Sidoarjo (radarjatim.id) Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk menambah jumlah bantuan sosial (bansos) ke warganya, jika jumlah bansos yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dianggap kurang akibat dampak Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab dipanggil Cak Nur saat diwawancarai oleh awak media usai rapat koordinasi dengan instansi terkait di ruang transit Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (14/4/2020).
“Dananya diambilkan dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,red) saja. Silakan anggarannya dialihkan untuk pengadaan bansos seperti ini,” sampainya.
Dikatakan oleh Cak Nur bahwa bansos yang akan disalurkan berupa beras 5 kilogram, mie instan, gula dan minyak goreng yang senilai Rp 150 ribu per paketnya.
“Sedangkan jumlah paket yang disalurkan sebanyak 135 ribu buah,” katanya.
Diungkapkan oleh Cak Nur bahwa tiap-tiap desa akan mendapatkan sekitar 380 paket, namun ia mengakui kalau setiap desa tidak akan sama karena peta kemiskinan di tiap-tiap desa berbeda.
“Hanya saja ada kemungkinan jumlah itu bertambah karena dampak penyebaran virus corona ini,” ungkapnya.
Menurut Cak Nur bahwa penyaluran bantuan periode pertama akan dilakukan serentak mulai tanggal 20 April 2020 dan bantuan periode kedua akan dibagikan pada Mei 2020.
Sedangkan proses distribusinya, Pemkab Sidoarjo akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
“Namun data itu akan diverifikasi ulang agar penyalurannya tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berjanji akan menyalurkan bansoslainnya kepada masyarakat yang berasal dari sumbangan para pengusaha di Kabupaten Sidoarjo.
“Ini tadi ada 20 ton beras dari Pondok Chandra dan masih ada sumbangan bahan pangan lainnya dari beberapa pengusaha yang sudah telepon langsung ke saya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu saja, ada bantuan lainnya sebanyak 24.600 paket yang masih disimpan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
Karena melihat perkembangannya dulu, termasuk sasaran dan skema pembagiannya yang akan dibahas kemudian.
“Tapi yang pasti 135 ribu paket untuk warga miskin itu telah siap disalurkan,” jelas Cak Nur.
Misbakhul Munir, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa hasil verifikasi data akan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa (Kades) yang diketahui oleh aparat Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polsek dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil setempat.
“Ketiga pejabat itulah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi data penyaluran bansos yang dibiayai APBD sebesar Rp 45 Miliar tersebut agar benar-benar tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar berhak,” terangnya. (mams)
