SIDOARJO (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara resmi menyambut kedatangan Tim Penilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan Penilaian Desa Antikorupsi di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada (29/7/2026) pagi.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, S.A.P yang membuka acara menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada seluruh tim penilai, serta jajaran Pemerintah Desa Kwangsan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan maksimal.
Dalam sambutannya, Mimik Idayana menegaskan bahwa pembentukan Desa Antikorupsi bukan sekadar ajang kompetisi atau penilaian administratif semata.
“Lebih dari itu, program ini merupakan langkah strategis KPK bersama pemerintah daerah untuk membangun budaya integritas sejak dari tingkat pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui berbagai langkah strategis, di antaranya Pembinaan dan Pendampingan. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan.
Pengawasan. Memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Peningkatan Pelayanan Publik. Mewujudkan pelayanan yang prima, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
”Melalui kegiatan ini, Pemkab Sidoarjo berharap Desa Kwangsan dapat menjadi role model (contoh) dan sumber inspirasi bagi desa-desa lainnya di wilayah Sidoarjo,” harap Mimik Idayana.
Selain penguatan internal perangkat desa, perwakilan Pemkab juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Keterlibatan warga dinilai sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
”Mari kita jadikan program Desa Antikorupsi ini sebagai gerakan bersama untuk membangun desa yang bersih, maju, mandiri, dan berintegritas demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin baik,” ajaknyanya.
Selain Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana hadir dalam monitoring tersebut Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto, S.Sos. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Probo Agus Sunarno S.Sos., MM.mKepala Dinas Komunikasi dan Informatika Eri Sudewo, AP, MM. Camat serta jajaran Forkopimcam dan Kepala Kwangsan beserta seluruh jajarannya.
Juga Tim Dit. Permas KPK RI Andhika Widiarto, selaku Kepala Satuan Tugas dan juga Koordinator Program Desa Antikorupsi. Herlina Jeane dan Aisyah, anggota tim perluasan percontohan Desa Antikorupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK.
Wakil Bupati Sidoarjo bersama tim KPK, pejabat Pemkab Sidoarjo, inspektorat Jatim, kecamatan dan kades kwangsan
Terlihat juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Jawa Timur AGUNG SUBALI, ST, M. Ak. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur: Drs. Tri Yuwono, M.Si
Tim penilai Andhika Widiarto menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk melakukan penilaian ulang, melainkan untuk melengkapi serta mengklarifikasi seluruh proses evaluasi yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh pihak provinsi.
Dalam pengarahannya, perwakilan tim menyampaikan bahwa apabila masih ditemukan kekurangan berkas atau administrasi, pihak desa/daerah diberikan tenggat waktu selama dua minggu untuk segera menyelesaikannya.
”Jika memungkinkan, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cepat kami mohon untuk segera dituntaskan dalam waktu dua minggu. Kecuali untuk hal-hal yang membutuhkan waktu lebih lama seperti regulasi atau peraturan,” tegas Andhika Widiarto.
Setelah batas waktu dua minggu tersebut berakhir, KPK dijadwalkan akan menggelar Zoom meeting bersama pihak provinsi untuk menentukan desa mana saja yang layak diangkat dan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi di Tingkat Nasional.
“Bila nanti berhasil ditetapkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi secara nasional. Jika dibeberapa hari kemudian terjadi ada perangkat desa, atau kepala desanya yang korupsi, maka predikat tersebut akan dicabut,” pesan tegas Andhika Widiarto.
Perlu diketahui bahwa jadwal kegiatan monitoring hasil penilaian percontohan desa antikorupsi yang dilakukan oleh Tim KPK sebelumnya adalah Desa Yosowilangun, Kec Manyar Gresik, Desa Kauman Kec Bojonegoro, Kab Bojonegoro dan Desa Kwangsan Kec. Sedati Sidoarjo.(mad)
