BLITAR (RadarJatim.id) – Anggota Komisi VIII DPR RI KH An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im) menyebut pemerintah telah memblokir sekitar 5 juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak memenuhi kriteria atau terindikasi fiktif.
Menurut Gus An’im, perbaikan data dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden RI di Graha NU Kabupaten Blitar, Selasa (27/10/2026).
“Pemerintah selalu mengadakan perbaikan data secara masif. Terdapat 5 juta penerima fiktif yang berhasil diblokir, meliputi orang yang sebenarnya mampu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berhak, hingga penerima ‘hantu’ yang datanya ada tapi orangnya tidak ada,” ujar Gus An’im.
Kegiatan di Blitar itu membahas sosialisasi Sekolah Rakyat, penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Dalam kegiatan tersebut, Gus An’im bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyerahkan secara simbolis bantuan PPSE senilai Rp 1.748.277.200 kepada 350 KPM di Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut untuk mendorong penerima manfaat mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Setiap KPM disebut memperoleh stimulus modal usaha sebesar Rp 5 juta. Penerima yang dinilai memiliki potensi untuk mandiri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga pada akhirnya mampu keluar dari kepesertaan PKH atau mengalami graduasi.
Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat PSNK Kemensos RI, Ratna Suhariati, mengatakan, bantuan sosial tidak semestinya membuat penerima bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
“Bansos itu sifatnya sementara, tetapi berdaya selamanya. Tujuan utama PKH adalah mendorong kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan,” kata Ratna.
Sekolah Rakyat
Selain persoalan bansos dan pemberdayaan ekonomi, kegiatan tersebut juga membahas Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Safinun Naja, mengapresiasi kehadiran jajaran Kemensos dan DPR RI. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat segera berdiri di Kabupaten Blitar dalam satu hingga dua tahun mendatang. Program tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam kesempatan itu, Gus An’im juga mengingatkan peserta untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mengutamakan pendidikan anak, dan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Melalui perbaikan data bansos, bantuan pemberdayaan ekonomi, dan perluasan akses pendidikan, pemerintah diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tidak hanya menjangkau masyarakat yang tepat, tetapi juga membantu penerima manfaat membangun kemandirian. (rul)
