KEDIRI (RadarJatim.id) — Ribuan pencari kerja memadati Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Rabu (6/5/2026). Itu terjadi dalam gelaran job fair yang menyediakan 1.920 lowongan dari 42 perusahaan.
Namun, di balik besarnya angka kebutuhan tenaga kerja itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengakui, persoalan utama ketenagakerjaan bukan sekadar minimnya lapangan kerja, melainkan masih lebarnya jurang antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Laksono Mahesa, mengatakan, persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuka bursa kerja sesaat.
“Job fair ini salah satu implementasi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi ini bukan solusi tunggal. Penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan secara kolaboratif,” ujar Sonny.
Ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media. Menurut Sonny, lembaga pendidikan —terutama SMK dan perguruan tinggi vokasi— harus mulai menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan riil dunia industri.
“Parameter keberhasilan bukan seberapa banyak lulusan terserap kerja, tetapi apakah mereka bekerja sesuai kompetensinya. Kalau lulusan teknik justru bekerja di bidang yang tidak relevan, berarti ada persoalan serius dalam link and match pendidikan dan industri,” katanya.
Pemkab Kediri, lanjut dia, kini mulai memetakan kebutuhan tenaga kerja sektor industri dan perdagangan untuk dijadikan dasar sinkronisasi dengan dunia pendidikan. Langkah itu dinilai mendesak di tengah fenomena perusahaan yang justru kesulitan menemukan tenaga kerja sesuai standar.
“Sekarang bukan hanya masyarakat yang sulit mencari kerja, perusahaan juga kesulitan mendapatkan talenta yang memenuhi kualifikasi,” ujarnya.
Selain membuka akses kerja, pemerintah daerah mulai menggeser orientasi kebijakan ketenagakerjaan dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi mendorong lahirnya wirausahawan baru.
“Ke depan kami ingin masyarakat tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan,” kata Sonny.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menyebut job fair kali ini digelar secara hybrid melalui aplikasi E-Kerjo untuk memperluas akses pencari kerja. Peserta yang disasar cukup luas, mulai lulusan SD hingga diploma, tanpa pembatasan usia.
“Ini bentuk fasilitasi pemerintah untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja secara langsung maupun digital,” kata Ibnu.
Meski demikian, bagi pencari kerja seperti Moh. Ilham Satrio (19), warga Kecamatan Kras, peluang itu tetap dibayangi ketatnya persaingan. Lulusan baru tersebut mengaku sudah melamar ke sejumlah perusahaan, mulai jasa ekspedisi hingga pabrik plastik, tetapi belum membuahkan hasil.
“Saya dulu sempat kerja di tempat cuci mobil, lalu berhenti karena fokus ujian. Setelah lulus mau kembali, tapi posisi sudah terisi. Cari kerja sekarang memang susah,” kata Ilham.
Ia mengaku datang ke job fair atas ajakan temannya dengan harapan menemukan peluang kerja baru.
Kondisi itu menjadi gambaran nyata, bahwa persoalan pengangguran di Kabupaten Kediri tidak semata soal ketersediaan lowongan, melainkan bagaimana memastikan lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri. (rul)
