• Pasang Iklan
  • Redaksi
  • Contact
Senin, 23 November 2026
No Result
View All Result
e-paper
Radar Jatim
  • Home
  • Bisnis
  • Hukum dan Kriminal
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Lifestyle
  • Contact
  • Home
  • Bisnis
  • Hukum dan Kriminal
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Lifestyle
  • Contact
No Result
View All Result
Radar Jatim
No Result
View All Result
Home Artikel dan Opini

Korupsi, Sastra, dan Ancaman Kultural

by Radar Jatim
23 November 2026
in Artikel dan Opini, Sastra/Budaya
0
Korupsi, Sastra, dan Ancaman Kultural

M. Shoim Anwar

8
VIEWS

Oleh M. Shoim Anwar

Korupsi merupakan masalah sangat serius di Indonesia. Dalam istilah kejahatan, keberadaannya  sudah masuk dalam tingkatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Korupsi telah terjadi dan berdampak sangat  luas, sistematis, masif, sehingga merugikan hak-hak semua warga negara. Korupsi mengancam stabilitas negara, sosial, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, penanganannya juga harus bersifat luar biasa dan radikal pula.

Korupsi merupakan bagian dari perjalanan kultural yang destruktif. Korupsi juga merupakan produk kebudayaan yang berakar dari praktik kehidupan dari waktu ke waktu. Korupsi telah berlangsung dari masa kerajaan, masa kolonial, serta masa setelah kemerdekaan Indonesia. Aspek-aspek feodalisme, pemberian pada sanak famili, atau mengutamakan jaringan keluarga adalah bagian dari kehidupan kultural.

Pada masa lampau hal-hal tersebut mungkin tidak dipermasalahkan, karena sistem kekuasaan belum memberikan ruang kepada publik untuk menuntut adanya pemisahan antara ranah pribadi dan ranah publik. Publik bahkan harus tunduk sepenuhnya kepada penguasa seperti tampak dalam idiom “negara adalah saya”, “kawula dan gusti”, “tuan dan hamba”, “sabda pandita ratu”, serta berbagai klaim yang menempatkan publik dalam strata di bawah penguasa.

Penguasa sebagai tokoh agung juga kerap dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural dalam silsilah mereka sebagai legitimasi kekuasaannya, termasuk bagaimana kekuasaan tersebut didapatkan. Dalam tradisi pemilihan kepala desa di Jawa, setidak-tidaknya di sebagian wilayah Jawa Timur, misalnya, ada kepercayaan, bahwa calon yang akan terpilih konon pada malam harinya kejatuhan pulung dari langit, seperti meteor yang jatuh mengarah ke rumah calon tersebut. Implikasi kulturalnya adalah, jabatan atau kekuasaan yang didapat oleh seorang kepala desa dikaitkan dengan “wahyu” yang datangnya dari atas, bukan amanat publik yang harus dikontrol setiap saat.

Masa setelah kemerdekaan juga pernah diwarnai kultur politik yang tidak sehat, seperti tampak pada jargon “politik adalah panglima”, “kontra revolusi”, serta “anti pembangunan” yang diarahkan pada mereka yang tidak sejalan dengan kehendak penguasa.

Pada masa Orde Lama sang pemimpin bahkan menasbihkan diri sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, selepas jatuhnya Orde Baru, muncul jargon dukungan terhadap ketua partai seperti “Pejah Gesang Nderek Megawati” (Hidup Mati Ikut Megawati), dan  “Apa Jare Gus Dur” (Apa Kata Gus Dur).

Yang lebih baru, saat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung “Raja Jawa” di dalam pidato perdananya usai resmi terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggnggantikan Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kader tidak bermain-main dengan “Raja Jawa” jika tidak ingin celaka. Dalam konteks politik dan kekuasaan saat itu, masyarakat menafsirkan  “Raja Jawa” mengarah pada Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang berkuasa ketika itu.

Jargon-jargon dan kejadian di atas merupakan penanda kultural yang tidak dialogis. Ada nuansa penyerahan diri kepada mereka yang didukung secara total. Masyarakat lebih menumpukan kepercayaan kepada pribadi daripada kepada sistem. Implikasi sosiologisnya, menjadikan daya kritis masyarakat melemah. Sementara mereka yang mendapatkan amanat akan merasa memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai efek ideologisnya.

Implikasi kultural hal-hal di atas tampak pada novel Korupsi karya Pramoedya Ananta Toer (1954).  Aktor utama Bakir menganggap para bawahan sebagai “monyet-monyet” dan dia ingin menjadi “pegawai terhormat sebagai zaman kolonial dahulu” sebagai gejala post-kolonial. Korupsi pun tidak terhindarkan. Dalam Senja di Jakarta karya Muchtar Lubis (1963) para menteri selalu melindungi aktor-aktor korupsi yang berada dalam jaringan partai politiknya. Para aktor merasa memiliki pelindung, sehingga korupsi yang dilakukan terus meningkat.

Dalam novel Ladang Perminus karya Ramadhan KH (1990), aktor utamanya memiliki kekuasaan mutlak dalam menjalankan perusahaan milik negara, bahkan menjadikan Perusahaan Minyak Nusantara seperti “negara dalam negara”, hingga korupsi berurat dan berakar. Kondisi yang sama tampak pada Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari  (2002) ketika pembina partai sekaligus “Bapak Pembangunan” di masa Orde Baru ditempatkan dalam ranah kultural dan struktural secara rancu.

Akibatnya, untuk menyambut kedatangannya dalam rangka ulang tahun partai memanfaatkan dana publik yang dianggarkan untuk pembangunan jembatan. Tidak ada yang keberatan dalam kondisi demikian, karena publik ditempatkan pada posisi yang harus melayani penguasa, bukan sebaliknya. Jajaran struktural dalam birokrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut tidak mempersoalkan karena mereka juga kader partai yang sama.

Di sisi lain, seperti tampak pada Memburu Koruptor karya Urip Sutomo (2009) muncul “kesungkanan kultural” pada pemimpin dan tokoh masyarakat, khususnya dalam bidang agama, seperti aktor Gus Fuadin, ketika tokoh tersebut melakukan korupsi. Terhadap tokoh terakhir ini pun secara struktural hukum tidak mampu menyentuhnya, karena dia memiliki kedekatan organisatoris dengan tokoh di pusat. Wilayah peradilan juga dikuasai oleh para aktor yang korup.

Seperti juga Memburu Koruptor, novel 86 karya Okky Madasari (2011) menggambarkan bagaimana mafia peradilan telah melibatkan sang juru ketik, hakim, jaksa, serta pengacara. Mereka yang tak memiliki uang akan  digilas.  Hal senada tampak pada novel Sang Koruptor karya  Hario Kecik  (2011), dimana korupsi merupakan jaringan yang melibatkan aktor bekas pejuang, kaum muda intelektual, dan pengusaha. Masa setelah reformasi menjadikan para penguasa di lingkungan birokrasi seperti lupa daratan hingga lahir para “bandit berkeliaran” (roving bandit) seperti ditulis oleh Mancur Olson dalam Power and Prosperity (2000).

Korupsi senantiasa berujung pada kepentingan personal dengan memanfaatkan celah-celah kultural. Sementara korupsi juga selalu terkait dengan tanggung jawab sruktural dalam memegang amanat publik. Para aktor birokrasi dengan latar kultural yang dimiliki sering berada dalam posisi ambivalen dalam menjalankan tugasnya. Novel Indonesia telah menampakkan ketegangan kultural dan struktural tersebut dalam kehidupan para aktornya hingga berakibat terjadinya korupsi.

Dalam ranah kultural-ideologis, korupsi bersifat ambigu. Korupsi dapat terjadi dalam ideologi apa pun, bukan hanya monopoli komunis yang menekankan kesetiaan tunggal rakyat terhadap partai, atau kapitalis yang menekankan mekanisme pasar dan berbagai persuasi yang sanggup menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai tujuan akhir dunia industri.  

Penilaian korupsi tergantung pada sudut pandang dan kepentingan ideologis yang melatarbelakangi. Dalam ideologi demokrasi pun korupsi dapat terjadi ketika sarana-sarana yang ada, seperti pemilu dan parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak mampu menciptakan aparatur yang bersih dari korupsi, karena tidak dibarengi dengan berjalannya sistem yang lain.

Dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang diwarnai politik uang (money politics) menjadikan demokrasi sebagai alat transaksional. Suara terbanyak hanya diperlukan dalam penghitungan angka-angka, setelah itu pihak yang menang seperti tidak memiliki ikatan lagi dengan kepentingan dan aspirasi publik.

Jalur-jalur demokrasi diterabas, sehingga terjadi degradasi ideologis. Dalam novel Senja di Jakarta dan Orang-Orang Proyek, korupsi juga terkait dengan sarana demokrasi mulai dari partai politik hingga pemilihan umum.   

Problem  kultural-ideologis korupsi adalah transmutasi korupsi menjadi ideologi tersendiri. Pemakluman terhadap terjadinya korupsi, memandang korupsi memiliki sisi positif, legalitas korupsi, serta berbagai dalih pembenar yang seakan-akan rasional adalah hal-hal yang perlu diwaspadai terhadap lahirnya ideologi korupsi.

Sudut pandang pengarang dalam novel-novel di atas sangat berpihak agar korupsi tidak menjelma menjadi ideologi. Keberpihakan pengarang terhadap akal sehat dan nilai-nilai menjadi dikedepankan. Kritik estetis terhadap novel-novel di atas menjadi dilematis, karena sastra tidak hanya diberi tanggung jawab ekspresif sebagai seni penciptaan, tetapi sastra juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai karya yang berguna dan sekaligus menyenangkan.

Laboratorium sastra yang paling konkret adalah masyarakat dengan segala aspek dan kompleksitasnya. Ketika sastra disodorkan pada mereka, maka keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan adalah amanat yang tidak terhindarkan. Permasalahan korupsi yang diangkat oleh pengarang dapat dipandang sebagai amanat sosial. {*}

*) M. Shoim Anwar, Sastrawan dan Dosen Universitas Adi Buana Surabaya.

Tags: Ancaman KulturalKorupsiM. Shoim AnwarSastra

Related Posts

Dinas Dikbud Sidoarjo Ajak Guru Gerakkan Budaya Literasi Melalui ‘Gelora Aksara’

Dinas Dikbud Sidoarjo Ajak Guru Gerakkan Budaya Literasi Melalui ‘Gelora Aksara’

by Radar Jatim
19 November 2026
0

SIDOARJO (RadarJatim.id) -- Dinas Pendidikan...

Bedah Buku di Umsida Sidoarjo: Diskresi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan

Bedah Buku di Umsida Sidoarjo: Diskresi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan

by Radar Jatim
9 November 2026
0

RADAR JATIM BERMANFAAT: Umsida tuan...

Muktamar ke-35 NU: Beban Makna dan Refleksi Simbolik

Muktamar ke-35 NU: Beban Makna dan Refleksi Simbolik

by Radar Jatim
24 Agustus 2026
0

Oleh  M. Shoim Anwar Muktamar...

Load More

Radar Jatim Video Update

Berita Populer

  • Tangis Haru Mewarnai Suasana Penjemputan Siswa SMA Negeri 1 Wonoayu

    Tangis Haru Mewarnai Suasana Penjemputan Siswa SMA Negeri 1 Wonoayu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soft Launching KM Dharma Kencana V, Fasilitas Mewah Berkapasitas 1.400 Penumpang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ribuan Warga Padati Alun-alun Tugu Malang, Dukung MBG Menuju 82 Juta Penerima Manfaat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ribuan Warga Doakan Keluarga Besar SMK Antartika 2 Sidoarjo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Analisis Semantik Puisi ‘Aku Ingin’ Karya Sapardi Djoko Damono

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Radar Jatim adalah media online Jatim yang memberikan informasi peristiwa dan berita Jawa Timur dan Surabaya terkini dan terbaru.

Kategori

  • Artikel dan Opini
  • Ekonomi Bisnis
  • Ekosistem Lingkungan
  • Esai/Kolom
  • Feature
  • Finance
  • HAM
  • Hukum dan Kriminal
  • Infrastruktur
  • Kamtibmas
  • Kemenkumham
  • Kesehatan
  • Ketahanan Pangan
  • Ketenagakerjaan
  • Komunitas
  • Kuliner
  • Lain-lain
  • Layanan Publik
  • Lifestyle
  • Literasi
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Ormas
  • Otomotif
  • Pariwisata
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pertanian
  • Peternakan
  • pinggiran
  • Politik
  • Religi
  • Sastra/Budaya
  • Sosial
  • Tekno
  • TNI
  • TNI-Polri
  • Transportasi
  • video
  • Wisata

Kami Juga Hadir Disini

© 2020 radarjatim.id
Susunan Redaksi ∣ Pedoman Media Siber ∣ Karir

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Ekonomi Bisnis
  • Artikel dan Opini

© 2020radarjatim.id

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In