SIDOARJO (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan publik digital yang aman, andal, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola keamanan informasi pada level pemangku kebijakan di daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, berkesempatan mengikuti program pendalaman sistem keamanan siber di Seoul, Korea Selatan.
Program ini merupakan apresiasi bagi tiga Sekda terbaik peraih ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 atas capaian mereka mendorong transformasi digital di daerah masing-masing.
Ketiga Sekda tersebut adalah, Sri Wahyuni (Sekda Provinsi Kalimantan Timur), Arry Yuswadi (Sekda Provinsi Sumatera Barat), Fenny Apridawati (Sekda Kabupaten Sidoarjo).
Ketua Asosiasi Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berupa pembelajaran klasikal, tetapi juga mencakup observasi lapangan ke Korea Internet and Security Agency (KISA), lembaga otoritatif keamanan siber di Korea Selatan.
“Para Sekda memperoleh pengalaman langsung dalam memahami tata kelola keamanan siber dari salah satu negara dengan kemajuan teknologi terdepan di dunia,” ujar Faisal.
Program ini merupakan hasil kolaborasi ASKOMPSI dengan perusahaan keamanan siber global LSWare. Selama di Seoul, delegasi Indonesia mendapatkan materi intensif dari pakar internasional seperti Kim Hyun Soo (LSWare), Hwang Jin Soon (Axgate), hingga Jae Ho Jeong (Everyzone).
Faisal menegaskan bahwa peran Sekda sangat strategis sebagai penggerak utama (engine) transformasi digital. Pemahaman pimpinan terhadap keamanan informasi akan memastikan implementasi teknologi di daerah berjalan lebih aman dan terukur.
Senada dengan hal tersebut, Sekda Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, menekankan bahwa keamanan siber adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Keamanan siber menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemerintah. Dengan penguatan kapasitas ini, tata kelola layanan digital di Sidoarjo diharapkan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko siber,” ungkap Fenny.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, menambahkan bahwa keamanan siber kini telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan modern yang strategis, bukan sekadar urusan teknis.
“Hal ini sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menuntut perlindungan data secara menyeluruh. Diskominfo akan terus mendorong literasi keamanan informasi dan penguatan infrastruktur digital di seluruh perangkat daerah,” jelas Eri.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan aman.(mad)
