PASURUAN (RadarJatijm.id) – Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh gabungan mahasiswa dari Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan terhadap kinerja legislatif. Hal ini mencuat setelah Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar Wahyudi, diketahui mangkir dalam forum audiensi yang membahas transparansi anggaran dan krisis air bersih, Rabu (14/10/2026).
Forum audiensi tersebut sejatinya menjadi ruang bertemunya elemen mahasiswa, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, dan perwakilan DPRD untuk membedah sejumlah isu yang tengah meresahkan masyarakat. Dua fokus utama yang dibawa mahasiswa adalah membengkaknya alokasi anggaran pemeliharaan rumah dinas (rumdin) yang menyentuh angka ratusan juta rupiah, serta buruknya kualitas pelayanan air bersih dari Perumdam Tirta Umbulan.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, secara gamblang menyayangkan ketidakhadiran pimpinan komisi yang membidangi isu tersebut. Ia menilai hal ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya kebijakan eksekutif.
“Kami datang ke sini membawa keresahan warga soal air bersih dan menuntut transparansi APBD. Namun, ketika ruang dialog ini dibuka, figur Ketua Komisi II yang seharusnya memberikan penjelasan soal fungsi pengawasan justru tidak hadir. Ini jelas memunculkan tanda tanya besar soal komitmen dewan terhadap nasib rakyat,” ungkap Ubaidillah.
Menyambung aspirasi tersebut, Ketua Cabang PMII Pasuruan, Zulpan Abida, turut mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait pemeliharaan rumdin dibedah secara transparan. Masyarakat, kata Zulpan, berhak tahu ke mana saja aliran dana ratusan juta tersebut bermuara dan apa urgensinya di tengah persoalan layanan dasar yang masih carut-marut.
Di sisi lain, untuk polemik pelayanan Perumdam Tirta Umbulan, mahasiswa menolak penyelesaian yang sekadar wacana. Mereka menuntut Pemkot dan DPRD menyodorkan langkah konkret penyelesaian beserta target waktu pembenahannya.
Menanggapi kedatangan dan kritik tajam dari pergerakan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Pasuruan, M. Toyib, yang menemui massa menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai audiensi ini sebagai ruang ideal bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
“DPRD adalah rumah rakyat. Aspirasi masyarakat, termasuk suara mahasiswa, merupakan hal yang sangat kami hargai,” ujar Toyib menenangkan forum.
Terkait desakan transparansi anggaran, perwakilan Pemkot Pasuruan yang hadir turut memberikan penjelasan. Pemkot menyatakan, bahwa pintu keterbukaan telah difasilitasi, di mana masyarakat maupun mahasiswa dapat mengakses informasi perencanaan, penggunaan, dan realisasi APBD. Akses tersebut bisa didapatkan secara resmi melalui kanal keterbukaan informasi publik serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pasuruan.
Kendati telah mendapat penjelasan, BEMPAS dan PC PMII menekan pihak legislatif maupun eksekutif untuk berkomitmen dalam tindakan nyata, bukan sekadar jawaban normatif.
“Jangan sampai audiensi ini berhenti sebagai agenda seremonial tanpa progres. Kami butuh bukti transparansi dan perbaikan pelayanan publik. Jika tuntutan dan komitmen dalam forum ini tak berbuah tindak lanjut yang jelas, kami pastikan akan kembali turun ke Gedung DPRD dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” tegas Zulpan Abida memberikan ultimatum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi terkait alasan absennya Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan dalam forum audiensi tersebut. Redaksi senantiasa membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait guna menjamin keberimbangan informasi publik. (uba)
