GRESIK (RadarJatim.id) – Banjir akibat luapan Kali Lamong yang selalu terjadi tiap musim penghujan, menarik perhatian Pemerintah Provisi dan DPRD Jawa Timur (Jatim). Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak, bersama Komisi D DPRD Jatim meninjau langsung kondisi banjir di sepanjang Kali Lamong, Kabupaten Gresik, Selasa (4/3/2025).
Dalam pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, disepakati pembentukan Forum Sinergitas sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir secara menyeluruh. Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif; serta perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menekankan, Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir. Salah satunya, normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 km menggunakan APBD murni, serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme. Namun, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, lanjut Bupati Yani, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” ujar Bupati Yani.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan, Forum Sinergitas ini akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya. Selain itu, juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ungkap Emil Dardak.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan, forum ini akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong. Selain itu, forum ini juga akan memperluas cakupan pembahasannya untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.
“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.
Ia menambahakan, forum ini akan mengundang beberapa pihak, termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.
Sebagai langkah awal, BPBD Provinsi Jawa Timur telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak. Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
Melalui Forum Sinergitas ini, katanya, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat semakin erat, sehingga penanganan banjir di Jawa Timur bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (sto)
