Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Kabupaten Gresik kini bukan sekadar deretan cerobong asap yang mencakar langit atau gemuruh mesin yang tak pernah tidur. Di balik masifnya industrialisasi yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur, tersimpan sebuah narasi besar tentang ikhtiar memuliakan kualitas hidup manusia.
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menyentuh 79,69 pada tahun 2026 bukanlah sekadar “statistik dingin” yang dipajang di papan prestasi. Ia merupakan pantulan dari sejauh mana kebijakan publik mampu menyentuh relung terdalam eksistensi warga: kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang berkeadilan.
Kita patut memberikan apresiasi atas capaian ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani mampu menjaga stabilitas dan mengonversi derasnya arus modal menjadi peningkatan kualitas hidup.
Namun, sebagai kaum intelektual yang berpijak pada nilai-nilai moderasi dan kemanusiaan, kita tidak boleh terjebak dalam euforia angka. Membaca IPM berarti membaca nasib manusia di dalamnya. Kita perlu melakukan “bedah batin” yang mendalam agar kemajuan ini tidak hanya menjadi pajangan di meja birokrasi, tetapi benar-benar menjadi oase bagi dahaga keadilan masyarakat bawah.
Menagih Kesadaran
Pemerintah Kabupaten Gresik sejatinya telah menuntaskan tugas besarnya dalam melunasi kontrak sosial di bidang kesehatan. Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang menyentuh angka mutlak 99,92% dan Angka Harapan Hidup yang menanjak ke level 74,90 tahun pada 2026, fondasi jaminan medis bagi seluruh warga telah berdiri kokoh. Tidak ada lagi sekat finansial yang menghalangi; pemerintah telah membentangkan “payung pelindung” bagi setiap jiwa di kota pudak dan kota santri ini.
Namun, kebermanfaatan sistem yang megah ini kini bergantung sepenuhnya pada pundak kita sebagai masyarakat. Muncul sebuah paradoks sosiologis, dimana jaminan kesehatan sering hanya dianggap sebagai “ban serep” yang dicari saat darurat, bukan sarana pemeliharaan kualitas hidup yang berkelanjutan. Budaya kuratif yang masih mengakar kuat membuat banyak warga baru melangkah ke fasilitas kesehatan (faskes) ketika raga sudah tak lagi mampu menahan nyeri.
Transformasi infrastruktur yang telah diikhtiarkan pemerintah harus segera disambut dengan revolusi mentalitas. Perlu disadari, bahwa kesehatan adalah modal utama produktivitas, bukan sekadar beban waktu di tengah rutinitas kerja. Mari mulai beranjak secara proaktif, memanfaatkan skrining mandiri dan pemantauan rutin di fasilitas kesehatan yang telah tersedia cuma-cuma.
Pemerintah sudah membukakan pintu akses selebar-lebarnya; sekarang saatnya mengambil tanggung jawab penuh atas kesehatan diri sendiri. Sejauh mana jaminan ini membawa berkah bagi kualitas hidup publik, kembali pada sejauh mana kesadaran yang kita miliki.
Pendidikan sebagai Jembatan Martabat
Pilar pengetahuan Kabupaten Gresik mencatat Harapan Lama Sekolah (HLS) pada angka 13,25 tahun, sebuah sinyal optimisme, bahwa pemerintah telah berhasil membangun fondasi martabat warga melalui kebijakan pendidikan yang progresif. Langkah teknis, seperti sinkronisasi kurikulum SMK dengan kebutuhan spesifik KEK JIPIE menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menyiapkan aktor lokal yang kompeten di panggung industri, bukan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
Pemerintah Kabupaten Gresik telah berikhtiar dengan menyediakan “jalan pintas” mulia melalui Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) demi menjamin hak belajar serta mengejar ketertinggalan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bagi warga usia produktif maupun dewasa.
Namun, transformasi sistemik yang membuka akses intelektual selebar-lebarnya ini terbentur tembok tebal tantangan sosiologis berupa rendahnya kesadaran memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Kanal kesetaraan belum termanfaatkan optimal akibat pola pikir yang masih memuja upah instan di atas kualifikasi intelektual.
Pendidikan masih kerap dianggap beban waktu yang menghalangi produktivitas harian, sehingga kemegahan infrastruktur ini kini menanti jawaban warga untuk menanggalkan mentalitas ijazah formalitas dan mulai memeluk kompetensi demi mewujudkan mobilitas vertikal yang bermartabat.
Ekonomi yang Berkeadilan dan Kedaulatan Rakyat Kecil
Dimensi standar hidup layak di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang menggembirakan seiring keberhasilan pemerintah dalam mengawal berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga berdampak nyata pada penguatan daya beli warga. Langkah taktis pemerintah menekan inflasi hingga 2,02% merupakan ijtihad moderat yang patut diapresiasi, karena stabilitas harga adalah wujud nyata perlindungan terhadap “piring nasi” rakyat kecil di tengah arus industrialisasi yang masif.
Prestasi pemerintah sebagai perisai ekonomi ini menjadi fondasi kokoh bagi masyarakat untuk mulai melangkah lebih jauh, tidak sekadar berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi mulai berani mengalokasikan surplus pendapatan untuk investasi masa depan.
Momentum emas ini adalah undangan terbuka bagi warga dan pelaku UMKM lokal untuk bangkit dengan penuh kemandirian, memanfaatkan setiap peluang modernitas sebagai ruang pertumbuhan. Kini, dengan stabilitas ekonomi yang telah dijamin negara, saatnya masyarakat Gresik berderap bersama memperkuat daya tahan ekonomi mandiri demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan bermartabat.
Merajut Kemajuan dari Urban hingga Bawean
Di balik capaian impresif angka makro 79,69, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen tulus dalam memegang prinsip pembangunan yang beradab melalui semangat no one left behind. Langkah strategis pemerintah dalam memitigasi disparitas antara gemerlap urban-industri dengan wilayah pelosok dan kepulauan merupakan ijtihad keadilan yang patut dibanggakan. Kehadiran negara kini semakin nyata menyentuh hingga ke bibir pantai Bawean, memastikan, bahwa transformasi lahan produktif dikelola dengan hati-hati sebagai jembatan bagi masyarakat agraris menuju kemajuan inklusif.
Momentum positif ini menjadi panggilan bagi seluruh masyarakat untuk menyambut lompatan kebijakan pemerintah, mulai dari hilirisasi SDM yang mengutamakan kompetensi lokal melalui Gresik Vocational Hub, hingga digitalisasi berbasis wilayah seperti telemedicine yang meruntuhkan sekat geografis. Dengan penegakan komitmen ketahanan lingkungan melalui Green Industrial Zone serta pemanfaatan Gresik Satu Data yang presisi, pemerintah telah membentangkan karpet merah menuju masa depan emas.
Kini, saatnya masyarakat berderap bersama, mengoptimalkan setiap kemudahan yang telah disiapkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, sehat, dan bermartabat bagi setiap insan di bumi Gresik.
Menuju IPM yang “Sangat Tinggi” dan Beradab
Menuju ambisi IPM di atas 80,00, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dengan sistem perlindungan sosial yang empatik. Angka 79,69 adalah modal sosial luar biasa hasil ijtihad pemerintah yang wajib kita rawat bersama dengan penuh rasa syukur dan kerja nyata.
Keberhasilan ini menjadi undangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga martabat diri, melampaui sekadar menjadi bagian dari roda industri. Pemerintah telah menyiapkan ekosistem pembangunan yang memanusiakan manusia; kini tugas kita adalah menyambutnya dengan memperkuat kearifan lokal dan memperluas wawasan intelektual.
Mari kita bersinergi mewujudkan Gresik yang tidak hanya kokoh sebagai pusat ekonomi, tetapi juga bersinar sebagai mercusuar peradaban yang santun budi pekertinya dan sejahtera batiniahnya. Bersama pemerintah, saatnya kita melangkah optimis menjadikan bumi Gresik sebagai teladan kemajuan yang bermartabat di Jawa Timur. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik.
