SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS) mendapat pengaduan dari pelaku usaha industri di kabupaten Sidoarjo atas lamanya proses perizinan. Selain lama, birokrasi perizinan yang kini satu pintu dan kewenangannya ditarik pemerintah pusat ini kondisinya dinilai berbelit belit dan menyusahkan pelaku usaha.
Aspirasi ini disampaikan perwakilan pabrik mie dari PT Suprama saat BHS meninjau salah satu perusahaan mie instan di kabupaten Sidoarjo. Atas aduan ini, BHS meminta agar Pemerintah membenahi birokrasi agar dunia usaha dapat beroperasi lebih efisien dan tetap kompetitif di tengah persaingan global.
“Proses perizinan bisa mencapai empat bulan lebih untuk penyelesaian dan lain-lainnya,” kata BHS.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menambahkan, Kementerian Perindustrian perlu mengambil peran lebih kuat dalam mengawal kepentingan industri nasional. Kemudahan perizinan, menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
BHS juga menyoroti proses pengujian kendaraan atau uji kir yang memakan waktu lebih dari satu bulan. Dikatakan bahwa mekanisme yang melibatkan proses administrasi di tingkat pusat dan daerah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban pengusaha.
Dikatrakan, Kemudahan berusaha menjadi semakin penting di tengah persaingan dengan negara lain, termasuk Vietnam. Ditegaskan bahwa kelancaran operasional industri dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Operational Manager PT Suprama, Hari Soehardono, mengatakan dari kunjungan BHS dapat membuka jalan bagi perbaikan birokrasi perizinan. Pihaknya menilai dukungan pemerintah diperlukan agar proses administrasi tidak menjadi penghambat kegiatan usaha.
“Harapan kami, ada dukungan dari pemerintah, khususnya dalam birokrasi perizinan, sehingga mengurus sesuatu bisa jauh lebih cepat dan lebih baik. Perizinannya memang online, tapi kami kerap menemui kendala hingga mengurusnya bisa berbulan-bulan, bisa sampai empat bulan itupun belum selesai,” katanya.
Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk menciptakan iklim industri yang sehat dan berkelanjutan. (RJ1)
