SURABAYA(RadarJatim.id) – Pelaksanaan Program Percepatan Pengendalian Banjir (P4B) di Kota Surabaya mendapat sorotan DPRD Surabaya. Hal ini muncul menyusul kerusakan berulang jaringan pipa distribusi air bersih milik PDAM Surya Sembada yang diduga terkena alat berat saat pengerjaan proyek infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama kontraktor memperkuat koordinasi sebelum pekerjaan fisik dilakukan, terutama yang berkaitan dengan penggalian dan pengerjaan saluran.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa program pengendalian banjir merupakan bagian penting dari pembangunan kota dan patut didukung. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan jaringan utilitas publik yang sudah berada di bawah tanah.
“Tujuan jangka panjang proyek penanganan banjir itu sangat baik dan kami dukung penuh. Namun, jangan sampai pembangunannya justru menghantam jaringan pipa PDAM. Dampak krisis air itu langsung dirasakan masyarakat saat itu juga,” kata Bahtiyar dalam rilis pers yang diterima, Jumat (18/9/2026).
Bahtiyar secara khusus menyoroti pengerjaan fisik jalan dan saluran air yang menggunakan anggaran Dana Kelurahan (Dakel). Ia menilai proyek berskala lingkungan memiliki kerentanan terhadap kerusakan jaringan utilitas apabila pemetaan jaringan bawah tanah belum dilakukan secara akurat.
Karena itu, pekerjaan di tingkat kelurahan dinilai perlu memperkuat koordinasi teknis dengan PDAM Surya Sembada sebelum alat berat maupun aktivitas penggalian diturunkan ke lokasi.
“Setiap pekerjaan harus mengetahui terlebih dahulu posisi jaringan utilitas yang ada di bawah tanah. Jangan sampai karena informasi yang tidak lengkap, jaringan air bersih justru rusak,” ujarnya.
Kerusakan pipa akibat pengerjaan proyek sebelumnya sempat berdampak terhadap pasokan air bersih di sejumlah wilayah. Di antaranya Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Asemrowo, hingga beberapa wilayah di Kecamatan Kenjeran.
Bahtiyar menyebut dampak kerusakan jaringan tidak selalu terbatas pada lokasi proyek. Sebab, satu jaringan pipa distribusi dapat melayani wilayah yang cukup luas.
“Instalasi yang rusak itu cakupannya luas. Skala kerusakannya bisa memengaruhi pasokan air untuk beberapa RT, RW, bahkan lintas kelurahan,” katanya.
Bahtiyar meminta Pemkot Surabaya memperkuat koordinasi teknis antara kontraktor, kecamatan, kelurahan, dan PDAM Surya Sembada. Menurutnya, informasi mengenai jaringan utilitas bawah tanah harus menjadi salah satu acuan sebelum pekerjaan dimulai.
“Peta jaringan utilitas harus jelas dan diketahui pekerja di lapangan sebelum penggalian dilakukan,” tegasnya.
Hal tersebut dinilai semakin penting karena Pemkot Surabaya tengah mempercepat berbagai proyek pengendalian banjir menjelang musim penghujan. Pihaknya berharap percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan utilitas yang sudah terpasang.
“Selain meminimalkan kemacetan lalu lintas akibat penumpukan material galian, jangan sampai ada lagi gangguan pada pasokan air bersih yang merupakan kebutuhan primer warga Surabaya,” pungkasnya. (RJ/RED)
