SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar Rp 5,1 Milyar pada tahun 2027 nanti. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dishub Sidoarjo, Dr. Budi Basuki, ST, M.MT saat apel juru parkir di Parkir Timur GOR Delta pada Jumat, 16 Oktober 2026 lalu.
Namun, biaya operasional pengelolaan parkir dalam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) Sidoarjo Tahun 2027 mencapai Rp 5,544 Milyar atau lebih besar dari target PAD dari retribusi parkir yang hanya Rp 5,1 Milyar saja.
Anggaran sebesar Rp 5,544 Milyar yang tercantum dalam R-APBD Sidoarjo 2027 itu, digunakan untuk biaya koordinasi dan pengawasan izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir.
Persoalan target pendapatandari retribusi parkir ini menjadi perhatian publik. Karena pada APBD 2026 lalu, Dishub Sidoarjo semula menargetkan PAD retribusi parkir sebesar Rp 13,5 Milyar. Namun tidak tercapai, sehingga diturunkan menjadi Rp 4,1 Milyar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2026.
Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki mengatakan bahwa target pendapatan retribusi parkir untuk tahun 2027 mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan kembali. Target yang sebelumnya disampaikan Rp 5,1 Milyar berubah menjadi Rp 7,9 Milyar.
“Setelah dilakukan pembahasan kembali, ada perubahan target menjadi Rp 7,9 Milyar,” kata Budi Basuki saat dikonfirmasi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (18/11/2026).
Dijelaskan oleh Budi Basuki bahwa rancangan biaya operasional sebesar Rp 5,544 Milyar itu belum bersifat final dan masih dapat berubah, karena APBD Sidoarjo Tahun 2027 belum disahkan.
Ia juga menjelaskan bahwa perhitungan biaya operasional menggunakan asumsi target PAD sebesar Rp 13,5 Milyar yang berkaitan dengan pembayaran imbal jasa menggunakan skema 40:60 dengan juru parkir (jukir) dibawah Dishub Sidoarjo.
Dengan perubahan target PAD menjadi Rp 7,9 Milyar, pria yang biasa disapa BB itu menyebutkan bahwa besaran biaya operasional seharusnya tidak lagi sama dengan rancangan sebelumnya. Karena perhitungan anggaran perlu menyesuaikan perubahan target pendapatan tersebut.
“Biaya operasional untuk imbal jasa dengan para jukir,” pungkasnya. (mams)








