SIDOARJO (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam meningkatkan pelayanan publik. Terbaru, jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar silaturahmi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sidoarjo untuk menyelaraskan program di bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Rombongan Bupati Sidoarjo disambut langsung oleh Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo Prof. Dr. Dzo’ul Milal, M.Pd bersama Sekretaris PDM Sidoarjo serta jajaran terkait lainnya, pada (3/8/2026) di Ruang Pertemuan PD Muhammadiyah Sidoarjo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi juga menyinggung soal menyalurkan bantuan hibah sebesar sekitar Rp7,9 miliar kepada PD Muhammadiyah Sidoarjo. Anggaran yang mendekati Rp 8 miliar ini disalurkan setelah adanya penyesuaian efisiensi anggaran.
“Silaturahmi ini yang pertama adalah memberikan bantuan hibah dari Pemda. Yang kedua, kita membangun sinergi program, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” terang Bupati Subandi.
Ia mengapresiasi kontribusi aktif PD Muhammadiyah Sidoarjo yang selama ini dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat Sidoarjo.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PD Muhammadiyah Sidoarjo, terutama atas kontribusi pendidikan dan kerjasamanya di bidang kesehatan serta ekonomi. Sinergi ini mempermudah pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.
Selain penyaluran hibah, Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemkab menilai aset pendidikan dan tempat ibadah merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami memberikan kebijakan khusus terkait pendidikan, termasuk hibah tempat ibadah seperti masjid dan musholla. Pendidikan adalah investasi masa depan anak bangsa, sehingga pemerintah harus hadir. Pembebasan BPHTB ini bertujuan agar tidak menjadi beban finansial bagi lembaga, yang pada akhirnya juga membantu para orang tua atau wali murid,” terangnya.
Sementara itu Prof Dzo’ul Milal mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas adanya program pembebasan BPHTB ini. Hal ini tentu sangat meringankan kami, sebab beban pengeluaran dana untuk pembebasan tanah yang selama ini ditanggung bisa terbebaskan,” ungkap narasumber dalam rekaman tersebut.
“Dengan adanya kemudahan dari sisi regulasi pembebasan lahan serta penambahan sekolah-sekolah baru, diharapkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat setempat dapat terus meningkat secara signifikan,” harapnya.
Ia jelaskan, ada tiga lembaga pendidikan baru yang diprogramkan tersebut mencakup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Amaliyah di Tulangan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) MICA 11 di Candi, serta Madrasah Aliyah (MA) An-Nur di Tanggulangin.(mad)
