Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Pada awal April 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik seperti sedang berdiri di antara dua kutub kepentingan. Di satu sisi, ada mandat konstitusi untuk menciptakan ruang hidup yang aman dari bencana banjir. Tapi di sisi lain, ada wajah-wajah yang mencoba bertahan di celah-celah sempit pembangunan.
Peristiwa penertiban bangunan di sempadan saluran air di wilayah Kecamatan Driyorejo itu bukanlah sebuah fragmen permusuhan antara penguasa dan rakyat. Sebaliknya, ia adalah sebuah upaya kuratif yang menyakitkan namun perlu, sebuah upaya untuk mengembalikan marwah tata ruang demi keselamatan kolektif yang lebih besar.
Kita harus objektif dalam melihat wilayah Driyorejo yang telah lama menjadi titik simpul pertumbuhan industri dan pemukiman yang sangat pesat. Namun, pertumbuhan yang akseleratif ini kerap menorehkan jejak-jejak ketidakteraturan, –yang jika dibiarkan– bisa menjadi bom waktu bagi lingkungan.
Drainase, yang merupakan urat nadi bagi sistem pengairan perkotaan, perlahan tertutup oleh aktivitas manusia. Maka, ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menurunkan alat beratnya di Dusun Semambung itu, kita harus melihatnya sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab negara untuk memastikan, bahwa hak warga atas lingkungan yang bebas banjir tidak terampas oleh sumbatan-sumbatan fisik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik, Dhiannita Tri Astuti, memaparkan realitas teknis yang tidak bisa dibantah. Ia menjelaskan, bahwa normalisasi ini adalah bagian dari “grand design” penanggulangan banjir di Gresik Selatan. Saluran air di Semambung itu bukan sekadar parit kecil. Ia adalah saluran pembuangan utama yang melayani kawasan pemukiman padat dan industri.
Fungsi hidrolis saluran ini, kata Dhiannita, harus dikembalikan. Jika terjadi penyempitan, air tidak hanya diam, tetapi mencari jalan lain ke rumah-rumah warga. Penertiban ini dinilai sebagai langkah evakuasi bagi fungsi alam yang telah lama terhambat.
Di garis depan penegakan hukum, Kepala Satpol PP Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, menunjukkan, bahwa ketegasan bisa bersanding dengan prosedur yang manusiawi. Penertiban 43 bangunan ini bukanlah aksi mendadak yang membuta. Ada proses panjang berupa sosialisasi, dialog, hingga pemberian tenggat waktu bagi warga untuk membongkar mandiri.
Negara, katanya, tidak sedang menghancurkan ekonomi warganya. Negara sedang merapikan ruang agar semua orang bisa berusaha di tempat yang benar, tanpa membahayakan keselamatan umum. Ini adalah edukasi hukum yang nyata, bahwa ruang publik memiliki fungsi sosial yang tidak boleh diprivatisasi oleh kepentingan pribadi.
Pertimbangkan Sisi Kemanusiaan
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata pada dimensi sosiologis yang menyertainya. Dalam berbagai kesempatan dan tulisan, saya sering mengingatkan, bahwa “manusia adalah pusat dari setiap kebijakan.” Bangunan-bangunan yang ditertibkan itu adalah saksi bisu dari perjuangan hidup. Ada pedagang yang sudah berpuluh tahun menyeduh kopi di sana. Ada bengkel kecil yang menjadi tumpuan harapan banyak pihak. Mereka hadir di sempadan bukan karena ingin menantang hukum, melainkan karena keterbatasan akses terhadap ruang usaha yang legal dan terjangkau.
Inilah tantangan besar bagi birokrasi: bagaimana menjalankan aturan tanpa memutus tali asih ekonomi. Kabar baiknya, Pemkab Gresik saat ini tidak membiarkan warga terdampak berjalan sendirian di tengah puing. Ada komitmen kuat untuk menyediakan lokasi relokasi di lahan milik desa yang lebih representatif.
Langkah ini merupakan bentuk moderasi kebijakan, bahwa hukum tetap ditegakkan, namun keberlangsungan hidup rakyat tetap dijamin. Relokasi ini menjadi jembatan yang menghubungkan ketertiban administratif dengan keadilan sosial.
Kita memang perlu memahami, bahwa tata ruang bukan sekadar urusan garis sempadan atau koefisien bangunan. Ia adalah sebuah kontrak sosial tentang bagaimana kita berbagi ruang hidup. Ketika pemerintah melakukan penertiban, mereka sebenarnya sedang menjaga agar hak warga di hilir tidak terganggu oleh sumbatan di hulu.
Ini adalah sebuah sirkulasi kebaikan. Jika air mengalir lancar, mobilitas ekonomi tidak terganggu oleh banjir. Anak-anak pun bisa sekolah dengan tenang, dan biaya pemeliharaan infrastruktur bisa ditekan.
Pentingnya kolaborasi juga menjadi sorotan dalam peristiwa Driyorejo ini. Kawasan ini dikelilingi oleh sektor swasta yang kuat. Peran industri dalam mendukung program relokasi dan pemberdayaan ekonomi warga terdampak melalui dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) adalah kunci solusi jangka panjang. Pembangunan tidak bisa hanya dipikul oleh bahu pemerintah sendirian. Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah harus duduk bersama dalam satu meja bundar yang setara.
Kesadaran kolektif adalah muara dari seluruh proses ini. Kita berharap, pasca-April 2026, tidak ada lagi bangunan baru yang muncul di atas saluran air. Tentu, ini bukan karena takut pada petugas, melainkan karena kesadaran, bahwa menjaga saluran adalah menjaga tetangga kita sendiri. Edukasi tata ruang harus dimulai dari akar rumput, sehingga peraturan daerah tidak hanya berakhir sebagai tumpukan kertas di kantor dinas, melainkan menjadi nafas hidup sehari-hari.
Polarisasi pendapat di media sosial yang sering mempertentangkan “pro-lingkungan” dan “pro-rakyat kecil”. Karena itu, kita mesti meredam dengan narasi yang menyejukkan. Kedua kepentingan ini tidak saling menegasikan. Menjaga lingkungan adalah cara terbaik untuk melindungi rakyat kecil, karena merekalah yang paling menderita saat bencana banjir melanda. Sebaliknya, menata pedagang ke tempat yang lebih layak adalah cara terbaik untuk menjaga keasrian lingkungan secara permanen.
Melalui peristiwa di Driyorejo, kita belajar, bahwa birokrasi di Gresik sedang bertransformasi menjadi pelayan publik yang lebih empatik. Ketegasan dalam membongkar hambatan fisik di saluran air dibarengi dengan kelenturan dalam mencari solusi relokasi. Ini adalah sebuah estetika baru dalam kebijakan publik: sebuah ketertiban yang berwajah kemanusiaan.
Sebagai penutup, mari kita melihat puing-puing di Semambung, Driyorejo itu bukan sebagai tanda kehancuran, melainkan sebagai fondasi baru bagi pembangunan yang lebih sehat. Saluran air yang kini mulai bernapas lega akan mengalirkan harapan baru bagi Driyorejo yang lebih bersih, lebih tertata, dan lebih tangguh menghadapi tantangan alam. Pembangunan sejati tidak pernah meninggalkan luka yang permanen; ia mungkin memberikan perih sesaat demi kesembuhan yang abadi.
Mari kita dukung langkah penataan ini dengan sikap yang proporsional. Menghormati hukum adalah bentuk cinta kita pada ketertiban, dan mendukung relokasi adalah bentuk kasih kita pada sesama. Di Driyorejo, kita sedang bersama-sama menulis satu bab baru dalam sejarah Gresik: tentang sebuah daerah yang mampu bersikap tegas pada aturan, namun tetap lembut dan penuh perlindungan pada setiap nyawa manusia yang ada di dalamnya. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Akademisi dan Ketua PADMA Gresik.
