Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Sudah berabad-abad Gresik menyandang identitas Kota Santri dan Kota Wali. Identitas ini tumbuh dari sejarah panjang kehidupan sosial-keagamaan, tradisi pesantren, serta peran ulama dalam membentuk karakter masyarakat. Karena itu, identitas tersebut harus terus dijaga. Bukan hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan juga melalui perilaku sosial masyarakat.
Ironisnya, di tengah kuatnya identitas tersebut, Gresik masih menghadapi persoalan peredaran minuman keras (miras) ilegal. Persoalan ini tidak boleh dianggap wajar atau diposisikan sebagai pelanggaran biasa. Peredaran miras ilegal berpotensi mengganggu ketertiban, merusak lingkungan sosial, dan memperbesar risiko bagi generasi muda. Gresik tidak semestinya membiarkan jaringan penjualan ilegal tumbuh di tengah masyarakat yang selama ini menjaga reputasinya sebagai Kota Santri.
Dari Komitmen ke Tindakan Nyata
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, telah menyampaikan dukungan terbuka terhadap penegakan hukum atas peredaran minuman beralkohol ilegal. Pernyataan itu disampaikan ketika memimpin pemusnahan barang bukti hasil penindakan barang kena cukai ilegal pada 9 Desember 2025.
Saat itu, Gus Yani, sapaan akrabnya, mengatakan, “Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya yang kita musnahkan hari ini merugikan kita semua. Maka, kami dukung terus penegakan hukum ini, mudah-mudahan Gresik menjadi bebas dari rokok dan minuman beralkohol ilegal.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar kalimat seremonial. Sang bupati secara terbuka menempatkan pemberantasan peredaran minuman beralkohol ilegal sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah. Harapan agar Gresik terbebas dari miras ilegal semestinya menjadi arah kerja bersama seluruh perangkat daerah.
Komitmen itu memiliki dasar persoalan yang nyata. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melaporkan pemusnahan 349,2 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Angka tersebut menunjukkan adanya barang kena cukai ilegal yang berhasil ditindak dan dimusnahkan. Namun, pemusnahan barang bukti tidak boleh menjadi akhir dari upaya pemberantasan. Pemerintah perlu memastikan sumber pasokan dan jalur distribusinya juga ditelusuri.
Sikap bupati tersebut kemudian memperoleh penegasan dari Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP pada 13 Februari 2026, Wakil Bupati Alif mengingatkan, bahwa penegakan aturan tidak boleh berhenti pada penemuan pelanggaran.
Ia menyatakan, “Satpol PP perlu menggandeng kecamatan, desa, serta elemen masyarakat. Jika hanya ditemukan lalu ditinggal, besok bisa muncul lagi. Kolaborasi menjadi kunci.”
Wakil bupati juga mendorong Satpol PP memberikan perhatian terhadap peredaran minuman keras ilegal. Pesan tersebut relevan dengan kebutuhan pengawasan yang berkelanjutan. Penindakan tidak cukup dilakukan ketika pelanggaran ditemukan. Setelah operasi, pemerintah harus memastikan lokasi yang ditertibkan tidak kembali menjadi tempat penjualan ilegal.
Peringatan wakil bupati itu sejalan dengan data penindakan. Dalam Operasi Pekat Semeru 2025 yang berlangsung pada 26 Februari hingga 9 Maret 2025, tercatat 49 kasus terkait miras dengan 52 orang yang diamankan. Dari operasi tersebut, petugas menyita 1.746 botol minuman keras berbagai merek.
Sementara itu, dalam Operasi Pekat Semeru 2026, petugas menyita 462 botol arak dan 521 botol minuman keras berbagai merek. Total barang bukti yang dilaporkan mencapai 983 botol.
Kedua angka tersebut memperlihatkan, bahwa penindakan terhadap peredaran miras masih diperlukan. Namun, jumlah 1.746 botol pada 2025 dan 983 botol pada 2026 tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan peredaran. Periode operasi, cakupan sasaran, dan metode pengungkapan dapat berbeda. Angka tersebut hanya menunjukkan barang bukti yang berhasil ditemukan dalam masing-masing operasi, bukan keseluruhan jumlah miras ilegal yang beredar di Gresik.
Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada jumlah botol yang disita. Pemerintah perlu mengetahui dari mana barang tersebut berasal, siapa pemasoknya, bagaimana jalur distribusinya, serta apakah penjual yang pernah ditindak kembali menjalankan aktivitas serupa. Pemberantasan harus menyasar mata rantai peredaran, bukan hanya penjual yang ditemukan di lapangan.
Tidak Berhenti di Regulasi
Komitmen pemerintah daerah memiliki landasan hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi ini mengatur klasifikasi minuman beralkohol, kewenangan pemerintah daerah, perizinan, pengendalian peredaran, pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat, serta sanksi.
Pasal 4 mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Sementara itu, Pasal 29 dan Pasal 30 mengatur pengawasan dan koordinasi antarpemerintah daerah. Pasal 40 juga memberikan dasar bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan sendiri-sendiri atau bersama-sama ketika terdapat informasi mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.
Di tingkat Kabupaten Gresik, terdapat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Perda tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004. Peraturan ini menjadi instrumen lokal dalam pengaturan dan pengendalian peredaran minuman keras.
Materi pengaturannya mencakup larangan terhadap sejumlah kegiatan terkait minuman keras, termasuk produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan konsumsi sesuai rumusan ketentuan yang berlaku. Perda 19/2004 juga menyempurnakan ketentuan pidana dalam peraturan sebelumnya.
Dengan demikian, Gresik memiliki landasan regulasi pada tingkat provinsi dan kabupaten. Peraturan provinsi memberikan kerangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, sedangkan peraturan kabupaten menjadi instrumen pengaturan lokal. Keduanya perlu dilaksanakan secara selaras, dengan memperhatikan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Tantangannya adalah memastikan pengawasan berjalan konsisten dan penindakan memberikan dampak terhadap jaringan peredaran ilegal.
Pemerintah daerah perlu memiliki data terintegrasi mengenai lokasi penjualan ilegal, jenis dan jumlah barang bukti, jalur pemasokan, pelaku usaha yang ditindak, pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut setiap operasi. Data tersebut diperlukan untuk memetakan wilayah rawan dan mengidentifikasi lokasi yang berulang kali menjadi tempat penjualan ilegal.
Satpol PP perlu menjadi penggerak pengawasan bersama kecamatan dan pemerintah desa. Perangkat daerah yang membidangi perdagangan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan perempuan dan anak juga perlu dilibatkan sesuai kewenangannya. Pengawasan harus menjangkau rantai peredaran, bukan hanya penjual di tingkat bawah.
Ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata banyaknya operasi atau barang bukti yang dimusnahkan. Pemerintah perlu mengukur apakah titik penjualan ilegal berkurang, pemasok berhasil ditindak, jaringan distribusi terputus, dan pelanggaran serupa tidak terus berulang.
Bersama Menjaga Kota Santri
Kepedulian terhadap persoalan ini juga disuarakan kalangan ulama. Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Nur Fakih, menyoroti penyalahgunaan warung kopi dan kafe untuk kegiatan yang melanggar hukum dan norma sosial, termasuk peredaran minuman keras.
Dalam pemberitaan MUI Gresik pada 7 November 2026, Nur Fakih menekankan perlunya penindakan terhadap tempat usaha yang terbukti disalahgunakan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah Gresik sebagai Kota Santri.
Pernyataan tersebut mempertegas, bahwa menjaga identitas Gresik bukan hanya urusan pemerintah. Ulama dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan, mendidik, dan membangun lingkungan sosial yang sehat.
Namun, pemberantasan miras ilegal tidak berarti memusuhi seluruh kegiatan usaha atau menyamaratakan semua minuman beralkohol. Warung kopi, kafe, dan tempat usaha yang beroperasi sesuai ketentuan tetap harus dilindungi. Sasaran penertiban adalah aktivitas produksi, pemasokan, penyimpanan, dan penjualan yang terbukti melanggar ketentuan hukum.
Masyarakat pun tidak boleh hanya menjadi penonton. Tokoh agama, pengurus masjid, pesantren, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan perangkat desa dapat mengambil peran melalui pendidikan serta pengawasan lingkungan. Warga yang mengetahui dugaan peredaran miras ilegal perlu memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses dan benar-benar ditindaklanjuti.
Pelibatan masyarakat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tindakan main hakim sendiri. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Penegakan aturan juga harus membedakan pihak yang memproduksi, memasok, menyimpan, dan menjual minuman keras ilegal.
Pendek kata, pemberantasan peredaran miras ilegal tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Bupati telah menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum. Wakil Bupati telah mengingatkan pentingnya kolaborasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki landasan regulasi. MUI dan elemen masyarakat juga telah menyuarakan tanggung jawab menjaga marwah Gresik.
Kini, yang diperlukan adalah kerja nyata dan berkelanjutan. Jangan sampai komitmen hanya terdengar dalam pidato, sementara penjualan ilegal tetap menemukan ruang untuk tumbuh.
Gresik tidak cukup hanya bangga disebut Kota Santri. Identitas itu harus dibuktikan melalui kebijakan yang melindungi masyarakat, pengawasan yang konsisten, dan penindakan terhadap jaringan peredaran miras ilegal.
Menjaga Gresik merupakan tanggung jawab bersama. Slogan menuju Gresik bebas miras ilegal harus diwujudkan melalui tindakan. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Ketua PADMA Indonesia, Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik.
