SURABAYA (RadarJatim.id) – Ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino perlu diantisipasi sejak dini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Komisi C DPRD Surabaya mendorong penguatan anggaran dalam APBD 2027, terutama untuk memperbanyak penanaman pohon, menyiapkan cadangan air bersih, serta mengoptimalkan tampungan air guna menekan risiko kekeringan.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengingatkan bahwa prediksi musim kemarau panjang pada 2027 berpotensi memicu persoalan serius, mulai dari kekurangan air bersih hingga gangguan terhadap sektor pangan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, menurut legislator muda Partai Golkar tersebut, pembahasan APBD 2027 harus menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk menyiapkan langkah antisipasi yang terukur.
“Harapan saya, mumpung ini sedang membahas APBD 2027, pemerintah kota harus menyiapkan anggaran terkait kemungkinan-kemungkinan tersebut, khususnya di bidang kesehatan, pangan, dan air,” ujar Achmad di Surabaya, Kamis (15/10/2026).
Pihaknya menegaskan, kesiapan pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada penanganan ketika kekeringan sudah terjadi. Sebaliknya, langkah pencegahan perlu dipersiapkan sejak sekarang agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi saat musim kemarau berlangsung panjang.
Salah satu upaya yang didorong adalah memperbanyak penanaman pohon dan memperkuat ketersediaan air bersih. Menurut Achmad, kedua langkah tersebut perlu direncanakan secara terpadu agar Surabaya memiliki daya tahan menghadapi perubahan kondisi cuaca.
“Termasuk air bersih, sehingga Surabaya tidak seperti daerah lain yang mungkin tidak siap menghadapi musim kekeringan,” ungkapnya.
Achmad juga mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan fungsi kolam dan tampungan air sebagai bagian dari strategi penanggulangan banjir sekaligus antisipasi kekeringan.
Dikatakan, infrastruktur pengendalian banjir semestinya tidak hanya berfungsi menampung limpasan air saat musim hujan. Jika dirancang dan dikelola dengan tepat, tampungan tersebut juga berpotensi mendukung ketersediaan air untuk kebutuhan lain ketika musim kemarau.
“Seperti dalam perda penanggulangan banjir, pemerintah kota juga harus menyiapkan fungsi dari tampungan-tampungan air tersebut,” katanya.
Menurut dia, air yang tertampung dapat dikelola atau diolah sesuai standar untuk mendukung ketersediaan air bersih. Selain itu, air juga berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional Pemkot Surabaya, termasuk penyiraman taman dan pohon-pohon di ruang terbuka hijau.
“Air dari kolam-kolam tampung itu bisa diolah menjadi air bersih ataupun digunakan untuk kebutuhan pemerintah kota, seperti taman dan penyiraman pohon-pohon yang ada di Surabaya,” jelasnya.
Namun, pemanfaatan tersebut membutuhkan perencanaan teknis, pengelolaan kualitas air, serta infrastruktur pendukung agar tampungan air dapat berfungsi optimal sepanjang tahun.
Lebih lanjut, Achmad menyinggung nota keuangan APBD 2027 yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam paparan tersebut, penanganan banjir di kawasan yang memiliki potensi genangan tinggi menjadi salah satu fokus pembangunan, selain infrastruktur.
Achmad berharap program penanggulangan banjir dapat disinergikan dengan upaya menghadapi potensi kekeringan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, infrastruktur yang dibangun diharapkan memberikan manfaat lebih luas, baik saat musim hujan maupun kemarau.
“Anggarannya bisa jadi satu. Jadi kegunaannya dua. Ketika musim hujan bisa untuk menanggulangi banjir, sedangkan saat musim kemarau bisa meringankan atau mengurangi potensi kekeringan di Kota Surabaya,” tegasnya.
Ia berharap Pemkot Surabaya mulai memasukkan kebutuhan tersebut dalam perencanaan anggaran 2027, sehingga upaya penghijauan, pengelolaan tampungan air, dan penyediaan air bersih dapat berjalan beriringan. (RJ)
