JAKARTA (RadarJatim.id) – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera memberikan kepastian pengakuan Jabatan Fungsional (Jabfung) Akademik dan masa kerja dosen tetap non-PNS yang telah beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Desakan tersebut menyusul keluhan ratusan dosen yang diangkat menjadi PNS dengan TMT Juni 2024 dan Juni 2025, yang sebelumnya telah memiliki jabatan akademik dan rekam jejak pengabdian di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Ketua Bidang DPP ADAKSI, Jonris, menegaskan, bahwa perubahan status kepegawaian tidak boleh menghilangkan hak dan capaian akademik dosen.
“Jangan sampai dosen yang telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki Jabfung, dan menghasilkan berbagai karya tridarma justru harus memulai kembali karier akademiknya dari nol setelah menjadi PNS. Negara harus menghargai rekam jejak dan masa kerja yang telah diperoleh secara sah,” tegas Jonris di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP ADAKSI, Antha yang dikenal sebagai James, meminta Menteri Prof Brian Yuliarto selaku pimpinan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung hampir dua tahun tersebut.
“Kami mendesak pak menteri segera memberikan kepastian pengakuan Jabfung dan masa kerja dosen. Jangan sampai perubahan status menjadi PNS justru menghambat kenaikan jabatan akademik, sertifikasi dosen, dan pengembangan karier. Ini menyangkut keadilan dan kepastian hak dosen,” ujar James.
Oleh sebab itu, DPP ADAKSI menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Pengakuan Jabfung Akademik yang telah dimiliki dosen sebelum berstatus PNS, termasuk jabatan yang setara atau lebih tinggi daripada formasi yang dilamar.
2. Pengakuan masa kerja dan capaian kinerja akademik selama menjadi dosen tetap non-PNS yang terdata di SISTER.
3. Kepastian mekanisme dan petunjuk teknis pengakuan Jabfung agar diterapkan secara konsisten di seluruh PTN.
4. Percepatan penyelesaian administrasi agar tidak menghambat kenaikan jabatan, sertifikasi, serta pengembangan karier dosen.
Ditegaskan, DPP ADAKSI merujuk pada Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 Pasal 38 dan Keputusan Menteri Nomor 39/M/KEP/2026 Bagian II.D angka 3 sebagai dasar kajian organisasi dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut. James menambahkan, ketidakpastian pengakuan Jabfung juga berpotensi memengaruhi akurasi data dosen, akreditasi, dan indikator kinerja perguruan tinggi.
“Kami dari ADAKSI tidak meminta keistimewaan. Kami meminta kepastian pengakuan hak akademik sesuai regulasi yang sudah ada. Dosen yang telah memiliki pengalaman, masa kerja, dan jabatan akademik harus mendapatkan pengakuan yang adil,” ujar James.
DPP ADAKSI berharap, Kemdiktisaintek segera menghadirkan solusi nyata berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat Dikti Ber-DAMPAK dan ASN Ber-AKHLAK. (sha)







