GRESIK (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) di wilayahnya. Di sisi lain, DPRD Gresik mengingakan perlunua skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan jalan poros desa kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.
“Kalau dulu pemerintah desa masih dimungkinkan melakukan perawatan melalui dana desa maupun bantuan keuangan desa, sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa,” jelas Bupati Fandi Akhmad Yani dalam Dialog Publik di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Selasa (2/6/2026).
Dialog publik ini di antaranya dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta insan media di Kabupaten Gresik.
Bupati Yani mengakui, tantangan pembangunan JPD cukup besar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemkab Gresik bersama DPRD telah menyatukan visi untuk menjadikan pembangunan jalan poros desa sebagai prioritas pembangunan pada 2026 hingga 2027.
“Alhamdulillah, kami dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan poros desa. Setelah dipetakan bersama Dinas PU, hampir seluruh kecamatan memang membutuhkan penanganan prioritas,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang paling mendesak, terutama pada ruas jalan dengan mobilitas tinggi.
“Kami tidak bisa menghitung satu ruas jalan secara keseluruhan tanpa melihat kondisi detail di lapangan. Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga mencontohkan pembangunan Jalan Menganti yang sebelumnya dianggap sulit direalisasikan, tetapi kini mulai menunjukkan hasil nyata.
“Kadang kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau dulu Jalan Menganti tidak mulai dibangun, mungkin sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Namun, ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur mantan Ketua DPRD Gresik ini.
Ia berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan hingga tuntas pada akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik,M. Syahrul Munir menegaskan, bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah menyelaraskan arah pembangunan agar fokus pada persoalan prioritas, termasuk jalan poros desa.
“Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang faktual dan objektif, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh terkait pembangunan daerah,” ujar Syahrul.
Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan JPD adalah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan penanganan di lapangan.
“Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.
Syahrul juga menyoroti perlunya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat desa.
“Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong-royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong-royong ini harus dihidupkan kembali,” pesannya. (sto)
