GRESIK (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai ketir-ketir terhadap datangnya musim kemarau yang diprediksi lebih awal dan berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayahnya. Karena itu, semua elemen pemerintahan dari dari Pemkab hingga desa mesti waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif, tidak sekadar reaktif.
Pentingnya peningkatan kewaspadaan akan datangnya musim kemarau yang diprediksi mulai akhir April ini terungkap dalam Rapat One Week Program di Ruang Rapat Graita Eka Praja, awal pekan ini. Catatan Pemkab Gresik, sedikitnya 6 kecamatan berpotensi terdampak di fase awal, dan bisa meluas hingga 12 kecamatan saat puncak kemarau yang diprediksi pada Juli–September.
“Situasi ini menuntut perubahan cara kerja pemerintah dari sekadar respons menjadi antisipasi yang terukur. Jangan tunggu masyarakat kesulitan air baru kita bergerak. Semua harus sudah siap dari sekarang. Kecamatan harus tahu titik rawan, desa harus tahu kondisinya. Tidak boleh ada yang terlambat,” ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, memberikan warning kepada pejabat jajarannya.
Pemkab Gresik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan skema intervensi berupa droping air. Sejumlah sarana disiagakan, mulai dari 5 unit truk tangki, puluhan tandon air, hingga ratusan jerigen. Namun di balik kesiapan itu, ada tantangan nyata, yaitu keterbatasan armada untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Dengan keterbatasan ini, kita tidak bisa kerja biasa. Harus berbasis data, harus tepat sasaran, dan harus cepat,” tandas Bupati Yani.
Ia menegaskan, solusi tidak bisa hanya bergantung pada dropping air. Pemanfaatan sumber air alternatif dan kerja sama lintas sektor harus dilakukan sebagai solusi efektif.
“Kita harus berani keluar dari pola lama. Sumber air yang ada harus dioptimalkan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Ini soal strategi, bukan sekadar bantuan,” katanya.
Bupati Yani bahkan mendorong kesiapsiagaan mesti dilakukan hingga tingkat rumah tangga, dengan memastikan masyarakat memiliki cadangan air secara mandiri.
“Minimal setiap rumah punya jerigen atau tandon. Kita harus membangun kesiapan dari bawah, bukan hanya mengandalkan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik, Sukardi, menegaskan, bahwa pemetaan wilayah rawan telah dilakukan sebagai dasar intervensi.
“Kami sudah siapkan distribusi air bersih secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Yang menjadi perhatian adalah dukungan operasional, khususnya BBM, karena distribusi ini akan berlangsung rutin selama musim kemarau,” jelasnya.
Selain itu, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan desa agar distribusi air tidak terlambat dan benar-benar menyasar wilayah yang paling membutuhkan. Di sisi lain, Pemkab Gresik juga mulai menggeser pendekatan dari sekadar penanganan darurat menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan, termasuk untuk mendukung sektor pertanian.
Dengan tekanan kemarau yang diprediksi lebih panjang dengan skala lebih luas, tahun 2026 menjadi ujian serius bagi kesiapan daerah. Pesan bupati pun jelas, tidak ada ruang untuk terlambat, dan tidak ada alasan untuk tidak siap. (sto)
