SIDOARJO (RadarJatim.id) – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-81, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lintang Songo Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) mengajak publik atau masyarakat untuk tidak sekadar merayakan kemerdekaan sebagai seremoni tahunan semata.
Momentum 17 Agustus harus menjadi ruang untuk membaca kembali, sejauh mana cita-cita Proklamasi bisa hadir dalam kehidupan rakyat.
Melalui aksi simbolik di Alun-alun Sidoarjo, PMII Lintang Songo Unusida menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
M. Rizky Davin Syahputra, Ketua Komisariat PMII Lintang Songo Unusida mengatakan bahwa kemerdekaan tidak cukup diukur dari usia RI yang telah mencapai 81 tahun, Minggu (16/8/2026).
Kemerdekaan juga harus dilihat dari kemampuan negara memastikan rakyat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, keadilan hukum serta kehidupan yang bermartabat.
“Kemerdekaan bukan sekadar upacara, bendera dan pidato. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah rakyat benar-benar merasakan keadilan dari kemerdekaan itu?,” kata Rizky Davin Syahputra disela-sela kegiatan.
Anak muda yang lebih akrab disapa Davin itu menilai bahwa masih terdapat jarak antara cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Menurut Davin, negara perlu melakukan evaluasi serius. Karena hingga kini, masih banyak rakyat yang berhadapan dengan kesulitan ekonomi, ketimpangan akses, persoalan agraria, mahalnya kebutuhan hidup hingga ketidakpastian pekerjaan.
“Kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak kemerdekaan, melainkan justru sebagai bentuk kecintaan terhadap republik. Sebab, mencintai Indonesia berarti berani mempertanyakan kebijakan, ketika kepentingan rakyat berpotensi tersisih,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya mahasiswa dan kaum terpelajar lainnya agar tidak berhenti sebagai penonton dalam perubahan sosial.
“Kampus harus menjadi ruang untuk membaca realitas, menguji kebijakan secara kritis serta menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat yang tidak selalu memiliki ruang untuk berbicara,” urainya.
Proklamasi telah dibacakan pada tahun 1945 lalu, tetapi perjuangan menghadirkan keadilan belum selesai diusia 81 tahun RI.
“Seharusnya bukan hanya menjadi angka perayaan, tetapi juga momentum untuk bertanya. Siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan, siapa yang masih tertinggal dan sejauh mana negara hadir ketika rakyat membutuhkan keadilan?,” ucapnya.
Pada akhirnya, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai narasi sejarah. Ia harus menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. (mams)
