Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Pendidikan sering kita ukur dengan angka-angka: berapa jumlah sekolah yang tersedia, berapa banyak siswa yang diterima, berapa ruang kelas yang dibangun, atau berapa besar anggaran yang dialokasikan. Semua angka itu penting, tetapi pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang statistik. Pendidikan adalah tentang manusia; tentang kesempatan seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan memiliki masa depan.
Karena itu, setiap kebijakan pendidikan sesungguhnya berbicara tentang keadilan. Apakah setiap anak memiliki kesempatan yang sama? Apakah setiap sekolah memiliki ruang yang cukup untuk berkembang? Apakah sistem yang dibangun mampu menjawab perubahan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika melihat dinamika Kabupaten Gresik. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Gresik mengalami perubahan sosial dan demografis yang cukup cepat. Pertumbuhan kawasan industri, munculnya permukiman baru, serta meningkatnya mobilitas penduduk membuat kebutuhan layanan pendidikan terus bergerak. Pendidikan tidak lagi cukup dikelola dengan pendekatan lama, tetapi membutuhkan kebijakan yang mampu membaca perubahan zaman.
Dalam konteks inilah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) perlu dipahami secara lebih luas. SPMB bukan hanya persoalan siapa yang diterima di sekolah tertentu setiap tahun. Ia adalah bagian dari cara kita membaca wajah pendidikan: bagaimana masyarakat memilih sekolah, bagaimana distribusi peserta didik terjadi, dan bagaimana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan merancang masa depan pendidikan.
Dari Angka Menjadi Kebijakan: Memahami Wajah Pendidikan Gresik
Data menjadi kunci dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan yang baik tidak lahir dari dugaan, tetapi dari pemahaman yang akurat terhadap kondisi nyata di lapangan.
Berdasarkan kajian kebijakan SPMB Kabupaten Gresik, pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat 459 Sekolah Dasar yang terdiri atas 389 SD Negeri dan 70 SD Swasta. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terdapat sekitar 149 SMP, terdiri atas 36 SMP Negeri dan 113 SMP Swasta.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Gresik memiliki ekosistem pendidikan yang besar. Namun, jumlah sekolah belum otomatis menjawab seluruh persoalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa layanan pendidikan tersebut berkembang secara merata dan mampu memberikan mutu yang baik bagi seluruh peserta didik.
Gresik memiliki 18 kecamatan dengan karakter wilayah yang berbeda. Kawasan yang tumbuh sebagai pusat industri dan permukiman seperti Driyorejo, Menganti, Manyar, Kebomas, dan wilayah perkotaan Gresik mengalami dinamika kebutuhan pendidikan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus dikelola dengan cara yang adaptif. Sekolah tidak bisa hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang terus berubah.
Di sinilah SPMB memiliki nilai strategis. Melalui data penerimaan murid baru, pemerintah daerah dapat membaca banyak hal: wilayah mana yang mengalami peningkatan kebutuhan pendidikan, sekolah mana yang memiliki daya tampung tinggi, bagaimana pola pilihan masyarakat, serta kebutuhan penguatan layanan pendidikan ke depan.
Lebih jauh, data SPMB akan semakin kuat ketika dikombinasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik menyediakan informasi mengenai satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta berbagai komponen layanan pendidikan. Dengan menghubungkan data SPMB dan Dapodik, pemerintah dapat melihat pendidikan secara lebih utuh: bukan hanya siapa yang masuk sekolah, tetapi bagaimana kondisi sekolah dan kebutuhan pengembangannya.(dapo.kemendikdasmen.gp.id)
Inilah pentingnya membangun budaya kebijakan berbasis data. Data bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi cerita tentang kehidupan masyarakat.
Ketika sebuah wilayah membutuhkan tambahan ruang kelas, di balik angka tersebut ada anak-anak yang membutuhkan tempat belajar. Ketika sebuah sekolah perlu diperkuat kualitasnya, di balik kebijakan tersebut ada harapan orang tua agar anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Karena itu, SPMB perlu dilihat bukan sebagai arena persaingan semata.
Memang benar, setiap orang tua ingin memberikan sekolah terbaik bagi anaknya. Pilihan terhadap sekolah tertentu adalah bentuk perhatian dan harapan keluarga. Masyarakat mempertimbangkan kualitas guru, prestasi sekolah, lingkungan belajar, fasilitas, dan berbagai faktor lain.
Namun, dari sudut pandang pembangunan pendidikan, pilihan masyarakat juga merupakan informasi penting. Ketika satu sekolah menjadi pilihan utama, hal tersebut memberi pelajaran tentang faktor apa yang membuat sebuah sekolah dipercaya. Sebaliknya, sekolah yang belum banyak menjadi pilihan bukan berarti tidak memiliki masa depan. Ia memiliki ruang untuk berkembang, berinovasi, dan membangun keunggulan.
Pemerataan mutu pendidikan tidak berarti menyeragamkan semua sekolah. Setiap sekolah memiliki karakter dan potensi masing-masing. Yang perlu dibangun adalah sistem yang memberi kesempatan setiap sekolah untuk tumbuh dan memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam upaya tersebut, kepercayaan publik menjadi modal utama.
Pemerintah Kabupaten Gresik telah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Pelaksanaan SPMB diarahkan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sebagaimana kebijakan nasional.
Dari Seleksi Murid Menuju Gerakan Bersama Meningkatkan Mutu Pendidikan
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan pentingnya menjaga proses penerimaan murid baru agar berjalan secara bersih, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, SPMB bukan hanya kegiatan administratif, tetapi bagian dari upaya membangun layanan pendidikan yang dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto menyampaikan, bahwa pelaksanaan SPMB terus diarahkan agar berjalan sesuai aturan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan dengan indikator yang sama bagi seluruh peserta.
Pernyataan tersebut menunjukkan satu hal penting: kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh bagaimana regulasi itu dijalankan dan dipahami bersama. Namun, pembangunan pendidikan tidak pernah selesai hanya dengan satu kebijakan. Setiap sistem selalu membutuhkan evaluasi, masukan, dan penyempurnaan. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah memiliki peran masing-masing untuk memastikan pendidikan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sistem dan kebijakan. Sekolah memiliki tanggung jawab menghadirkan pembelajaran yang bermutu. Masyarakat memiliki peran membangun dukungan dan kepercayaan terhadap seluruh proses pendidikan.
Pada akhirnya, masa depan pendidikan Gresik tidak hanya ditentukan oleh sekolah mana yang paling banyak diminati. Masa depan pendidikan ditentukan oleh kemampuan kita membangun ekosistem yang membuat setiap sekolah berkembang dan setiap anak mendapatkan kesempatan terbaik.
SPMB bukan hanya pintu masuk menuju sekolah. Ia adalah cermin bagaimana sebuah daerah memahami pendidikan sebagai hak, sebagai investasi, dan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih adil. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Ketua PADMA Indonesia, dosen Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG).
