PASURUAN (RadarJatim.id) — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTNU Jawa Timur se-Tapal Kuda menilai, persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari supremasi hukum, demokrasi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi martabat setiap warga negara. Di tengah berbagai dinamika sosial dan politik nasional, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi mampu menjadi kekuatan intelektual yang kritis dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam forum bertajuk “Menakar Keadilan: Respons Kritis & Peran Strategis Generasi Muda NU terhadap Isu Pelanggaran HAM di Indonesia” di Pasuruan, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan refleksi bagi mahasiswa serta berbagai elemen kepemudaan untuk membahas persoalan HAM secara akademis, kritis, dan konstruktif.
Ketua Pelaksana, Nahdiyah, menyampaikan, HAM tidak seharusnya berhenti sebagai tema diskusi atau sekadar menjadi catatan dalam laporan. HAM, menurutnya, berkaitan langsung dengan martabat manusia sehingga negara memiliki tanggung jawab memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara.
Presiden BEM UNU Pasuruan sekaligus tuan rumah kegiatan, Mussa, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai ruang intelektual yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kritik mahasiswa terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Ubaidillah Abdi, Koordinator BEM Pasuruan Raya, yang menyoroti pentingnya konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, hukum harus berlaku secara setara dan tidak boleh kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.
Sementara itu, Mudassir, Koordinator BEM PTNU se-Tapal Kuda, menegaskan, bahwa HAM bukan pemberian negara, melainkan hak yang melekat pada setiap manusia. Karena itu, stabilitas nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak fundamental warga negara.
Pada bagian lain, Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Timur, Sefty Hasan Khusaini, menilai, tantangan HAM di Indonesia bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya.
“Jangan sampai konstitusi begitu gagah ketika dibacakan dalam seremoni, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan realitas,” ungkapnya.
Menurut Sefty, generasi muda NU memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan nilai keadilan tidak berhenti pada wacana. Tradisi amar ma’ruf nahi munkar, keberpihakan kepada kelompok lemah, serta penghormatan terhadap martabat manusia harus diwujudkan melalui gerakan mahasiswa yang berbasis data, argumentasi, dan konstitusi.
Karena itu, ia menegaskan, bahwa kritik terhadap kekuasaan harus tetap diletakkan dalam kerangka akademik dan etika demokrasi.
“Kita tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai menghafal sejarah perjuangan. Kita membutuhkan generasi yang berani mengoreksi sejarah ketika negara mulai mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.
Bendahara Umum Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Gangga Listiawan, menambahkan, bahwa perkembangan teknologi informasi membuat sebuah persoalan HAM dapat diketahui publik dalam hitungan menit. Namun, perhatian publik yang cepat harus diikuti dengan proses penyelesaian yang transparan dan berkeadilan.
Karena itu, mahasiswa perlu memastikan bahwa isu HAM tidak berhenti sebagai perdebatan di media sosial, tetapi berkembang menjadi agenda advokasi yang berbasis data, kajian, dan pengawasan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta unsur kelembagaan. Di antaranya KPU Provinsi Jawa Timur, ISNU Pasuruan, IPNU-IPPNU, Kasubdit 3 Polda Jawa Timur, HMI Cabang Pasuruan, PMII Komisariat UNU Pasuruan, serta jajaran organisasi mahasiswa di kawasan Tapal Kuda.
Turut hadir Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara, Koordinator Daerah Aliansi Eksekutif Bondowoso, Koordinator Daerah BEM Lumajang, serta para Presiden Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM PTNU di wilayah Tapal Kuda. (Moh. Syafakhorrahman)
