SIDOARJO (RadarJatim.id) – Banyaknya regulasi dan lembaga anti korupsi ternyata belum cukup untuk memastikan praktik korupsi di Indonesia bisa ditekan. Di sisi lain, aparatur pemerintahan juga kerap dihadapkan pada dilema ketika harus mengambil keputusan cepat di tengah aturan yang belum terperinci.
Dua persoalan tersebut menjadi sorotan dalam bedah buku yang digelar Program Studi Administrasi Publik (AP) Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).
Kegiatan yang dihadiri anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Jawa Timur (Jatim) tersebut membahas dua buku, yakni Diskresi Birokrasi: Dari Regulasi ke Implementasi di Era Digital dan Dinamika Reformasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dari Strategi “Operasi Budhi” hingga “Trisula”.
Forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi literasi akademik. Para peserta juga mengulas tantangan penerapan kebijakan publik, pentingnya akuntabilitas birokrasi, hingga upaya mencegah korupsi sejak awal melalui perbaikan sistem pemerintahan.
Ketua Program Studi AP Umsida Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP., menyampaikan apresiasi kepada DPD IAPA Jawa Timur yang telah mempercayakan Umsida sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
Menurut dia, forum bedah buku menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan administrasi publik.
“Bedah buku ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga bagi mahasiswa dan asisten laboratorium kami. Kami ingin mahasiswa AP Umsida terbiasa membaca, berdiskusi, dan bersikap kritis terhadap kebijakan publik,” ujar Ilmi, Senin (9/11).
Ketua Panitia Lailul Mursyidah menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat jejaring akademik Program Studi AP Umsida dengan berbagai perguruan tinggi dan praktisi administrasi publik.
Melalui forum tersebut, peserta dapat bertukar gagasan serta memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tantangan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap materi kedua buku ini dapat memperkaya pembelajaran di kelas maupun kegiatan laboratorium. Selain itu, forum ini menjadi kesempatan bagi program studi untuk membangun jejaring dengan akademisi dan praktisi administrasi publik dari berbagai lembaga,” katanya.
DISKRESI BUKAN PENYIMPANGAN
Buku Diskresi Birokrasi karya Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com., Wakil Ketua Umum DPP IAPA, bersama M. Roehman Zainur Riedho, M.KP., mengulas pentingnya diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika aparatur harus menghadapi persoalan yang belum diatur secara terperinci.
Buku tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi dipandang sebagai kebutuhan dalam pemerintahan, bukan semata-mata penyimpangan dari aturan. Namun, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan akuntabilitas.
Dua pilar pengendali yang ditawarkan adalah responsibilitas atau kesadaran etis dari dalam diri pejabat serta akuntabilitas kepada atasan, hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat.
Dosen Prodi AP Umsida Ahmad Riyadh Umar Balahmar, Ph.D., menilai pembahasan mengenai pemberantasan korupsi dalam buku kedua juga memperluas cara pandang terhadap persoalan tersebut.
Menurut dia, korupsi tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya kasus yang ditindak. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem mampu menutup peluang korupsi sejak awal,” tegasnya.
Dia mengingatkan, perubahan regulasi tidak otomatis menghasilkan reformasi apabila tidak diikuti perubahan budaya organisasi dan perilaku para pelaksana kebijakan.
Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada pembenahan sistem dan penguatan tata kelola agar potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kasus hukum.
MALADMINISTRASI BISA JADI PINTU MASUK KORUPSI
Persoalan diskresi juga menjadi perhatian Chief Representative Officer Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur Triyoga Muhtar Habibi, M.H. Dia menilai kedua buku tersebut relevan dengan tugas pengawasan pelayanan publik yang dijalankan Ombudsman.
Menurut dia, sejumlah laporan masyarakat berawal dari penggunaan diskresi yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari penundaan pelayanan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, hingga keputusan yang tidak disertai alasan jelas.
“Banyak laporan masyarakat yang kami terima berawal dari diskresi yang tidak dikelola dengan baik. Dari situlah maladministrasi muncul, dan maladministrasi sering menjadi pintu masuk korupsi,” ungkapnya.
Triyoga menekankan, setiap keputusan diskresi harus memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi keputusan juga penting agar proses pengambilan kebijakan dapat ditelusuri ketika muncul persoalan.
“Setiap keputusan diskresi seharusnya tercatat dan alasannya bisa dijelaskan kepada publik. Masyarakat juga membutuhkan kanal pengaduan yang mudah diakses dan aman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Zainul Arifin Umar, S.STP., M.A., menilai dilema yang dibahas dalam buku Diskresi Birokrasi sangat dekat dengan pengalaman aparatur pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan tugas, aparatur tidak jarang menghadapi persoalan yang belum memiliki aturan terperinci, sedangkan masyarakat membutuhkan penyelesaian secara cepat. Pada saat bersamaan, keputusan yang diambil dengan niat baik tetap berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan secara tepat.
“Digitalisasi layanan membuat proses lebih cepat dan meninggalkan jejak yang bisa diaudit. Meski begitu, integritas dan kapasitas aparatur tetap menjadi kunci,” ujarnya.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan aparatur memahami aturan, mengambil keputusan secara tepat, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
REFORMASI TAK CUKUP DENGAN MENAMBAH REGULASI
Perspektif lain disampaikan Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri Dr. Imam Fachruddin, M.Si. Dia menilai buku Diskresi Birokrasi berhasil membawa perdebatan klasik dalam ilmu administrasi publik ke dalam konteks Indonesia, termasuk tantangan pengambilan keputusan pada era algoritma dan digitalisasi.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan tanggung jawab ketika sistem digital menghasilkan keputusan yang keliru.
“Persoalan siapa yang bertanggung jawab ketika sistem membuat keputusan yang keliru adalah agenda riset yang sangat penting,” katanya.
Terkait kebijakan pemberantasan korupsi, Imam menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga pelaksana.
Reformasi, menurut dia, tidak seharusnya hanya dinilai dari jumlah regulasi yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menganalisis persoalan, menjalankan kebijakan, dan membangun dukungan politik.
Dia juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai diskresi di pemerintahan desa, pengawasan pelayanan publik, serta dampak digitalisasi terhadap akuntabilitas pemerintahan.
Dengan begitu, kajian administrasi publik diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.
Buku Dinamika Reformasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia ditulis oleh Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si., Ketua DPD IAPA Jawa Timur, bersama sejumlah penulis lainnya.
Buku tersebut menelusuri perjalanan kebijakan antikorupsi di Indonesia, mulai dari Operasi Budhi pada masa Orde Lama hingga strategi Trisula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencakup penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah paradoks pemberantasan korupsi. Regulasi dan lembaga antikorupsi terus berkembang, tetapi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang konsisten. Skornya sempat mencapai 40 pada 2019, kemudian turun menjadi 34.
Diskusi kedua buku dipandu Direktur Humas dan Protokoler Umsida Isna Fitria Agustina, M.Si. Dia menilai pembahasan mengenai diskresi birokrasi dan pemberantasan korupsi saling melengkapi dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan aturan yang jelas, institusi yang kuat, dan aparatur yang berintegritas,” ujarnya.
Dia menjelaskan, diskresi yang tidak dikelola secara akuntabel dapat membuka celah korupsi. Sebaliknya, pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan penindakan juga berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Karena itu, perbaikan tata kelola harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan, pembenahan sistem, dan peningkatan integritas aparatur.
Kegiatan yang berlangsung dalam dua sesi tersebut diawali dengan bedah buku pada pagi hari. Setelah salat Jumat, acara dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengurus DPD IAPA Jawa Timur mengenai pengelolaan jurnal.
Selain anggota IAPA dari program studi Administrasi Publik perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur, diskusi juga diikuti asisten laboratorium serta mahasiswa semester tiga Prodi AP Umsida. (RJ/Red)
