Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
“Lingkungan yang lestari bukanlah lawan dari pembangunan. Justru di atas lingkungan yang terjaga, pembangunan memperoleh fondasi yang paling kokoh.”
Kabupaten Gresik menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur, Gresik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Namun, di saat yang sama, daerah ini memiliki kawasan pesisir yang luas dengan ekosistem mangrove, tambak produktif, serta ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan. Justru keduanya saling menguatkan. Kawasan industri membutuhkan lingkungan yang sehat agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan, sementara kawasan pesisir memerlukan tata kelola yang mampu menjaga fungsi ekologisnya di tengah tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan dampak perubahan iklim.
Dalam konteks tersebut, konservasi pesisir tidak lagi sekadar dimaknai sebagai kegiatan penanaman mangrove atau rehabilitasi kawasan yang rusak. Konservasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan lingkungan, melindungi produktivitas perikanan, mengurangi risiko abrasi, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Kabupaten Gresik memiliki modal besar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Potensi ekosistem pesisir yang didukung berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi fondasi penting dalam membangun model pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan generasi mendatang.
Membangun Ekonomi Tanpa Meninggalkan Lingkungan
Salah satu indikator yang menunjukkan arah pembangunan tersebut adalah semakin kuatnya perhatian pemerintah daerah terhadap kualitas lingkungan hidup. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, peningkatan kualitas lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari sasaran pembangunan daerah.
Hal ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyadari, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga kualitas ruang hidup masyarakatnya.
Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gresik menjadi 60,12 pada tahun 2024, memperlihatkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi. Memang, angka tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, khususnya pada aspek kualitas air dan kualitas lahan. Namun, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan mulai bergerak ke arah yang benar.
Keseriusan tersebut juga terlihat melalui berbagai program rehabilitasi kawasan pesisir. Penanaman 120.000 bibit mangrove di Kecamatan Ujungpangkah, rehabilitasi kawasan mangrove di berbagai titik pesisir, serta penguatan Program Kampung Iklim merupakan langkah konkret yang menunjukkan bahwa konservasi telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Bagi sebagian orang, kegiatan penanaman mangrove mungkin terlihat sederhana. Padahal, manfaat ekologisnya sangat besar. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, habitat berbagai biota laut, penyerap karbon yang efektif, sekaligus benteng pertama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dalam konteks Kabupaten Gresik yang memiliki aktivitas pesisir sangat tinggi, keberadaan mangrove bukan sekadar penghijauan, melainkan infrastruktur alami yang menjaga keberlanjutan pembangunan.
Komitmen tersebut diperkuat oleh pandangan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menegaskan, bahwa momentum tersebut harus menjadi sarana memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang konservasi bukan sekadar urusan Dinas Lingkungan Hidup, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pembangunan.
Cara pandang ini menjadi penting. Sebab pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak pernah lahir hanya dari kekuatan pemerintah. Ia selalu tumbuh dari kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas.
Konservasi Tidak Bisa Dikerjakan Pemerintah Sendiri
Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kawasan pesisir mulai terlihat di Kabupaten Gresik. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam upaya konservasi. Dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, kelompok nelayan, hingga pemerintah desa kini semakin dilibatkan dalam berbagai program rehabilitasi dan pelestarian pesisir. Pendekatan ini patut diapresiasi mengingat tantangan lingkungan yang semakin kompleks tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan kapasitas pemerintah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ekosistem mangrove. Melalui koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat pemetaan lokasi rehabilitasi dan menyusun langkah konservasi yang lebih terarah. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma, dari sekadar menjalankan program menjadi membangun tata kelola konservasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Keberhasilan konservasi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya bibit mangrove yang ditanam atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, dukungan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, investasi sosial, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah.
Dunia usaha juga memiliki peluang besar untuk mengambil peran yang lebih strategis. Program CSR sudah saatnya dipandang sebagai investasi sosial dan ekologis yang mampu memperkuat ketahanan lingkungan daerah. Rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah pesisir, pemberdayaan nelayan, pengembangan ekowisata, hingga dukungan terhadap riset lingkungan merupakan bentuk kontribusi yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan iklim usaha.
Kolaborasi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rehabilitasi mangrove di wilayah Kecamatan Ujungpangkah menunjukkan, bahwa sinergi lintas sektor dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Model ini perlu terus diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai penyedia kajian ilmiah berbasis bukti (evidence-based policy) serta media massa sebagai mitra edukasi publik.
Melalui pemberitaan yang objektif dan berkelanjutan, media dapat menumbuhkan kesadaran, bahwa menjaga pesisir bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama seluruh masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, konservasi pesisir tidak hanya menjadi program tahunan, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang memperkuat keberlanjutan pembangunan Kabupaten Gresik.
Menumbuhkan Gotong Royong Ekologis
Di atas semua itu, aktor terpenting dalam konservasi pesisir tetaplah masyarakat. Tidak ada kebijakan lingkungan yang akan berhasil apabila warga hanya menjadi penonton. Mangrove yang telah ditanam membutuhkan perawatan, sementara kawasan pesisir yang telah dipulihkan memerlukan pengawasan agar tidak kembali rusak akibat alih fungsi lahan, pencemaran, maupun eksploitasi yang tidak terkendali. Karena itu, kelompok nelayan, petambak, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, hingga pemerintah desa perlu terus dilibatkan sebagai bagian dari tata kelola konservasi.
Partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap program pemerintah, melainkan faktor penentu keberlanjutan. Program pemerintah memiliki batas waktu dan anggaran, sedangkan masyarakat hidup berdampingan dengan kawasan pesisir setiap hari. Ketika kesadaran menjaga lingkungan tumbuh menjadi budaya, konservasi tidak lagi bergantung pada proyek atau kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
Dalam konteks inilah konsep gotong royong ekologis menjadi sangat relevan. Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan menyediakan regulasi. Dunia usaha memperkuat dukungan melalui investasi sosial dan tanggung jawab lingkungan. Perguruan tinggi menghadirkan riset dan inovasi dan media membangun kesadaran publik. Sementara masyarakat menjadi penjaga utama keberlanjutan ekosistem. Kolaborasi semacam ini akan melahirkan tata kelola konservasi yang lebih kuat sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi tantangan lingkungan.
Pendekatan kolaboratif tersebut juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi. Pesisir yang terjaga akan menjaga produktivitas perikanan dan tambak, mengurangi risiko abrasi yang mengancam permukiman dan infrastruktur, serta meningkatkan daya tarik investasi yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, konservasi bukanlah beban pembangunan, melainkan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.
Ke depan, agenda konservasi pesisir Kabupaten Gresik perlu terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih adaptif. Integrasi data lingkungan antarsektor menjadi penting agar setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang akurat dan terukur. Selain itu, keberhasilan konservasi perlu dinilai tidak hanya dari jumlah bibit mangrove yang ditanam, tetapi juga dari tingkat keberhasilan tumbuhnya vegetasi, berkurangnya abrasi, meningkatnya kualitas lingkungan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat pesisir.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Gresik memiliki modal yang kuat untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik yang didukung dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan lingkungan. Karena itu, berbagai kebijakan konservasi yang telah dijalankan layak mendapat dukungan bersama.
Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau banyaknya kawasan industri yang berdiri. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu menjaga ruang hidup masyarakat dan mewariskan lingkungan yang sehat kepada generasi mendatang.
Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat berjalan dalam semangat gotong royong, konservasi pesisir tidak lagi menjadi sekadar program pemerintah, melainkan menjadi budaya pembangunan yang akan mengantarkan Gresik tumbuh sebagai daerah yang maju secara ekonomi, tangguh secara sosial, dan lestari secara lingkungan. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua PADMA Indonesia.
