KEDIRI (RadarJatim.id) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im mendorong agar bantuan sosial (bansos) tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lebih dari itu, bansos juga menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi warga Kediri.
Pesan tersebut disampaikan Gus An’im dalam kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membahas sosialisasi Sekolah Rakyat dan penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri, Rabu (28/10/2026). Dalam kesempatan itu, Gus An’im menekankan pentingnya memastikan program pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masa depan masyarakat.
Menurut dia, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan harus berjalan beriringan agar keluarga penerima manfaat memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup.
“Bantuan ini harus menjadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri. Harapannya, masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Gus An’im.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) di Kabupaten Kediri disalurkan dengan total Rp 1.504.365.800 kepada 301 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut berupa stimulus modal usaha dengan nilai maksimal Rp 5 juta per penerima, sesuai hasil verifikasi dan rencana anggaran biaya yang disetujui.
Keberlanjutan Sekolah Rakyat
Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, Gus An’im juga menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah Kediri. Ia meminta agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat terus dipantau dan didampingi, terutama untuk memastikan siswa memiliki motivasi belajar dan memperoleh kesempatan pendidikan yang optimal.
Gus An’im juga mengingatkan, bahwa keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari tersedianya fasilitas pendidikan. Pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan agar siswa memiliki arah yang jelas setelah lulus.
“Jangan sampai setelah lulus mereka justru kebingungan menentukan masa depan. Harus ada pendampingan dan kepastian jalan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja,” tegas Gus An’im.
Ia mendorong perluasan akses ke perguruan tinggi berkualitas, termasuk lembaga pendidikan yang memiliki peluang penempatan kerja setelah lulus. Kemitraan dengan perusahaan juga dinilai penting untuk membuka kesempatan kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat. Menurut Gus An’im, perencanaan tersebut perlu dipikirkan sejak awal agar pendidikan yang diterima siswa benar-benar menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga.
Tepat Sasaran
Dalam kegiatan yang sama, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kementerian Sosial, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, menjelaskan, bahwa bantuan PPSE ditujukan untuk mendorong keluarga penerima manfaat mengembangkan usaha.
Sasaran program mencakup keluarga penerima PKH, penerima bantuan pangan, serta kelompok keluarga lain yang memenuhi kriteria Kementerian Sosial. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan persyaratan dan hasil verifikasi yang berlaku.
Ayu menjelaskan, bantuan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi penerima untuk meningkatkan penghasilan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
Kementerian Sosial juga akan melakukan evaluasi dan memperkuat pendampingan agar bantuan modal usaha benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program. Ayu menegaskan, penyaluran bantuan tidak dipungut biaya administrasi. Nilai bantuan yang diterima mengikuti besaran anggaran yang telah disetujui. (rul)
