KEDIRI (RadarJatim.id) — Persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, tak lagi sekadar soal penumpukan sampah. Kapasitas yang semakin penuh, keluhan bau dari masyarakat, hingga kendala operasional, kini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Kediri.
Senin (9/11/2026), anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi TPA Sekoto. Langkah tersebut dilakukan setelah menerima pengaduan masyarakat yang meminta perhatian terhadap keberadaan dan pengelolaan TPA, termasuk peningkatan kompensasi bagi warga terdampak.
Dalam sidak tersebut, anggota dewan itu melihat langsung kondisi TPA hingga area penumpukan sampah. Hasil peninjauan sementara menunjukkan, bahwa kapasitas tempat pembuangan itu sudah cukup penuh, sehingga membutuhkan penanganan lanjutan.
“Kalau kita melihat memang kapasitasnya dari TPA ini mungkin sudah cukup banyak, cukup full. Mungkin butuh pemikiran selanjutnya, apakah perluasan atau pemindahan. Ini akan kita bicarakan dengan eksekutif,” ungkapnya.
Persoalan semakin kompleks karena pengelolaan sampah di lokasi tersebut juga menghadapi kendala operasional.
Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, mengungkapkan keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat alat berat terkadang tidak bisa beroperasi. Sementara itu, jumlah alat berat yang tersedia juga terbatas untuk menangani sampah yang terus masuk setiap hari.
“Sering terjadi keterlambatan BBM, akhirnya alat berat belum bisa beroperasi. Kemudian keterbatasan alat berat untuk memindahkan sampah-sampah yang baru datang,” jelasnya.
Warga Keluhkan Bau, Kompensasi Diminta Naik
Di balik persoalan kapasitas dan operasional, keberadaan TPA juga memunculkan keluhan dari masyarakat sekitar. Suprayitno, warga sekitar TPA, menyebut bau sampah menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan warga, terutama ketika musim penghujan. Kondisi tersebut disebut lebih mengganggu dibandingkan saat musim kemarau.
Selain itu, masyarakat menginginkan peningkatan kompensasi atas keberadaan TPA. Menurut Suprayitno, muncul usulan bantuan uang sebesar Rp 5 juta. Namun, aspirasi warga berbeda-beda. Sebagian lebih memilih bantuan beras, bahkan ada yang mengusulkan kombinasi bantuan uang dan beras. Bantuan beras yang sebelumnya sekitar 20 ton juga telah diusulkan meningkat menjadi kurang lebih 40 ton.
Tak berhenti di situ, keluhan mengenai dugaan dampak limbah terhadap aliran sungai di wilayah Dusun Purworejo turut disampaikan. Pemerintah desa menyebut pemeriksaan laboratorium telah beberapa kali dilakukan, tetapi hasil pemeriksaan terakhir masih ditunggu.
Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Kediri berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sementara itu, Pemerintah Desa Sekoto tengah merintis fasilitas pengolahan sampah di sebelah Utara TPA yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.
Kini, persoalan TPA Sekoto menghadirkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dijawab pemerintah: bagaimana mengatasi kapasitas yang semakin penuh, memperbaiki operasional pengelolaan sampah, serta memastikan masyarakat sekitar tidak terus menanggung dampak keberadaan TPA. (rul)
