Oleh M. Shoim Anwar
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah usai. Terpilih sebagai Ketua Rais Aam adalah KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Berbagai permasalahan organisasi mungkin dibahas dan dievaluasi.
Muktamar dilaksanakan di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang yang didirikan oleh KH Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU. Sementara Ketua Umum terpilih adalah cicit KH M. Hasyim Asy’ari, juga salah seorang pendiri NU.
Jika muktamar dan hasilnya diibaratkan “pulang ke rumah”, semoga NU ke depan kembali khittah seperti visi yang dicanangkan para pendirinya. Tema muktamar “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” harus dipegang teguh oleh semua jajaran NU dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bukankah ini muktamar yang sangat fenomenal, dibuka dan ditutup oleh presiden RI, bahkan saat pembukaan wakil presiden dan hampir semua penjabat penting negara hadir. Isu-isu adanya calon pengurus titipan istana juga berseliweran, bahkan muncul komentar atau tuduhan terkait politik uang, ditunggangi, serta riak-riak persaingan saat muktamar.
Hal lain yang sangat spesial adalah pemberian kartu anggota NU seumur hidup kepada Presiden Prabowo Subianto saat penutupan muktamar. Apa implikasi kartu anggota ini bagi perjalanan presiden dan NU ke depan?
Potensi Dimainkan
Kartu anggota NU yang diberikan kepada presiden bukan sekadar selembar kertas, tapi memiliki implikasi sangat luas di masa mendatang. Seperti dikatakannya, presiden berkenan datang lagi karena kartu anggotanya sudah jadi. Tidak mungkin presiden hadir kembali kalau hanya sekadar untuk mengambil kartu. Kartu adalah simbolis, citra, bahkan kunci untuk masuk ke tujuan. Ini berlaku timbal balik, untuk presiden dan untuk NU.
Dengan kartu itu, presiden secara formal menjadi nahdliyin atau anggota NU. Andai kartu itu diberikan sebelum menjabat presiden, tentu biasa saja. Tapi, ini diberikan saat Prabowo menjadi presiden, sudut pandang pembicaraan menjadi sangat luas dan multitafsir.
Penanda tafsir terjadi saat acara pembukaan muktamar. Mantan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya berharap agar Muktamar ke-36 NU tahun 2031 dibuka Presiden Prabowo lagi. Padahal, jabatan presiden berakhir 2030. Sambutan ini tendensius, mau membawa NU ke gerbong dukungan politik alias tidak netral. Untung yang bersangkutan tidak terpilih kembali.
NU adalah ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Potensinya sangat besar untuk dimainkan terkait dukung-mendukung. Sementara jabatan presiden adalah amanah publik dan konstitusi. Sikap dan tindakan presiden harus tetap menunjukkan netralitas, melindungi dan melayani masyarakat dari semua golongan atau ormas. Jangan sampai kartu itu menjadi identitas ke ranah politik yang tidak adil.
Kita harus belajar dari kasus mantan menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengalami chauvinisme organisasi, sikap berlebihan dan fanatik, memandang organisasi yang menaunginya paling penting dibandingkan organisasi lain. Akibatnya, saat diberi amanah sebagai menteri agama, dia berujar, “Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum.”
Saat menghadiri Apel Peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2023 di Surabaya, sebagai Menteri Agama Rebuplik Indonesia, Yaqut juga mengenakan pakaian lengkap sebagai Komandan Banser. Ini adalah perkara etis dalam menjaga amanah publik. Karena patronisme pada anggota sangat kuat, saat mantan menteri agama itu kesandung kasus korupsi kuota haji, anggotanya pun melakukan demo di depan gedung KPK, juga mengumandangkan sholawat asyghil saat persidangan. Bukan slawatnya yang tidak boleh, tapi konteks penggunaannya.
Pemberian kartu anggota kepada presiden, meski sifatnya pribadi, adalah ranah simbolis. Presiden adalah jabatan publik. Nahdliyin jangan mengklaim dan meminta layanan istimewa yang dapat melahirkan sikap tidak adil.
Implikasi politis dapat terjadi saat pemilu maupun pilkada terkait dukungan, juga program yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Mereka yang berada di barisan partai politik dan pendukungnya dapat memainkan kartu ini untuk menarik dukungan “sebagai sesama anggota NU”.
Kartu anggota bisa dimanfaatkan sebagai vote getter untuk mendulang dukungan, memanfaatkan sikap patronisme di kalangan masyarakat bawah yang masih kuat, seperti munculnya kalimat “Opo jare Gus Dur” atau “Pejah gesang nderek Megawati” di masa lalu.
Tugas besar jajaran PBNU yang baru terpilih di semua lini hingga ke bawah, sekaligus menjawab isu-isu miring selama muktamar, harus menegakkan visi dan marwah NU, tetap kritis terhadap pemerintah, berani ber-nahi munkar yang dilakukan siapa pun, termasuk kepada presiden sebagai anggotanya. Nahdlatul Ulama bermakna “kebangkitan ulama”, berkonotasi dinamis, kritis, aktif, dan membawa kemaslahatan umat dan bangsa.
Bersuaralah dengan tegas ketika terjadi penyimpangan. Jangan sampai NU diperalat, dan jangan sampai pula NU memperalat hanya untuk kepentingan sesaat.
Taman Kultural
Jumlah nahdliyin terbesar adalah masyarakat biasa, tanpa kartu anggota. Mereka adalah NU kultural yang memberikan ciri khas. Umumnya mereka tidak memiliki kaitan langsung dengan kebijakan dan program organisasi. Manfaat organisasi bagi mereka mungkin tidak dirasakan. Kehidupan mereka sudah terpola secara kultural. Berbagai kebiasaan, tradisi, serta pola-pola ritual memang sudah berjalan seperti itu dari generasi ke generasi.
Di Jawa Timur, mungkin juga di derah-daerah lain, pola kultural nahdliyin sangat tampak. Menjelang salat lima waktu, pengeras suara dari seluruh penjuru mengumandangkan bacaan ayat suci Al Quran, salawat tarhim, puji-pujian, wiridan bersama, serta lantunan salawat dan berjabat tangan sebagai akhir salat berjamaah.
Secara berkala dan rutin, pembacaan syair dziba’, barzanji, atau hadrah juga berkumandang dari kampung-kampung. Jamaah Yasinan dan tahlilan juga dilaksanakan secara aktif dan bergilir dari rumah ke rumah. Saat ada tetangga meninggal dunia, nahdliyin juga ikut mendoakan bersama, umumnya selama tujuh hari dan seterusnya.
Tentu masih banyak aktivitas sosial keagamaan sebagai penciri NU. Tradisi religiusitas ini tidak mudah berubah, bahkan seruan atau peraturan formal pun sangat sulit mengubahnya. Semua adalah bagian dari kearifan lokal. Nahdliyin adalah sebuah taman kultural yang kaya. Tradisi, bahasa, dan ekspresi budaya lokal, dan amalan keagamaan ini harus dijaga oleh NU. Semua adalah perekat. Dalam bentang sejarah bangsa, NU hadir sebagai salah satu “tukang kebun” paling setia yang konsisten merawat keanekaragaman budaya tersebut melalui paradigma lokal yang islami.
Harmoni
Secara organisatoris, NU memiliki basis anggota kultural yang sangat kuat dan luas. Keretakan biasanya terjadi karena perbedaan dukungan politik atau partai. Karena patronisme masih sangat kuat, para kiai atau tokoh NU ada yang masuk ke partai politik dan mencari dukungan, di sinilah potensi keutuhan nahdliyin terusik.
Organisasi harus menjaga harmoni kehidupan antar warga. Sepanjang sejarahnya, NU telah mampu memainkan “diplomasi budaya”. Maka, siapa pun yang menjadi pengurus NU, harus merawat harmoni taman kultural ini. Jangan sampai NU dipergunakan untuk kepentingan elit dan personal, memperalat organisasi untuk batu loncatan meraih jabatan dan kapital.
NU disanjung ketika ada maunya, setelah itu kembali seperti semula. Dan ini yang perlu diingat, ada atau tidaknya organisasi, asal tidak diadu domba, taman kultural masyarakat yang sudah diberi label ‘nahdliyin‘ akan tetap berjalan seperti biasa. {*}
*) Dr M. Shoim Anwar, MPd adalah sastrawan dan dosen Universitas Adi Buana Surabaya. Banyak menulis puisi, cerpen, novel, dan esai di media massa. Karya-karyanya diterjemahkan dan terbit dalam bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, dan Perancis. Buku kumpulan cerpennya di antaranya Oknum, Musyawarah Para Bajingan, Pot dalam Otak Kepala Desa, Sebiji Pisang dalam Perut Jenazah, Asap Rokok di Jilbab Santi, Kutunggu di Jarwal, Tahi Lalat di Dada Istri Pak Lurah, Tikus Parlemen, serta Mandikan Mayatku dengan Tuak.
