SIDOARJO (RadarJatim.id) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo telah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanggulangan Banjir.
Anang Siswandoko, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai penanganan banjir yang terjadi hampir setiap tahun disaat musim penghujan datang.
Maka dari itu, pihaknya berinisiatif untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Banjir.
“Ya, kan kita rapat-rapat internal. Bagaimana caranya Sidoarjo ini terbebas dari banjir. Kemudian kita berinisiatif untuk membentuk Pansus ini,” kata Anang saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11/2026).
Disampaikan oleh Anang bahwa Komisi C DPRD Sidoarjo telah mengusulkan perubahan Perda Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013, karena regulasi tersebut dinilai belum memuat sejumlah kebutuhan penanganan banjir.
Sebelum mengajukan usulan, pihaknya terlebih dulu mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk membahas persoalan tersebut.
Diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA), Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR) serta instansi yang menangani penanggulangan bencana.
“Usulan perubahan Perda tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah, red) DPRD Sidoarjo untuk dilakukan pembahasan dan penjadwalan pembentukan Pansus,” sampainya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo itu menjelaskan bahwa salah satu perubahan dalam Perda tersebut, yaitu pembangunan waduk di tiga kawasan yang berada di Kecamatan Waru, Buduran dan Tanggulangin.
Dijelaskan oleh Anang bahwa pembangunan waduk diperlukan sebagai bagian dari penanganan banjir jangka panjang yang diharapkan dapat menampung aliran air dari sejumlah wilayah sebelum dialirkan melalui sistem pengendalian air.
“Yang kita usulkan ini adalah di Waru, kemudian yang kedua di daerah Buduran. Kemudian yang ketiga adalah di Tanggulangin atau Jabon,” jelasnya.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 1 (Sedati, Buduran dan Sidoarjo) itu menegaskan bahwa usulan pembangunan waduk di tiga kawasan tersebut telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu, akan tetapi rencana itu belum dapat direalisasikan hingga saat ini.
Menurut Anang bahwa karakteristik Sidoarjo sebagai wilayah hilir membuat daerah ini menerima aliran air dari kawasan hulu, termasuk wilayah Mojokerto dan Surabaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembangunan tampungan air sebagai bagian dari strategi penanggulangan banjir.
“Diharapkan waduk di tiga kawasan tersebut dapat terhubung dengan sistem pintu air dan pompa untuk mengendalikan aliran air, termasuk ketika terjadi pasang air laut,” urainya.
Selain pembangunan waduk, Komisi C DPRD Sidoarjo juga akan mengusulkan inventarisasi saluran air untuk memastikan kapasitasnya sesuai dengan volume dan debit air yang harus ditampung.
Anang menilai ukuran saluran dan sungai perlu disesuaikan dengan kebutuhan aliran air. Hal ini menjadi salah satu materi yang ingin dimasukkan dalam pembahasan perubahan Perda melalui Pansus.
“Penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya mengandalkan pompa (air, red) saja,” pungkasnya. (mams)








