalah pemanfaatan “otoritas semu”. Para pelaku meyakinkan korban melalui keterlibatan oknum ASN aktif dan mantan ASN yang dianggap memiliki akses langsung ke pimpinan daerah. Korban dijanjikan pengangkatan melalui jalur kebijakan khusus tanpa melalui mekanisme seleksi nasional Computer Assisted Test (CAT).
Secara teknis, dokumen SK yang diberikan memiliki tingkat kemiripan visual yang tinggi dengan dokumen asli. Namun, verifikasi digital melalui sistem Integrated Human Capital Management (IHCM) menunjukkan, bahwa nomor seri dokumen dan QR Code yang tertera tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan digital pemerintah sebenarnya sangat solid, namun para pelaku berhasil mengeksploitasi sisi psikologis dan kurangnya literasi digital korban.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengambil langkah-langkah administratif dan hukum yang tepat dalam merespons krisis ini. Pernyataan tegas Bupati Fandi Akhmad Yani dan Sekretaris Daerah Achmad Washil untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian merupakan bentuk perlindungan terhadap marwah institusi. Secara internal, Pemkab Gresik dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat sistem proteksi dokumen agar tidak mudah diduplikasi.
Kehadiran oknum internal dalam pusaran kasus ini memang menunjukkan adanya “kerusakan moralitas” individu, namun respons cepat pemerintah daerah dalam melakukan pembersihan internal patut diapresiasi. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan atau Whistleblowing System mulai diaktifkan untuk menutup celah maladministrasi secara permanen.
Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan, bahwa seluruh proses kepegawaian saat ini sudah tersentralisasi melalui portal resmi SSCASN. Agung secara tegas menyatakan, bahwa prosedur fisik manual yang menjanjikan kelulusan di luar sistem digital adalah penipuan. Kehadiran oknum internal dalam pusaran kasus ini memang menunjukkan adanya kerusakan moralitas individu, namun langkah BKPSDM yang langsung melakukan verifikasi lapangan dan koordinasi dengan OPD terkait menunjukkan fungsi pengawasan yang berjalan responsif.
Literasi Birokrasi bagi Masyarakat
Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, “literasi birokrasi” bukan sekadar pemahaman teknis mengenai tata cara pengurusan dokumen, melainkan sebuah instrumen perlindungan diri bagi warga negara. Di tengah arus digitalisasi yang kian kencang, urgensi literasi ini menjadi krusial karena merupakan benteng pertama dalam menghadapi berbagai bentuk patologi birokrasi, termasuk penipuan rekrutmen ASN.
Pertama, literasi birokrasi mendisrupsi asimetri informasi. Selama berdekade-dekade, birokrasi kita dicitrakan sebagai “labirin hitam” yang rumit, tertutup, dan hanya bisa ditembus melalui “pemandu” atau calo. Ketidaktahuan masyarakat akan alur yang sah inilah yang kemudian dikomersialisasi oleh oknum.
Ketika masyarakat terliterasi —sehingga bisa memahami bahwa seleksi ASN kini menggunakan CAT yang hasilnya bisa dipantau secara real-time— maka ruang gerak para spekulan moral secara otomatis akan tertutup. Literasi mengubah masyarakat dari objek pasif yang mudah dikelabui menjadi subjek aktif yang mampu memvalidasi informasi.
Kedua, literasi birokrasi adalah kunci menuju hijrah mentalitas. Kita harus jujur, bahwa sebagian masyarakat kita masih terjebak dalam romantisme “jalur belakang” atau kekuatan “orang dalam”. Ada semacam keyakinan keliru bahwa uang dan koneksi adalah mata uang yang berlaku dalam sistem pemerintahan.
Literasi yang masif akan menanamkan kesadaran baru bahwa birokrasi modern telah bertransformasi menuju merit system. Tanpa literasi, sistem secanggih apa pun yang dibangun pemerintah, seperti Digital Signature atau sistem verifikasi QR Code, akan sia-sia jika masyarakatnya masih memilih untuk mempercayai “bisikan di warung kopi” ketimbang kanal informasi resmi.
Ketiga, literasi birokrasi memperkuat fungsi kontrol sosial. Masyarakat yang paham prosedur akan lebih berani bersuara ketika menemui kejanggalan. Dalam kasus SK ASN palsu di Gresik, salah satu faktor yang membuat penipuan ini bertahan lama adalah keengganan korban untuk melapor karena merasa mereka sendiri sedang menempuh jalur yang “abu-abu”. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan memiliki standar etika yang jelas: bahwa setiap permintaan uang dalam proses pelayanan publik adalah tindakan ilegal. Keberanian untuk melapor hanya lahir dari pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Keempat, literasi birokrasi adalah fondasi bagi kepercayaan publik (public trust). Ketika masyarakat paham bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana dokumen divalidasi, maka kecurigaan yang tidak berdasar akan berkurang. Sebaliknya, pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan informasi yang aksesibel. Sebagaimana pernyataan Kepala BKPSDM Gresik, bahwa transparansi adalah harga mati. Namun, transparansi pemerintah tanpa literasi masyarakat ibarat menyiarkan berita di tengah kerumunan yang tidak memahami bahasa yang digunakan.
Oleh karena itu, urgensi literasi birokrasi bagi masyarakat bukan lagi soal imbauan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga martabat demokrasi. Masyarakat yang cerdas birokrasi adalah mitra terbaik bagi pemerintah yang berintegritas untuk bersama-sama menutup celah maladministrasi secara permanen.
Akhirnya, mari kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan “hijrah mental”, berhenti memuja jalan pintas dan mulai menghargai proses. Kekuatan sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau canggihnya aplikasi pelayanan publik, tetapi dari sejauh mana warganya merasa aman karena sistem yang ada menjamin keadilan bagi semua tanpa kecuali.
Gresik yang berintegritas bukan sekadar mimpi di atas kertas, melainkan sebuah kenyataan yang bisa kita wujudkan melalui sinergi antara pemerintah yang bersih dan masyarakat yang cerdas. Mari kita melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan bayang-bayang ilusi masa lalu, dan bersama-sama merajut masa depan birokrasi yang benar-benar bermartabat demi anak cucu kita kelak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai ikhtiar kita dalam menjaga marwah kemanusiaan dan integritas bangsa. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Ketua PADMA Indonesia dan Dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik.
